Dirgantaraonline || portal berita

D'On, Jakarta,- Presiden Joko Widodo RI (Jokowi) menegaskan agar para aparatur negara penegak hukum harus menjaga kepercayaan publik. Ia meminta agar tak ada lagi aparat yang mempermainkan hukum. Jokowi meminta agar akuntabilitas aparat diperbaiki dan pelayanan masyarakat terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato di Upacara Peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa di Jakarta. "Perbaiki terus akuntabilitas aparat dan perbaiki terus pelayanan pada masyarakat," ujarnya, Sabtu (22/7). Orang nomor satu di Indonesia itu kembali menegaskan dirinya tak ingin ada lagi ada aparat kejaksaan yang mempermainkan hukum meskipun tahu itu adalah oknum. Ia tak ingin ada aparat yang menitip proyek hingga menitip barang impor. "Jangan ada lagi aparat kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek. Yang menitip barang impor dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya," tegasnya. Jokowi mengatakan bahwa pesan ini buka

D'On, Takalar (Sulsel),- Seorang suami akan mengusahakan berbagai hal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, apalagi untuk istri yang hendak melahirkan buah hatinya. Namun dalam situasi terjepit, beberapa orang cenderung tidak mengambil keputusan jernih hingga nekat melakukan pelanggaran hukum. Hal itulah yang dilakukan oleh seorang pria di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria berinisial MA itu gelap mata dan mencuri sepeda motor seorang penjual sayur untuk kemudian digadaikan senilai Rp1,5 juta demi biaya persalinan sang istri. Namun tentu saja setiap pelanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk MA yang kemudian ditahan di Rutan Polres Takalar selama 2 bulan. Bukan hanya itu, MA pun terpaksa merelakan diri kehilangan momen saat istrinya berjuang melahirkan buah hati mereka. " Tersangka MA merupakan pelaku pencurian motor dan sudah ditahan selama 2 bulan ," ungkap Kejaksaan RI melalui akun Tik Tok-nya, seperti dikutip pada Sabtu (19/2/2022).

D'On Jakarta,- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Kejaksaan menjadi UU ini berlangsung pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021). Semua anggota DPR RI setuju RUU Kejaksaan disahkan menjadi UU.  "Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12/2021) dikutip dari ANTARA. Seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi undang-undang. Dalam penjelasannya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebutkan ada delapan poin penyempurnaan terhadap substansi dalam revisi UU Kejaksaan, yakni: pertama,

D'On, Jakarta,- Indonesia Corruption Watch (ICW) melemparkan kritik terkait penindakan korupsi yang dilakukan 3 aparat penegak hukum di negeri ini yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hasilnya ketiga aparat penegak hukum itu dinilai ICW masih rendah kinerjanya dalam memberantas korupsi. Penilaian itu itu dilakukan ICW   untuk kurun waktu semester pertama 2021 dari pemantauan sejumlah media sejak Januari 2021 hingga 30 Juni 2021. Berikut data yang disampaikan ICW: 1. Kejaksaan Kasus yang tertangani: 151 kasus Tersangka yang ditangkap: 363 tersangka Potensi kerugian negara: Rp 26,1 triliun 2. Kepolisian Kasus yang tertangani: 45 kasus Tersangka yang ditangkap: 82 tersangka Potensi kerugian negara: Rp 388 miliar 3. KPK Kasus yang tertangani: 13 kasus Tersangka yang ditangkap: 37 tersangka Potensi kerugian negara: Rp 331 miliar Sebagai perbandingan, ICW juga menampilkan bagan penanganan korupsi dari 3 aparat penegak hukum itu untuk semester pertama dalam 5 tah

D'On, Inhu (Riau),- Tim Intelijen dan Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau menggali informasi dari lima jaksa yang diduga mengetahui dugaan kasus pemerasan terhadap puluhan kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) hingga akhirnya mereka mengajukan pengunduran diri. "Kalau ada oknum yang terlibat kita tindak. Bisa hukuman berat, dipecat atau cabut jabatan fungsional," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati di Gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru dilansir Antara, Senin (20/7). Meski begitu, Mia mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah ada oknum Korps Adhyaksa yang terlibat dalam perkara tersebut. Sedikitnya, lima jaksa dari Kejaksaan Indragiri Hulu yang telah diperiksa. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis malam (16/7) hingga Jumat dini hari keesokan harinya. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto yang langsung mengawasi pemeriksaan tersebut. "Kami harus dalami dulu. Belum selesai. Kalau sebut oran