Dirgantaraonline || portal berita

D'On, Jakarta,- Kasus dugaan korupsi terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkara tersebut diduga melibatkan admin di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, berinisial NAR. NAR diduga memanipulasi atau menggelembungkan biaya perjalanan dinas luar kota penyidik KPK. Akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian negara Rp 550 juta. Sumber di internal KPK kepada Suara.com mengungkap penggelembungan biaya perjalanan dinas itu dilakukan NAR ketika penyidik menangani kasus korupsi mantan Bupati Probolinggo Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada Agustus 2021 NAR diduga memanipulasi biaya operasional penyidik, seperti tiket pesawat, hotel, penyewaan kendaraan, dan uang makan. "Caranya dia (NAR) manipulasi jumlah orang yang berangkat plus bikin bukti bayar bodong," kata Sumber dihubungi. Untuk kendaraan, NAR diduga memanipulasi penyewaan mobil para penyidik yang bertugas. Mobil yang disewa sebenarnya empat unit untuk lima hari. Lalu pada pertanggung jaw

D'On, Barru (Sulsel),- Pergerakan Rakyat Pinggiran (PERANG) akan lakukan aksi besar-besaran di depan kantor kejati sulsel terkait mark up anggaran bantuan sosial di kabupaten barru. "Sesuai hasil investigasi teman-teman di lapangan bahwa kuat dugaan kami ada mark up anggaran yg di lakukan oleh dinas sosial kabupaten barru" ujur Ansar jendral lapangan Pergerakan Rakyat Pinggiran (PERANG). Ansar juga menambahkan, sejumlah warga miskin yg menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa garessi kecamatan tanete rilau kabupaten barru mengeluhkan kualitas tempe dan ikan ia terima. "Sudah 2 kali penyaluran ikan dan tempe yang diterima masyarakat tapi kualitasnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi" bebernya. Penerima BPNT di 55 desa/atau kelurahan pada 7 kecamatan telah di temukan 1955 penerima BPNT yg telah di cairkan oleh koordinator tenaga  kesejahteraan sosial kabupaten barru. Terpisah kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Barru Ryan Adriansyah me