Dirgantaraonline || portal berita

Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. D'On, Jakarta,- Sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data itu menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/9). Temuan itu diketahui saat tim KPK dan Kemensos melakukan pencocokan silang antara nomor induk kependudukan (NIK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). KPK sengaja mencocokkan data NIK dengan DTKS untuk melihat siapa penerima bansos yang terindikasi berstatus ASN. "Ternyata kami temukan sekitar 23.800 (penerima bansos) itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ujar Pahala. Selanjutnya, temuan itu bakal dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk

D'On, Jakarta,- Dua saksi kunci perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara alias JPB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (31/5). Tim Penasihat Hukum Juliari menyebut dua saksi kunci itu ialah mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso alias MJS dan Adi Wahyono atau AW. Penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya akan membuktikan siapa dalang korupsi dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, tim hukum Juliari telah menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk saksi. Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada kesaksian yang menyebutkan uang suap mengalir ke Juliari. "Dalam surat dakwaan hanya diterangkan secara global angka yang diterima JPB, tetapi tidak pernah diterangkan sumber dari uang yang diberikan dan diterima oleh JPB," kata Maqdir sebelum sidang. Maqdir menduga langkah jaksa penuntut umujm (JPU) me

D'On, Jakarta,-  Ketua majelis hakim yang mengadili perkara mantan Mensos Juliari Peter Batubara, Muhammad Damis, tiba-tiba di persidangan bicara tentang suap menyuap sebelum menutup sidang Juliari. Hakim Damis meminta Juliari tidak memberi suap terkait penanganan perkara bansos Corona. "Saudara sebaiknya berurusan dengan tim penasehat hukum saudara tentang segala hal yang berkenan dengan perkara saudara, tidak dengan orang yang keliru. Itu satu. Saya peringatkan kepada saudara tidak berpikir untuk menyuap dalam perkara saudara ini ya," tegas hakim Damis sebelum menutup sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021). "Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa hakimnya yang meminta dihubungi, dan sebagainya tidak mungkin," tambahnya. Damis menyampaikan tujuannya mengingatkan Juliari agar tidak ada pihak mempengaruhi hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam menangani perkara. Dia juga meminta Juliari mengabaikan jik