Dirgantaraonline || portal berita

D'On, Jakarta,- Mantan penyidik KPK yang dipecat Firli Bahuri karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Novel Baswedan mengungkapkan alasan menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinilai melawan hukum. Novel mengatakan, Jokowi merupakan pimpinan semua kepala lembaga, termasuk KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua lembaga itu dinilai bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI. "Pak Presiden adalah pimpinan dari semua kepala lembaga, jadi ketika ada pimpinan KPK merasa tidak punya atasan, ini juga bisa menjadi hal yang serius," kata Novel saat ditemui wartawan di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (10/3). Menurut Novel, pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa atasan KPK adalah lampu dan langit-langit. Karena itu, mantan pegawai KPK yang dipecat ingin melihat apakah pimpinan KPK benar-benar tidak memiliki atasan. "Kita lihat apakah benar y

D'On, Jakarta,-  49 Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat dugaan perbuatan melawan hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung pada hari ini, Kamis (10/3). "Hari ini, Kamis 10 Maret 2022, perwakilan eks-pegawai KPK menghadiri sidang perdana gugatan PTUN dengan agenda pemeriksaan persiapan," ujar Sekjen IM57+ Institute Lakso Anindito dalam keterangannya. Adapun gugatan ditujukan kepada Presiden, Pimpinan KPK, dan Kepala BKN dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM pada tanggal16 Agustus 2021 dan rekomendasi Ombudsman tanggal 15 September 2021. PTUN Berharap Gugatan Diputus Adil Lakso mengatakan, para mantan pegawai KPK telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding keberatan atas pelaksanaan TWK. Namun upaya tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang wa