Dirgantaraonline || portal berita

D'On Padang (Sumbar),- Sejumlah keluarga korban dugaan penyiksaan polisi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Sumatera Barat (Sumbar) Senin (27/6/2022). Kasus dugaan penyiksaan itu terjadi di lima daerah di Sumbar dalam rentang waktu 2020-2022. Dok:covesia.com Salah seorang pengunjuk rasa adalah keluarga korban, VA (33) tersangka kasus tindak pidana pencurian motor yang ditangkap oleh jajaran Polres Tanah Datar pada tanggal 22 Desember 2020 lalu. VA diduga menjadi korban penyiksaan saat proses pemeriksaan polisi. "Suami saya mengalami bengkak di kepala, kencing berdarah, bagian punggung mengalami luka. Kasus tersebut sudah masuk kepada LBH Padang pada 17 Februari 2021. Kami datang ke Polda Sumbar untuk menuntut hak suami saya yang disiksa pada saat pemeriksaan," tutur istri VA saat menyampaikan orasi di depan Polda Sumbar, dikutip dari Suara.com. Dia menyebut bahwa suaminya diperlakukan layaknya binatang. "Untuk itu kami meminta kepada pihak Polda Sumba

D'On, Padang (Sumbar),- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menemukan banyak dugaan kerugian negara yang terindikasi terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp 16 miliar lebih. Berdasarkan laporan yang diterima terdapat 11 poin kegiatan yang terindikasi merugikan negara termasuk rakyat. Temuan hasil monitor LBH Padang berdasar tilik dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor:40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tertanggal 6 Mei 2021. “Kami mendorong Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya untuk berupaya sungguh-sungguh dan Istiqomah dalam mewujudkan Sumatera Barat Madani yang anti korupsi,” kata Indira Suryani, Direktur LBH Padang, Kamis, 9 Desember 2021.12.9 Temuan LBH Padang yang Merugikan Negara : Kegiatan pengelolaan pendapatan dan belanja di luar mekanisme pada salah satu SMKN di Bukittinggi dan masalah yang ditemui pendapatan dari pengelolaan ed