
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra
D'On, Flores - Kasus dugaan penggelapan dana kembali mengguncang institusi kepolisian. Kali ini terjadi di wilayah Flores Timur, di mana Bendahara Polres setempat, Aipda Robert Kurniawan, harus berhadapan dengan pemeriksaan intensif dari Propam Polda Nusa Tenggara Timur.
Dana yang diduga digelapkan tidak main-main mencapai Rp 1,8 miliar, yang sejatinya diperuntukkan sebagai biaya operasional pengamanan hari raya besar umat Kristen tahun anggaran 2025.
Dana Umat Diduga Disunat untuk Kepentingan Pribadi
Informasi yang beredar menyebutkan, dana miliaran rupiah yang merupakan hak anggota di lapangan justru dipangkas secara sistematis. Lebih mencengangkan, pemotongan itu diduga bukan sekadar inisiatif pribadi, melainkan atas perintah langsung pimpinan.
Nama Kapolres Flores Timur, Adhitya Octorio Putra, ikut terseret dalam pusaran isu. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi darinya. Dugaan keterlibatan ini masih menjadi misteri yang terus didalami.
Propam dan Tipikor Turun Tangan
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman.
“Temuan ini berasal dari audit Itwasda dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Saat ini masih didalami,” ujarnya.
Namun fakta di lapangan mengindikasikan langkah tegas telah diambil. Aipda Robert kini:
- Diamankan oleh Propam
- Diperiksa penyidik Tipikor
- Menjalani proses etik internal
- Dimutasi ke Yanma Polda NTT
Aroma Perintah Atasan Kian Menguat
Sumber internal menyebut, sang bendahara hanya menjalankan instruksi. Jika benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan indikasi praktik terstruktur yang melibatkan rantai komando.
Ironisnya, dana yang seharusnya menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat saat hari raya, justru diduga beralih ke kantong pribadi.
Publik Menunggu Transparansi
Hingga kini, belum ada kejelasan:
- Siapa saja yang telah diperiksa?
- Apakah Kapolres akan ikut dimintai pertanggungjawaban?
- Ke mana aliran dana tersebut sebenarnya?
Sikap bungkam dari sejumlah pihak justru memicu kecurigaan publik. Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan penegakan hukum di tubuh Polri.
Skandal ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tapi soal kepercayaan. Jika benar dana pengamanan hari raya diselewengkan, maka yang dikorbankan bukan hanya anggota tapi rasa aman masyarakat itu sendiri.
(L6)
#Polri #Hukum