Rp5 Triliun Sudah Cair, Mengapa Sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis Tetap Tutup? Kepala BGN Buka Suara
D'On, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh jutaan siswa di seluruh Indonesia, mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah dapur penyedia makanan bergizi dilaporkan menghentikan operasionalnya. Kabar tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekaligus memunculkan pertanyaan besar: benarkah dana program belum cair?
Menjawab polemik yang berkembang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pemerintah telah mulai mencairkan anggaran operasional MBG dan memastikan tidak ada persoalan serius terkait pendanaan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
"Ada yang hoaks, ada juga yang memang terkait kendala teknis. Semua sudah dicairkan mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang cair pada Jumat, dan sebagian lagi dicairkan hari ini," kata Nanik.
Tak tanggung-tanggung, dana yang mulai disalurkan pemerintah mencapai sekitar Rp5 triliun. Angka fantastis tersebut diklaim cukup untuk menjamin keberlangsungan operasional dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
"Jadi kalau tidak salah kami mendapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, hanya masalah teknis saja," tegasnya.
Dapur Berhenti Beroperasi, Siswa Terdampak
Meski pemerintah pusat memastikan dana telah disalurkan, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah dapur MBG memang sempat menghentikan pelayanan.
Di Batam, Kepulauan Riau, program MBG di beberapa sekolah dilaporkan tidak berjalan pada Senin pagi. Aktivitas distribusi makanan bergizi terhenti karena pengelola dapur disebut mengalami keterbatasan dana operasional akibat pencairan anggaran yang belum diterima.
Akibatnya, sejumlah siswa yang selama ini rutin menerima manfaat program harus kehilangan jatah makanan bergizi mereka untuk sementara waktu.
Meski begitu, penghentian layanan tidak terjadi secara menyeluruh. Beberapa sekolah lain tetap mendapatkan pasokan makanan karena dilayani oleh dapur penyedia yang berbeda dan masih memiliki kemampuan operasional.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Lampung. Informasi yang beredar menyebut sekitar 20 hingga 30 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah tersebut tidak beroperasi sementara.
Namun pengelola SPPG setempat membantah adanya penghentian program secara nasional. Mereka menegaskan bahwa hambatan yang terjadi lebih disebabkan proses administrasi pencairan dana yang belum selesai.
Program Prioritas Nasional Diuji
Polemik ini menjadi ujian serius bagi program MBG yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan gratis bagi siswa. MBG dirancang sebagai instrumen untuk menekan angka stunting, memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia, meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Karena menyangkut jutaan penerima manfaat setiap hari, gangguan distribusi sekecil apa pun langsung berdampak luas dan memicu perhatian publik.
Banyak pihak menilai persoalan yang terjadi menunjukkan pentingnya sistem penyaluran dana yang lebih cepat dan terintegrasi. Sebab, keterlambatan pencairan beberapa hari saja dapat mengganggu pembelian bahan baku, distribusi makanan, hingga operasional dapur yang melayani ribuan siswa.
Bukan Krisis Anggaran, Tetapi Alarm Sistem
Penegasan BGN bahwa dana sebesar Rp5 triliun telah dicairkan menjadi jawaban atas spekulasi yang berkembang mengenai kondisi keuangan program MBG. Namun terhentinya operasional sejumlah dapur menunjukkan masih adanya tantangan dalam mekanisme distribusi anggaran hingga ke tingkat pelaksana.
Persoalan ini mungkin bukan krisis anggaran, tetapi menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang telah tersedia benar-benar dapat diterima tepat waktu oleh seluruh dapur penyedia layanan.
Publik kini menunggu langkah cepat pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang kehilangan hak mendapatkan makanan bergizi akibat tersendatnya administrasi pencairan dana.
Dengan jutaan penerima manfaat dan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh ketepatan dan kelancaran penyalurannya hingga ke meja makan para siswa di seluruh Indonesia.
(L6)
#Nasional #BadanGiziNasional
