Kota Padang Raih Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi di Sumbar, Lampaui Sejumlah Target Nasional
D'On, PADANG — Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025, Kota Padang berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,31, tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Capaian tersebut tertuang dalam Surat KemenPAN-RB Nomor B/194/RB 06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Hasil ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pembenahan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat yang telah mendukung berbagai program reformasi birokrasi di Kota Padang.
Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan hanya sekadar capaian angka, tetapi menjadi indikator bahwa transformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Padang mulai menunjukkan hasil nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif, dan melayani," ujar Fadly Amran, Selasa (9/6/2026).
Lampaui Target Nasional di Lima Indikator Strategis
Prestasi Kota Padang semakin istimewa karena sejumlah indikator utama penilaian Reformasi Birokrasi berhasil melampaui target nasional secara signifikan.
Pada aspek Indeks Kualitas Kebijakan, Kota Padang mencatat nilai 91,00, jauh di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 65,00. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan daerah telah berjalan secara sistematis, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memiliki kualitas yang tinggi.
Di bidang Reformasi Hukum, Kota Padang bahkan meraih nilai sempurna 100, melampaui target nasional sebesar 70,00. Hasil ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, pada indikator Sistem Merit, Kota Padang memperoleh nilai 270, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 250. Penilaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur telah dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis kompetensi.
Kemajuan juga terlihat pada sektor Digitalisasi Arsip, yang memperoleh nilai 93,00, jauh melampaui target nasional sebesar 60,00. Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan Pemko Padang dalam mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.
Sedangkan pada indikator Standar Pelayanan Publik, Kota Padang mencatat nilai 93,67, jauh di atas target nasional yang berada di angka 78,00. Nilai tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat pada berbagai sektor pelayanan pemerintah.
Tren Positif Lima Tahun Terakhir
Keberhasilan Kota Padang menjadi daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi tertinggi di Sumatera Barat tidak diraih secara instan. Dalam lima tahun terakhir, indeks RB Kota Padang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.
Pada tahun 2021, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat sebesar 70,86. Kemudian meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2022. Meski sempat mengalami penyesuaian pada tahun 2023 dengan nilai 73,60, Pemko Padang kembali mencatat lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan nilai 85,92.
Puncaknya, pada hasil evaluasi tahun 2025 yang diumumkan pada tahun 2026 ini, Kota Padang berhasil mencapai nilai 87,31, sekaligus menempatkan diri sebagai daerah dengan capaian reformasi birokrasi terbaik di Sumatera Barat.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat digitalisasi layanan, meningkatkan kualitas SDM aparatur, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Bukan Akhir, Melainkan Awal untuk Berinovasi
Meski berhasil meraih posisi puncak di Sumatera Barat, Wali Kota Padang menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri.
Ia menilai capaian tersebut justru harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kita berharap seluruh ASN terus bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan pelayanan yang prima dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Padang," tegasnya.
Fadly menambahkan, reformasi birokrasi bukan hanya tentang memenuhi indikator penilaian pemerintah pusat, melainkan bagaimana menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dengan capaian tersebut, Kota Padang kini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Sumatera Barat. Ke depan, Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik, penguatan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan profesionalisme ASN demi mewujudkan pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
