Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar 22 Juni: Pakai Dana Kemendagri, Menginap di Barak IPDN
Wamendagri, Bima Arya, berbicara kepada wartawan terkait empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025).
D'On, Jakarta – Pemerintah kembali menggelar retreat bagi para kepala daerah, dan kali ini memasuki gelombang kedua. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Juni 2025, bertempat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari retreat gelombang pertama yang digelar pada Februari 2025 lalu. Jika sebelumnya kegiatan dipusatkan di Jakarta dan diikuti oleh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota secara terbatas, kini skala pelaksanaannya lebih luas dan ditujukan sebagai upaya pemantapan lanjutan.
“Untuk retreat, Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni,” ujar Bima Arya saat memberikan keterangan pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6).
Menjawab Tantangan Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Bima, retreat ini bukan sekadar ajang pertemuan biasa, tetapi forum strategis untuk mengkonsolidasikan pemahaman para kepala daerah mengenai hak, kewajiban, serta batasan konstitusional dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.
“Muatan materi pada retreat gelombang kedua ini tetap mengacu pada konten yang sama dengan gelombang pertama. Namun akan ada tambahan materi menyesuaikan perkembangan terkini, terutama terkait prioritas nasional,” jelasnya.
Fokus utama yang akan ditekankan antara lain adalah bagaimana kepala daerah memahami garis kebijakan nasional, memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah, serta menghindari konflik kewenangan yang kerap menjadi polemik dalam praktik pemerintahan di lapangan.
Tinggalkan Hotel Mewah, Pilih Barak Praja IPDN
Berbeda dengan kegiatan serupa sebelumnya yang mungkin menggunakan fasilitas hotel berbintang, kali ini Kemendagri mengambil langkah simbolis dan strategis. Para peserta akan menginap di Barak Praja atau Asrama Praja IPDN, menandakan semangat kesederhanaan dan kedekatan dengan dunia pendidikan pemerintahan.
“Nanti para peserta akan menginap bermalam di Barak Praja. Di Barak atau Asrama Praja IPDN,” imbuh Bima.
Langkah ini dinilai bukan hanya sebagai upaya efisiensi, tetapi juga memberikan pesan kuat: bahwa kepemimpinan dan pengabdian dimulai dari kesederhanaan, kedisiplinan, dan kedekatan dengan akar institusional.
Para Menteri Kabinet Akan Hadir Langsung
Sebagai bentuk keseriusan, Kemendagri turut mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai pemateri. Bima menyebutkan beberapa nama telah mengonfirmasi kehadirannya secara langsung, termasuk para Menteri Koordinator yang memiliki peran penting dalam mengelola isu-isu lintas sektor.
“Beberapa menteri sudah menyampaikan akan hadir. Termasuk beberapa Menko juga akan hadir langsung,” katanya.
Kehadiran para menteri ini dinilai penting untuk memberikan penjabaran langsung mengenai arah kebijakan nasional dan memperkuat pemahaman kepala daerah dalam menerjemahkan visi pemerintah pusat ke dalam kebijakan lokal.
Didanai Kemendagri, Lebih Efisien dari Gelombang Pertama
Berkenaan dengan pembiayaan kegiatan, Bima menegaskan bahwa seluruh anggaran retreat gelombang kedua ini ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, dia menekankan bahwa nominal anggaran yang dialokasikan jauh lebih kecil dibandingkan gelombang pertama, sejalan dengan pendekatan efisiensi dan akuntabilitas anggaran publik.
“Dananya adalah dari Kemendagri. Tapi angkanya tentu tidak sebesar pada pelaksanaan retreat gelombang pertama,” tegasnya.
Retreat sebagai Simbol Reformasi Birokrasi
Retreat kepala daerah ini kini dipandang bukan hanya sebagai forum pembinaan, tetapi sebagai miniatur reformasi birokrasi. Dengan membangun forum dialog langsung antara pusat dan daerah dalam suasana semi-formal namun fokus, kegiatan ini diharapkan menjadi model penguatan sinergi yang lebih efektif dan konkret.
Dengan dilaksanakannya retreat gelombang kedua, Kemendagri menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepala daerah tidak hanya dilakukan lewat surat edaran atau evaluasi administratif, tetapi melalui ruang-ruang pertemuan intensif yang bersifat reflektif, edukatif, dan inspiratif.
(Mond)
#RetreatKepalaDaerah #Nasional #Kemendagri
