12 Poin Perubahan Besar dalam UU BUMN: Dari Lahirnya BP BUMN hingga Larangan Rangkap Jabatan

Ilustrasi logo Badan Usaha Milik Negara (BUMN). D'On, Jakarta  — Dunia bada… Read more 12 Poin Perubahan Besar dalam UU BUMN: Dari Lahirnya BP BUMN hingga Larangan Rangkap Jabatan

165 Politisi Duduki Kursi Komisaris BUMN, Profesional Kalah Jumlah

Kantor Kementerian BUMN. D'On, Jakarta – Transparency International Indone… Read more 165 Politisi Duduki Kursi Komisaris BUMN, Profesional Kalah Jumlah

Prabowo Geram: "BUMN Bukan Perusahaan Nenek Moyang, Rugi Malah Dapat Bonus!"

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada penutupan Munas VI Partai… Read more Prabowo Geram: "BUMN Bukan Perusahaan Nenek Moyang, Rugi Malah Dapat Bonus!"

Tantiem BUMN Disorot Prabowo: “Masa Rapat Sebulan Sekali, Dapat Rp40 Miliar Setahun?”

Presiden Prabowo Subianto  D'On, Jakarta – Istilah tantiem mendadak ramai… Read more Tantiem BUMN Disorot Prabowo: “Masa Rapat Sebulan Sekali, Dapat Rp40 Miliar Setahun?”

Prabowo Tegas Hapus Tantiem Komisaris BUMN: “Kalau Keberatan, Silakan Mundur”

Presiden Prabowo Subianto hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama D… Read more Prabowo Tegas Hapus Tantiem Komisaris BUMN: “Kalau Keberatan, Silakan Mundur”

KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Pihak Swasta Diamankan

Ilustrasi Gedung KPK  D'On, Jakarta  — Suasana pagi di ibu kota mendadak me… Read more KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Pihak Swasta Diamankan

MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: Ketegasan Konstitusi yang Masih Dilanggar

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi  D'On, Jakarta  — Mahkamah Konstitusi (MK) me… Read more MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: Ketegasan Konstitusi yang Masih Dilanggar

Erick Thohir Tegaskan: Direksi BUMN Masih Bisa Dipenjara Jika Korupsi, Meski Tak Lagi Dianggap Penyelenggara Negara

Menteri BUMN Erick Thohir. D'On, Jakarta – Polemik soal melemahnya kewenan… Read more Erick Thohir Tegaskan: Direksi BUMN Masih Bisa Dipenjara Jika Korupsi, Meski Tak Lagi Dianggap Penyelenggara Negara