Ilustrasi Makan Bergizi Gratis
D'On, Sumatera Barat - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat mendapat sorotan serius. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah di Sumbar mulai Senin (9/3/2026).
Penutupan ini bukan tanpa alasan. Puluhan dapur tersebut diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), dokumen penting yang menjadi syarat utama dalam pengelolaan makanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat program tersebut.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa sertifikat tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan jaminan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta proses pengolahan yang layak konsumsi.
“SLHS merupakan bukti bahwa dapur telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Ini sangat penting karena makanan yang disediakan melalui program MBG dikonsumsi oleh anak-anak dan kelompok rentan,” tegas Harjito.
Menurutnya, BGN tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan risiko kesehatan akibat pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar.
Ratusan Dapur MBG di Sumatera Belum Terdaftar
Data BGN per 7 Maret 2026 pukul 11.00 WIB menunjukkan masih banyak dapur MBG di Pulau Sumatera yang belum mengurus sertifikat tersebut. Totalnya mencapai 492 dapur yang belum mendaftarkan SLHS.
Dari jumlah itu, provinsi dengan angka tertinggi adalah:
- Sumatera Utara: 252 dapur
- Lampung: 77 dapur
- Aceh: 76 dapur
- Sumatera Barat: 69 dapur
- Daerah lain di Sumatera menyusul dengan jumlah yang lebih kecil
Temuan ini membuat BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Penutupan Bersifat Sementara
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa penutupan puluhan dapur di Sumbar ini bersifat sementara, bukan penghentian permanen.
Pengelola dapur diminta segera mengurus pendaftaran SLHS melalui Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat. Setelah proses verifikasi selesai dan sertifikat diterbitkan, dapur MBG tersebut dapat kembali beroperasi.
“Jika sudah memenuhi syarat dan mendapatkan SLHS, operasional dapur dapat dibuka kembali. Tujuannya agar program MBG tetap berjalan, namun dengan standar kesehatan yang jelas dan terjamin,” ujar Harjito.
Jaga Kepercayaan Publik
Langkah tegas ini juga dinilai sebagai upaya BGN menjaga kredibilitas program MBG yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan aman, higienis, dan bergizi seimbang.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, BGN berharap seluruh dapur MBG di Sumatera Barat segera memenuhi persyaratan kesehatan sehingga layanan makan bergizi bagi masyarakat dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
(Mond)
#MakanBergiziGratis #SumateraBarat
