Prabowo Geram: "BUMN Bukan Perusahaan Nenek Moyang, Rugi Malah Dapat Bonus!"
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada penutupan Munas VI Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Senin (29/9/2025).
D'On, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan tegas yang memantik perhatian publik. Kali ini, sasarannya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih jauh dari kinerja ideal. Dengan nada keras, Prabowo menegaskan komitmennya untuk “membersihkan” BUMN dari praktik penyalahgunaan aset dan tata kelola yang amburadul.
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu,” ujar Prabowo lantang dalam pidatonya di Munas VI PKS, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
SWF Danantara Indonesia: Kekuatan Baru Negara
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung pembentukan Dana Kedaulatan (Sovereign Wealth Fund/SWF) bernama Danantara Indonesia. Dana ini diklaim sebagai salah satu prestasi penting pemerintah karena berhasil mengkonsolidasikan aset negara dengan nilai fantastis: lebih dari USD 1.000 miliar atau sekitar Rp 1.060 triliun.
“Saudara-saudara, salah satu prestasi kita, kita telah membentuk dana SWF, Dana Kedaulatan yang kita namakan Danantara Indonesia. Banyak yang kaget, tidak menyangka, kalau kita kumpulkan semua aset negara nilainya bisa lebih dari USD 1.000 miliar, Rp 1.060 triliun,” ucapnya penuh semangat.
Dengan kekuatan aset sebesar itu, Prabowo menilai BUMN seharusnya mampu menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional. Namun kenyataannya, banyak perusahaan pelat merah justru tersandera praktik kotor: aset disembunyikan, laporan dipoles, bahkan kerugian ditutupi dengan bonus untuk pejabatnya.
Ancaman Prabowo: “Saya Kirim Kejaksaan dan KPK”
Presiden menegaskan, penyalahgunaan aset negara tidak akan lagi ditoleransi. Mereka yang terbukti bermain-main dengan keuangan BUMN akan langsung berhadapan dengan aparat hukum.
“Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” kata Prabowo dengan nada ancaman yang disambut tepuk tangan para kader.
Ia menilai, jika dikelola benar, BUMN mestinya bisa mencetak keuntungan besar. “Kalau dagang biasa itu, wajar hasilnya 10 persen dari aset. Kalau aset kita USD 1.000 miliar, mestinya tiap tahun kita dapat USD 100 miliar,” jelasnya.
Bahkan jika dihitung dengan margin lebih rendah sekalipun, menurut Prabowo, hasilnya tetap luar biasa. “Oke deh, 5 persen saja, harusnya USD 50 miliar, berarti Rp 800 triliun. Gak defisit kita. Enggak juga 5 persen, ya sudah deh 3 persen,” tambahnya.
Beri Waktu Tiga Tahun
Meski dengan ancaman tegas, Prabowo tidak menutup pintu pembenahan. Ia memberi batas waktu 2–3 tahun bagi BUMN untuk memperbaiki tata kelola dan menunjukan kontribusi nyata.
“Saudara-saudara, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2–3 tahun untuk kita bersihkan,” tandasnya.
Pesan Tersirat: Era Baru Tata Kelola BUMN
Pernyataan keras Prabowo ini mencerminkan tekad pemerintahannya untuk menegakkan disiplin di tubuh BUMN. Kritik soal “perusahaan nenek moyang” menjadi simbol bagaimana Prabowo ingin menghapus pola pikir lama birokrat yang merasa berhak menguasai aset negara untuk kepentingan pribadi.
Dengan total aset triliunan rupiah yang tersimpan di BUMN, publik kini menunggu bukti nyata: apakah ancaman Prabowo benar-benar akan ditindaklanjuti dengan aksi bersih-bersih yang konkret, atau sekadar retorika politik.
Satu hal yang pasti: Prabowo sedang menyalakan alarm besar bagi para pejabat BUMN era “rugi tapi dapat bonus” tampaknya akan segera berakhir.
(K)
