Prabowo Tegas Ingatkan: Jangan Ada Kader Gerindra Cari Untung Lewat Menteri!
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Puncak Munas PKS yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 29 September 2025.
D'On, Jakarta — Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan sikap kerasnya terhadap praktik politik yang kotor dan merugikan rakyat. Dalam pidato lantang di hadapan ribuan peserta Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9), Prabowo mengingatkan para kadernya untuk tidak pernah sekali pun menggunakan jabatan atau kedekatan dengan pemerintah sebagai ladang keuntungan pribadi.
Dengan nada serius, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir kader Gerindra yang mencoba “bermain mata” dengan menteri, apalagi dengan tujuan memperkaya diri atau kelompoknya.
“Saya tidak mau dengar lagi ada kader Gerindra yang macam-macam dengan menteri. Itu tidak boleh,” ujar Prabowo dengan suara tegas, disambut tepuk tangan riuh hadirin.
Kritik Pedas: Jalur Distribusi Pangan Sarat Masalah
Sebelum masuk ke peringatan tersebut, Prabowo lebih dulu membedah problem mendasar yang selama ini menggerogoti sektor pangan Indonesia: jalur distribusi yang terlalu panjang dan berlapis-lapis.
Menurutnya, selama bertahun-tahun petani dipaksa tunduk pada sistem distribusi yang dikuasai puluhan ribu distributor. Kebijakan pemangkasan rantai distribusi yang kini ia terapkan, kata Prabowo, memang membuat banyak pihak “tersinggung” karena kehilangan keuntungan besar.
“Dulu ada 27 ribu distributor. Sekarang sebagian di antaranya tidak lagi dapat peran. Tapi coba bandingkan: ada 30 juta keluarga petani di Indonesia. Kalau dihitung dengan suami-istri jumlahnya bisa 100 juta orang. Mana yang lebih penting, 27 ribu orang atau 100 juta rakyat?” sindir Prabowo.
Pesan itu jelas: kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh segelintir kelompok yang selama ini menikmati “kue distribusi”.
Nepotisme Daerah: Kuota Pupuk Jadi Alat Politik
Prabowo kemudian membuka praktik curang di tingkat daerah. Ia mencontohkan bagaimana kuota pupuk kerap dibagikan berdasarkan hubungan keluarga atau imbal jasa politik.
“Bupati menunjuk ponakan, sepupu, atau orang-orang yang pernah mendukungnya. Lalu ketika menyalurkan pupuk, mereka pilih-pilih desa berdasarkan suara pemilu. Desa yang tidak mendukung dikurangi jatahnya, desa yang mendukung malah ditambah. Ini praktik yang keliru!” tegasnya.
Dengan menyinggung hal ini di forum besar yang juga dihadiri partai lain, Prabowo seolah mengirim pesan keras bahwa praktik politik balas budi dalam distribusi pangan harus dihentikan total.
Kader Gerindra Ketahuan “Main”
Yang paling mengejutkan, Prabowo tak ragu membongkar bahwa ada kader Gerindra sendiri yang mencoba memanfaatkan kebijakan pemangkasan distributor untuk kepentingan partai.
“Waktu saya perintahkan potong 27 ribu distributor itu, ada yang kecewa. Bahkan ada kader kita yang pintar, dia datang ke Kementerian Pertanian, lalu bilang: ‘Kalau bisa gantinya orang Gerindra saja’. Saya tegaskan, tidak ada itu. Dari Papua sampai ujung barat, tidak boleh!” ungkap Prabowo dengan wajah geram.
Pernyataan ini sontak membuat suasana ruang Munas hening. Tak ada yang berani bersuara, karena jelas Prabowo ingin menegaskan bahwa Gerindra tidak boleh menjadi partai yang serakah, apalagi mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir elit.
Politik untuk Semua, Bukan Hanya Pendukung
Prabowo menegaskan bahwa distribusi pangan maupun kebijakan publik tidak boleh dikaitkan dengan pilihan politik rakyat.
“Itu hak rakyat, mau petani pilih PKS, Demokrat, atau siapa pun, tidak ada urusannya. Politik ada di bilik suara. Hak-hak warga negara tidak boleh dikaitkan dengan pilihan politik,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan bagi praktik-praktik diskriminatif yang kerap terjadi di daerah, di mana bantuan kerap dipolitisasi untuk memenangkan suara.
Pesan Penutup: Teguran Keras untuk Kader Gerindra
Di ujung pidatonya, Prabowo kembali memperingatkan keras kader Gerindra. Ia tidak ingin mendengar lagi ada yang berani-berani mendekati para menteri demi keuntungan pribadi.
“Saya tidak mau dengar ada kader Gerindra yang datang ke menteri lalu cari untung. Itu larangan keras. Kalau masih ada yang berani, saya akan tindak tegas!” tandasnya.
Dengan gaya bicara lugas khasnya, Prabowo mengirim sinyal ke dalam maupun ke luar partai bahwa dirinya ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik kotor, sekaligus menjaga agar Gerindra tidak dicap sebagai partai yang “rakus kekuasaan”.
Hingga kini, Prabowo tidak menyebut nama kader Gerindra yang dimaksud. Namun pernyataannya di forum besar seperti Munas PKS memperlihatkan bahwa isu ini serius, dan bisa jadi membuka babak baru dalam dinamika internal Gerindra.
(B1)
