Prabowo Tegas Hapus Tantiem Komisaris BUMN: “Kalau Keberatan, Silakan Mundur”
Presiden Prabowo Subianto hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). Foto: YouTube/ TVR Parlemen
D'On, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam membenahi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini kerap dinilai boros, tidak efisien, dan sarat dengan privilese bagi elite pengelolanya. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026 sekaligus penyampaian Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8), Prabowo menyoroti sistem remunerasi direksi dan komisaris BUMN yang menurutnya sudah tidak masuk akal.
“BUMN kita selama ini pengelolaannya banyak yang ngawur. Perusahaan rugi, tapi komisarisnya kebanyakan dan gajinya tinggi. Saya perintahkan dipangkas, maksimal 6 orang saja, bahkan lebih baik cukup 4 atau 5 orang,” tegas Prabowo di hadapan para anggota legislatif dan tamu undangan.
Tantiem Komisaris Dihapus, Tidak Ada Lagi Bonus Jumbo
Langkah berani lainnya adalah penghapusan tantiem atau bonus tahunan untuk komisaris, terutama jika perusahaan dalam kondisi merugi. Menurut Prabowo, pemberian tantiem ini tidak hanya memberatkan keuangan negara, tapi juga melukai rasa keadilan publik.
“Ada komisaris yang rapatnya cuma sebulan sekali, tapi tantiemnya bisa sampai Rp 40 miliar setahun. Ini tidak masuk akal. Saya tidak tahu siapa yang membuat istilah ‘tantiem’, rakyat juga bingung dengarnya,” ujar Prabowo dengan nada heran.
Penghapusan tantiem itu sejatinya sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang diterbitkan 30 Juli 2025 lalu. Danantara lembaga pengelola investasi negara diberi mandat penuh untuk melakukan restrukturisasi dan penataan sistem remunerasi di seluruh BUMN.
Direksi dan Komisaris yang Keberatan: Mundur Saja
Prabowo tidak main-main dengan kebijakan ini. Ia menegaskan, siapa pun direksi atau komisaris yang keberatan dengan pemangkasan tersebut dipersilakan mundur dari jabatannya.
“Kalau ada direksi dan komisaris yang tidak bersedia menerima kebijakan ini, silakan berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” kata Prabowo dengan lantang.
Pernyataan itu sontak menegaskan komitmen pemerintahannya dalam membuka jalan regenerasi di tubuh BUMN, memberi kesempatan lebih luas kepada generasi muda profesional untuk menempati kursi strategis.
BUMN: Antara Aset Raksasa dan Sumber Masalah
BUMN selama ini memegang peran vital sebagai pengelola aset negara bernilai ribuan triliun rupiah. Namun, tak sedikit yang kerap menjadi sorotan publik karena dianggap boros, penuh privilese bagi pejabatnya, bahkan merugi tetapi tetap memberi fasilitas mewah bagi pengurus.
Tantiem bernilai puluhan miliar rupiah yang diterima sejumlah komisaris dianggap sebagai simbol ketimpangan pengelolaan. Di saat sebagian besar masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, segelintir orang menikmati bonus jumbo hanya dengan menghadiri rapat sebulan sekali.
Dengan penghapusan tantiem dan pembatasan jumlah komisaris, Prabowo ingin memastikan BUMN kembali ke tujuan awalnya: memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan segelintir elite.
Reformasi BUMN: Awal Babak Baru
Langkah ini diyakini menjadi awal dari reformasi besar-besaran di tubuh perusahaan pelat merah. Meski berpotensi memicu resistensi dari kalangan direksi dan komisaris lama, kebijakan ini dipandang sejalan dengan aspirasi publik yang sudah lama menuntut efisiensi dan transparansi.
“BUMN bukan tempat mencari rente. Kalau memang ada yang mau kerja untuk bangsa, silakan bertahan. Kalau tidak, generasi muda sudah menunggu untuk mengambil alih,” tegas Prabowo menutup pernyataannya.
(Mond)
#PrabowoSubianto #BUMN #Tantiem #Nasional
