Air Surut, Pekerjaan Besar Menanti: Wamendagri Bima Arya Pastikan Solok Tak Sendiri Hadapi Banjir Bandang
D'On Kabupaten Solok - Air boleh saja mulai surut. Sebagian pengungsi juga telah kembali ke rumah. Namun, bagi Kabupaten Solok, Sumatera Barat, cerita tentang banjir bandang belum benar-benar berakhir.
Di sejumlah titik terdampak, pekerjaan besar masih menunggu. Material yang dibawa arus harus disingkirkan, alur sungai perlu dinormalisasi, infrastruktur terdampak harus ditangani, sementara alat berat dan personel masih menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat pemulihan.
Di tengah situasi tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto turun langsung ke Kabupaten Solok, Kamis (1/10/2026).
Dari Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang, Bima memastikan pemerintah pusat tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian menghadapi fase lanjutan penanganan bencana.
Ia memastikan berbagai kebutuhan yang belum mampu dipenuhi daerah dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Fokusnya bukan hanya penanganan korban, tetapi memastikan pekerjaan fisik di lapangan terus bergerak.
"Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan," ujar Bima.
Bencana Berakhir, Normalisasi Baru Dimulai
Banjir bandang memiliki satu karakter yang berbeda dari bencana biasa: ketika air pergi, pekerjaan justru semakin terlihat.
Material yang terseret arus meninggalkan persoalan baru. Alur sungai membutuhkan penanganan. Akses dan fasilitas yang terdampak harus dipulihkan. Di titik-titik tertentu, alat berat menjadi kebutuhan utama agar proses pembersihan dan normalisasi tidak berjalan lambat.
Bima melihat kondisi tersebut secara langsung.
Menurutnya, pekerjaan fisik di Kabupaten Solok masih cukup banyak. Karena itu, rencana Pemerintah Kabupaten Solok untuk melanjutkan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan harus dibarengi dukungan sumber daya yang memadai.
"Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi," katanya.
Persoalannya kemudian bukan sekadar ada atau tidak ada pekerjaan.
Pertanyaannya adalah seberapa cepat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum ancaman cuaca kembali datang.
Karena itu, Bima meminta kecukupan alat berat dan personel benar-benar dihitung.
"Apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya," ujarnya.
Jangan Sampai Tanggap Darurat Kehabisan Tenaga
Perpanjangan masa tanggap darurat menjadi fase penting bagi Kabupaten Solok.
Di satu sisi, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Di sisi lain, pekerjaan fisik tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan peralatan atau tenaga.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci.
Pemerintah daerah perlu menyampaikan kebutuhan secara terukur agar pemerintah pusat dapat menentukan dukungan yang diperlukan. Mulai dari alat berat, personel, hingga dukungan teknis untuk pekerjaan pemulihan.
Bagi Bima, peninjauan ke Kabupaten Solok dilakukan untuk mengetahui perkembangan terbaru di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan daerah yang masih harus dipenuhi.
Dengan begitu, kebijakan tidak hanya berhenti di atas meja, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petugas dan masyarakat di lokasi bencana.
Jangan Hanya Memperbaiki, Antisipasi Bencana Berikutnya
Ada satu pesan penting lain yang disampaikan Bima.
Kabupaten Solok tidak boleh berhenti pada pekerjaan membersihkan sisa banjir bandang.
Pemerintah harus mulai melihat ke depan.
Potensi bencana berikutnya perlu dipetakan. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi harus dikaji kembali. Infrastruktur publik yang terdampak perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penataan ulang apabila lokasinya dinilai memiliki risiko.
Bima bahkan mendorong agar masukan para pakar digunakan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Termasuk kemungkinan relokasi atau penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak.
Sebab membangun kembali fasilitas yang rusak tanpa mengevaluasi tingkat risikonya dapat membuat pemerintah menghadapi persoalan yang sama di kemudian hari.
Pemulihan, dengan demikian, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Pemulihan juga harus membuat daerah lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Kantor Terdampak, Pelayanan Publik Tak Boleh Ikut Lumpuh
Banjir bandang juga menyentuh sektor yang tidak kalah penting: pelayanan pemerintahan.
Sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak bencana. Kondisi ini berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Bima meminta pemerintah daerah memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan.
Masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana tidak boleh kembali berhadapan dengan persoalan baru berupa terhentinya pelayanan administrasi pemerintahan.
Dokumen dan arsip penting juga menjadi perhatian.
Berkas pemerintahan harus dipastikan aman dan terdata sehingga kerusakan akibat bencana tidak berkembang menjadi persoalan administrasi berkepanjangan.
570 Jiwa Sempat Mengungsi
Di balik pekerjaan fisik dan koordinasi antarinstansi, terdapat warga yang menjadi alasan utama seluruh proses penanganan harus dilakukan secepat mungkin.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Solok yang disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu, sebanyak 570 jiwa terdampak banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang.
Sebanyak 62 jiwa sebelumnya menempati empat lokasi pengungsian terpusat.
Sementara 508 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri di kawasan Griya Arosuka dan perkantoran Arosuka.
Kini, sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
Namun, belum semua warga memiliki rumah yang dapat ditempati.
Empat kepala keluarga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan berat.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika mayoritas warga sudah pulang.
Bagi keluarga yang kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada rumahnya, fase pemulihan justru baru dimulai.
TKD Harus Terasa di Tengah Pemulihan
Di tengah agenda penanganan bencana, Bima juga menyinggung realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengidentifikasi kendala yang masih menghambat realisasi anggaran.
TKD, kata dia, harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Solok.
"Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan," kata Bima.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan terhadap TKD dilakukan dengan harapan anggaran tersebut dapat kembali dirasakan masyarakat.
"Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok," tandasnya.
Solok Memasuki Babak Baru
Kunjungan Bima Arya memperlihatkan bahwa penanganan banjir bandang Kabupaten Solok telah memasuki babak yang berbeda.
Jika pada awal bencana perhatian tertuju pada evakuasi dan keselamatan warga, kini tantangannya bergeser pada kecepatan pemulihan dan ketahanan wilayah.
Pemerintah harus memastikan alat berat terus bekerja di titik yang membutuhkan. Normalisasi berjalan. Infrastruktur diperbaiki. Pelayanan publik tidak lumpuh. Warga yang belum dapat kembali ke rumah memperoleh kepastian. Dan pada saat yang sama, evaluasi terhadap kawasan rawan mulai dilakukan.
Sebab persoalan terbesar setelah bencana bukan hanya bagaimana membersihkan jejak yang ditinggalkan air.
Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan jejak bencana itu tidak kembali menjadi ancaman yang sama bagi masyarakat.
Di sinilah dukungan pemerintah pusat, ketepatan langkah pemerintah daerah, kesiapan personel, kecukupan alat berat, serta perencanaan berbasis risiko akan menentukan seberapa cepat Kabupaten Solok bangkit.
Air mungkin telah surut.
Tetapi pekerjaan untuk mengembalikan rasa aman masyarakat dan membangun daerah yang lebih tangguh baru saja dimulai.
(Mond)
#Golodo #KabupatenSolok
