Pemko Padang Bersama BWSS V Percepat Rehab-Rekon Pascabencana, Siapkan Rp1,1 Triliun untuk Pengendalian Banjir dan Penataan Kawasan Rawan Bencana
D'On, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di sejumlah wilayah Kota Padang. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi beserta jajaran. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Nanggalo David Ferdinand.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus membangun sistem pengendalian banjir yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dalam rapat itu dibahas berbagai agenda penting, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penyesuaian tata ruang sebagai upaya mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pelaksanaan rehab-rekon merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah untuk bergerak cepat menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis di lapangan agar proyek dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.
Menurut Fadly, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh sinergi seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang ada, terutama terkait pembebasan lahan dan koordinasi lintas sektor.
"Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat," tegas Fadly Amran.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemko Padang untuk mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi masyarakat apabila kawasan tempat tinggal mereka berada di zona dengan risiko bencana yang sangat tinggi.
Selain itu, Pemko Padang akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan kota ke depan lebih memperhatikan aspek mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.
"Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat," ujar Fadly.
Sementara itu, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon pascabencana di Kota Padang.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai pekerjaan strategis yang bertujuan memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana.
Tahap awal pelaksanaan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago yang memiliki fungsi penting dalam mendukung sistem irigasi dan pengendalian aliran air. Selain itu, akan dilakukan pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing sungai, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir.
Reski menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan oleh pemerintah daerah.
"Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi," katanya.
Ia menambahkan seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun. Setelah rampung, berbagai infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, mengendalikan sedimentasi sungai, melindungi kawasan permukiman, serta meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Rapat strategis ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang. Dengan dukungan anggaran yang besar, komitmen penyelesaian lahan, serta percepatan penataan ruang berbasis mitigasi bencana, Pemko Padang berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga menghadirkan sistem perlindungan yang lebih kokoh demi keselamatan masyarakat dan pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan.
(Mond)
#Padang #BWSSVPadang #Infrastruktur
.jpeg)
