 |
| Kepala sekolah SMAN 2 Padang (Kiri) Kepala Sekolah SMAN 4 Padang (Dok: kolase) |
D'On, Padang — Dugaan perundungan yang dialami seorang siswi berinisial S di lingkungan dua sekolah negeri di Kota Padang, yakni SMAN 4 Padang dan SMAN 2 Padang, memasuki babak yang menyita perhatian publik.
Persoalan ini bukan lagi sekadar mengenai perpindahan seorang siswa dari satu sekolah ke sekolah lain. Di baliknya terdapat sejumlah keterangan yang saling berbeda antara pihak keluarga dan sekolah, mulai dari dugaan tekanan psikologis, insiden yang melibatkan seorang pendidik, persoalan komunikasi digital antarsiswa, hingga proses kepindahan S ke sekolah swasta.
Perbedaan versi tersebut membuat satu pertanyaan besar belum sepenuhnya terjawab:
Apa sebenarnya yang terjadi pada S selama berada di dua sekolah negeri tersebut?
Keluarga menyampaikan bahwa S mengalami tekanan psikologis hingga akhirnya harus meninggalkan kedua sekolah. Sebaliknya, SMAN 4 Padang menyatakan insiden yang terjadi pada September 2025 telah diselesaikan melalui mediasi dan tidak terdapat laporan tekanan berkelanjutan.
Sementara SMAN 2 Padang memiliki kronologi berbeda. Sekolah menyebut persoalan yang mereka tangani berkaitan dengan laporan konflik antarsiswa dan telah diproses melalui mekanisme pembinaan serta konseling.
Di tengah tiga versi tersebut, publik kini menunggu langkah Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk memastikan persoalan tidak berhenti sebagai perang narasi antara keluarga dan institusi pendidikan.
Versi Keluarga: Tekanan Psikologis Disebut Berawal dari SMAN 4
Ibu kandung S Magdalena, SH, menyampaikan bahwa persoalan anaknya bermula ketika masih bersekolah di SMAN 4 Padang.
Menurut Magdalena, S diduga mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang oknum pendidik Bahasa Inggris. Persoalan tersebut kemudian berkembang hingga muncul dugaan tindakan fisik terhadap anaknya.
Keluarga selanjutnya menyampaikan keberatan kepada pihak sekolah dan persoalan tersebut dimediasi.
Namun, menurut Magdalena, penyelesaian tersebut tidak serta-merta membuat kondisi anaknya membaik. Sebaliknya, ia menilai kondisi psikologis S semakin terganggu.
"Anak saya sering pulang menangis. Dia mengalami tekanan sampai akhirnya kami mengambil keputusan untuk memindahkannya," ujar Magdalena.
Keluarga akhirnya mengambil keputusan memindahkan S ke SMAN 2 Padang.
Keputusan itu diambil dengan harapan anaknya memperoleh lingkungan pendidikan yang lebih aman dan nyaman.
Namun, menurut keluarga, persoalan kembali muncul setelah S berada di sekolah barunya.
Magdalena menduga adanya penilaian negatif terhadap anaknya yang berkaitan dengan unggahan di media sosial. Ia juga mempertanyakan dugaan adanya komunikasi antara sekolah lama dengan sekolah baru yang menurut keluarga berpotensi memengaruhi cara sekolah memandang S.
Situasi tersebut pada akhirnya membuat S tidak meneruskan pendidikan di SMAN 2 Padang.
Ia kemudian dipindahkan ke sekolah swasta.
Bagi keluarga, perpindahan tersebut bukan sekadar keputusan administratif, tetapi menjadi pilihan setelah mereka menilai kondisi anak semakin tidak nyaman berada di lingkungan sekolah negeri.
Karena itulah, keluarga meminta Dinas Pendidikan Sumatera Barat tidak hanya menerima keterangan dari pihak sekolah, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak.
Keluarga bahkan meminta agar dibentuk tim independen untuk menelusuri rangkaian peristiwa yang dialami S.
SMAN 4 Padang Membantah Ada Intimidasi Berkelanjutan
Di sisi lain, SMAN 4 Padang memberikan hak jawab melalui Tim PPID.
Pihak sekolah menyebut peristiwa yang menjadi sorotan terjadi pada 4 September 2025, ketika berlangsung kegiatan remedial Bahasa Inggris.
Menurut versi sekolah, saat itu S mengucapkan kata yang dianggap kurang pantas. Dalam situasi tersebut terjadi tindakan spontan dari seorang pendidik berupa sentuhan atau tepukan ringan pada bagian mulut/bahu.
Sekolah menegaskan tindakan tersebut bukan penamparan dan bukan kekerasan fisik sebagaimana persepsi yang berkembang.
Setelah kejadian, S menyampaikan keberatan kepada wali kelas. Orang tua kemudian datang ke sekolah sehingga persoalan tersebut dibawa ke proses penyelesaian.
Situasi yang sempat berlangsung emosional kemudian diarahkan ke mediasi.
Mediasi Digelar 9 September 2025
SMAN 4 Padang menyebut persoalan tersebut dimediasi pada 9 September 2025 dengan difasilitasi Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
Dalam mediasi itu, pendidik yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf.
Keluarga disebut menerima penyelesaian tersebut dan kedua belah pihak kemudian menandatangani berita acara kesepakatan damai.
Pihak sekolah menyatakan kesepakatan tersebut menegaskan bahwa kejadian tidak mengganggu proses pembelajaran, tidak memengaruhi penilaian akademik, serta tidak terdapat permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat.
Namun, persoalan kembali menjadi sorotan setelah keluarga menyampaikan bahwa S tetap mengalami tekanan psikologis.
Di titik inilah terdapat perbedaan mendasar antara keterangan keluarga dan pihak sekolah.
Sekolah: Tidak Ada Laporan Tekanan Setelah Mediasi
SMAN 4 Padang menyatakan bahwa sejak September 2025 hingga S pindah sekolah pada 2026, tidak terdapat laporan resmi mengenai tekanan fisik maupun psikologis yang diterima pihak sekolah.
Sekolah juga menyampaikan bahwa S tetap mengikuti proses pembelajaran dan memiliki prestasi akademik yang baik.
Bahkan, menurut pihak sekolah, S sempat naik ke kelas unggulan.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari versi sekolah karena bertolak belakang dengan klaim keluarga yang menyebut anak mengalami tekanan psikologis.
Terkait sejumlah nama yang disebut keluarga, sekolah juga memberikan penjelasan.
Nama K, menurut sekolah, tidak memiliki peran sebagai pengajar S di kelas dan tidak pernah melakukan tindakan intimidasi terhadap siswa.
Kemudian A, disebut sebagai guru piket yang menjalankan prosedur sekolah ketika S mengalami kondisi kesehatan. Guru tersebut disebut menyarankan agar orang tua dihubungi.
Sementara M, menurut sekolah, belum menjadi wali kelas ketika insiden September 2025 terjadi karena sedang menjalani cuti melahirkan. Yang bersangkutan baru kembali bertugas pada Januari 2026.
SMAN 4 Padang juga membantah adanya komunikasi dengan SMAN 2 Padang mengenai persoalan S.
Sekolah menyatakan proses perpindahan S dilakukan berdasarkan permintaan keluarga dan melalui prosedur administrasi yang berlaku.
Masuk SMAN 2, Persoalan Baru Kembali Muncul
Setelah meninggalkan SMAN 4 Padang, S kemudian diterima sebagai siswa pindahan di SMAN 2 Padang.
Kepala SMAN 2 Padang, Nuragusman Eka Putra, M.Pd., menjelaskan bahwa proses penerimaan dilakukan sesuai prosedur.
Dalam konseling awal di ruang BK, menurut pihak sekolah, S belum menyampaikan seluruh alasan kepindahannya.
Namun dalam proses berikutnya, S disebut menceritakan persoalan yang dialaminya di sekolah sebelumnya.
Tidak lama berselang, SMAN 2 Padang menerima persoalan baru.
Pada 24 Juli 2026, pihak sekolah menyebut menerima laporan dari seorang siswi kelas X terkait dugaan tindakan tidak menyenangkan melalui komunikasi digital yang melibatkan S.
Laporan tersebut, menurut sekolah, disertai bukti percakapan.
Pihak BK dan bidang kesiswaan kemudian melakukan pembinaan serta menindaklanjuti laporan tersebut.
S selanjutnya mengikuti kegiatan belajar mengajar pada 27 Juli 2026.
Namun pada 28 dan 29 Juli 2026, S tidak hadir di sekolah tanpa keterangan.
Ketika dikonfirmasi, pihak sekolah menyebut S menyampaikan alasan tidak masuk karena merasa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari guru.
Pihak sekolah kemudian memanggil orang tua S untuk melakukan klarifikasi.
Setelah pertemuan tersebut, orang tua mengambil keputusan untuk menarik S dari SMAN 2 Padang.
Proses penarikan siswa tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan dan dinyatakan selesai pada 31 Juli 2026.
Tiga Versi Muncul, Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Jika seluruh keterangan disandingkan, terdapat setidaknya tiga konstruksi cerita yang berbeda.
Keluarga melihat persoalan sebagai rangkaian tekanan psikologis yang dialami S sejak berada di SMAN 4 hingga SMAN 2 Padang.
SMAN 4 Padang melihat persoalan awal sebagai sebuah insiden yang telah diselesaikan melalui mediasi dan kesepakatan damai, serta membantah adanya tekanan berkelanjutan maupun komunikasi negatif dengan sekolah tujuan.
Sedangkan SMAN 2 Padang memandang persoalan yang muncul di sekolah mereka sebagai laporan konflik antarsiswa yang telah ditangani melalui BK dan bidang kesiswaan, sebelum akhirnya orang tua memutuskan menarik anaknya.
Tiga versi tersebut tidak bisa begitu saja disimpulkan sebagai benar atau salah hanya berdasarkan pernyataan masing-masing pihak.
Justru karena itulah diperlukan pemeriksaan yang lebih komprehensif.
Dinas Pendidikan Sumbar Jangan Biarkan Kasus Berhenti pada Perang Pernyataan
Kasus ini semestinya menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme perlindungan siswa benar-benar berjalan.
Jika memang terjadi perundungan atau intimidasi, fakta tersebut harus diungkap dan ditangani secara serius.
Sebaliknya, jika tudingan tersebut tidak terbukti, pihak-pihak yang dituduh juga berhak mendapatkan kepastian dan pemulihan nama baik.
Karena itu, pemeriksaan idealnya tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.
Keterangan keluarga, pihak sekolah, guru yang disebut dalam kronologi, wali kelas, guru BK, siswa yang terlibat, saksi-saksi, dokumen mediasi, bukti komunikasi digital, hingga administrasi perpindahan sekolah perlu dilihat secara utuh.
Termasuk satu hal yang tidak kalah penting: bagaimana kondisi S selama proses tersebut dan apakah terdapat perubahan perilaku, kehadiran, maupun aktivitas akademiknya yang dapat menjadi petunjuk objektif.
Publik tidak membutuhkan penghakiman dini.
Publik membutuhkan fakta.
Sekolah juga tidak boleh menjadi ruang yang membuat seorang anak takut untuk belajar. Namun pada saat yang sama, tuduhan terhadap guru atau institusi pendidikan juga tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa pemeriksaan yang adil.
Jangan Ada Anak yang Menjadi Korban dari Persoalan yang Tak Pernah Tuntas
Kasus S pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.
Ini adalah ujian bagi sistem pendidikan dalam menangani konflik yang melibatkan anak.
Ketika seorang siswa mengaku mengalami tekanan, keluhan tersebut harus didengar.
Ketika guru atau sekolah membantah tuduhan, bantahan tersebut juga harus diuji.
Dan ketika terdapat bukti atau dokumen yang berbeda, semuanya harus ditempatkan dalam satu proses pemeriksaan yang objektif.
Jangan sampai persoalan yang semestinya dapat diselesaikan secara internal justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang membuat seorang anak harus berpindah-pindah sekolah.
Di sisi lain, jangan pula sampai guru dan sekolah mendapatkan stigma hanya karena sebuah tuduhan belum diperiksa secara menyeluruh.
Di sinilah peran Dinas Pendidikan Sumatera Barat menjadi sangat penting.
Masyarakat menunggu apakah lembaga tersebut akan turun langsung menelusuri kasus ini atau persoalan tersebut akan kembali berhenti pada pertukaran klarifikasi antara keluarga dan sekolah.
Sebab pada akhirnya, yang paling penting bukan memenangkan narasi.
Yang paling penting adalah menemukan kebenaran, memastikan keadilan, dan menjamin tidak ada lagi anak yang merasa sendirian ketika menghadapi persoalan di lingkungan pendidikan.
Jika memang ada perundungan, hentikan dan tindak.
Jika tidak ada, luruskan secara terbuka.
Dan jika persoalannya lebih kompleks dari sekadar hitam dan putih, maka semua pihak harus diberi ruang untuk menjelaskan.
Satu hal yang tidak boleh hilang dari kasus ini adalah hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, bermartabat, dan bebas dari intimidasi.
(Tim)
#Peristiwa #Pendidikan #Bullying
