Padang Jadi Ibu Kota Provinsi Paling Berintegritas di Sumatera, Raih Skor Tertinggi SPI KPK 2025
D'On, PADANG – Pemerintah Kota Padang menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kota Padang berhasil meraih skor 78,00 dan menjadi peringkat pertama di antara seluruh ibu kota provinsi di Pulau Sumatera.
Capaian tersebut menempatkan Kota Padang di atas sejumlah ibu kota provinsi lainnya, yakni Banda Aceh dengan skor 74,95, Palembang 72,24, Jambi 68,29, Pekanbaru 67,73, Medan 67,05, Bandar Lampung 66,80, dan Bengkulu 64,83.
Prestasi ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang mulai menunjukkan hasil nyata. Hasil SPI juga menjadi ukuran tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penilaian dari berbagai kelompok responden, baik dari internal maupun eksternal pemerintah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil SPI menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang bersih.
"Alhamdulillah, hasil ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan Padang Amanah yang kami dorong di seluruh perangkat daerah," ujar Fadly Amran.
Ia menegaskan, capaian tersebut sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, yang menempatkan integritas, transparansi, serta akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Kota Padang, Sony Budaya Putra, menjelaskan bahwa pelaksanaan SPI Tahun 2025 melibatkan 1.551 responden yang berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas pegawai internal Pemerintah Kota Padang, pengguna layanan publik, mitra kerja atau vendor, hingga tenaga ahli yang memiliki interaksi dengan Pemerintah Kota Padang dalam kurun waktu sedikitnya 12 bulan terakhir.
Menurut Sony, survei yang dilaksanakan KPK tidak hanya mengukur persepsi aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal sehingga hasilnya memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi integritas penyelenggaraan pemerintahan.
"Survei yang dilakukan oleh KPK melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, tenaga ahli seperti Ombudsman, BPKP, advokat, asosiasi profesi, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Hasilnya menjadi cerminan tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang," jelasnya.
Dari hasil survei tersebut, Indeks Integritas Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 berada pada angka 78,00, sehingga masuk dalam kategori Terjaga. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi kenaikan terbesar berasal dari komponen internal yang meningkat sebesar 2,47 poin.
Pada komponen internal, Pemerintah Kota Padang memperoleh skor 74,63 dengan kategori Waspada, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,25. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem kerja, proses administrasi, serta manajemen internal pemerintahan.
Sementara itu, komponen eksternal memperoleh skor 88,73 dengan kategori Terjaga, naik dari 86,47 pada tahun sebelumnya. Tingginya nilai pada komponen ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat, mitra kerja, dan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan serta tata kelola Pemerintah Kota Padang.
Meski berhasil meraih posisi tertinggi di Sumatera, hasil SPI juga memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Di antaranya adalah perlunya peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem promosi dan mutasi pegawai yang benar-benar berbasis merit guna mencegah potensi praktik nepotisme.
Sony menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
"Penilaian beberapa indikator ini menjadi catatan penting bagi kami. Hasil SPI tidak hanya menjadi ukuran capaian, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap aturan, serta membangun budaya kerja yang semakin berintegritas di seluruh perangkat daerah," katanya.
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK, Pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat berbagai langkah strategis. Di antaranya meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik, memperluas sosialisasi pengendalian gratifikasi, memperkuat sistem pengawasan internal, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Keberhasilan menjadi ibu kota provinsi dengan nilai SPI tertinggi di Pulau Sumatera menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus melakukan pembenahan. Di sisi lain, hasil tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan budaya integritas merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan yang konsisten, peningkatan profesionalisme aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Padang berharap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas integritas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
.jpeg)
