PROYEK PASCA-BENCANA DI MAN 3 PADANG PANJANG DISOROT TAJAM: TRANSPARANSI “GELAP”, DUGAAN PELANGGARAN TEKNIS MENCEMASKAN
D'On, Padang Panjang — Proyek rehabilitasi fasilitas pendidikan pasca-bencana di MAN 3 Kota Padang Panjang kini tak lagi sekadar pekerjaan konstruksi biasa. Proyek bertajuk “Penanganan Keadaan Darurat Pasca Bencana Sumatera Barat 2” yang digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk justru memantik gelombang kecurigaan publik. Sejumlah indikasi kuat mengarah pada dugaan pelanggaran serius, mulai dari aspek keterbukaan informasi hingga standar teknis bangunan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam proyek pasca-bencana.
Papan Proyek “Ompong”: Transparansi Dipertanyakan
Fakta di lapangan berbicara keras. Aktivitas pengerjaan proyek telah berlangsung sekitar dua bulan tanpa kejelasan informasi dasar kepada publik. Ironisnya, papan proyek baru muncul setelah sorotan media mencuat.
Namun alih-alih menjawab pertanyaan, papan tersebut justru menjadi simbol “ketertutupan”. Tidak tercantum Nilai Kontrak, Nomor SPK, maupun Jangka Waktu Pelaksanaan tiga elemen krusial dalam setiap proyek yang dibiayai negara.
Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran publik.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini bentuk pengabaian terhadap hak publik. Uang negara dipakai, tapi informasinya disembunyikan,” ujar seorang jurnalis investigasi dengan nada keras.
Indikasi Malpraktik Konstruksi: Bangunan Dipertaruhkan
Lebih mengkhawatirkan lagi, temuan teknis di lapangan menunjukkan indikasi pekerjaan yang jauh dari standar, terutama untuk bangunan di wilayah rawan gempa seperti Sumatera Barat.
-
Struktur Tulangan Slof
Besi balok slof ditemukan tidak menggunakan sistem pengait (hak) sesuai standar. Ini bukan kesalahan kecil—ini menyangkut kekuatan struktur bangunan dalam menghadapi gempa. -
Kondisi Atap Bermasalah
Bagian atap yang berlubang tidak diganti, melainkan diduga hanya akan ditambal. Praktik ini dinilai berisiko dan tidak sesuai standar rehabilitasi pasca-bencana. -
Pelanggaran Keselamatan Kerja (K3)
Pekerja terlihat tanpa perlindungan memadai.tanpa helm, rompi, hingga sepatu keselamatan. Ini mencerminkan kelalaian serius terhadap aspek keselamatan kerja.
Jika temuan ini benar, maka proyek yang seharusnya menghadirkan rasa aman justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi siswa dan tenaga pendidik.
Anggaran Misterius, Progres Tak Jelas
Hingga kini, publik masih gelap soal berapa besar anggaran yang digelontorkan dalam proyek ini. Tidak ada kejelasan terkait target maupun realisasi bobot pekerjaan.
Padahal, status proyek sebagai penanganan darurat seharusnya menuntut transparansi dan percepatan, bukan sebaliknya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari paket pekerjaan yang mencakup beberapa sekolah lain di Sumatera Barat. Namun, daftar sekolah penerima manfaat justru ditutup rapat oleh pihak pelaksana.
Adhi Karya Bungkam
Upaya konfirmasi telah dilakukan. Media telah menghubungi pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Fajar selaku humas direktur pada 26 April 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun klarifikasi resmi yang diberikan.
Sikap bungkam ini justru mempertebal tanda tanya publik: ada apa sebenarnya di balik proyek ini?
Publik Berhak Tahu, Keselamatan Tak Bisa Ditawar
Proyek rehabilitasi pasca-bencana bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini menyangkut keselamatan generasi muda dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
Ketika transparansi diabaikan dan standar teknis dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan melainkan nyawa dan masa depan.
(Tim)
#Infrastruktur #Daerah #KotaPadangPanjang
