Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah
D'On, PADANG – Gubernur Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah tersebut pada November 2025. Dalam upaya mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak, Pemprov Sumbar mengajukan kebutuhan dukungan anggaran sebesar Rp21,4 triliun kepada pemerintah pusat.
Pemaparan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi I DPR RI dalam rangka masa reses di Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026). Pertemuan berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Kota Padang.
Kunjungan tersebut menjadi forum strategis antara pemerintah daerah dan legislatif pusat untuk bertukar informasi mengenai kondisi terkini di daerah sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait percepatan pemulihan pascabencana.
Gerak Cepat Pemerintah Daerah
Mahyeldi menjelaskan bahwa sejak bencana melanda pada November 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung bergerak cepat menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Menurutnya, koordinasi intensif antarinstansi menjadi kunci utama sehingga proses perencanaan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa kekompakan seluruh unsur pemerintah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga unsur TNI dan Polri menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penyusunan rencana pemulihan daerah.
Sistem Dashboard Satu Data
Untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi, Pemprov Sumbar juga memanfaatkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data. Sistem ini memungkinkan seluruh pihak terkait memantau perkembangan perencanaan, kebutuhan anggaran, hingga prioritas pembangunan secara real-time.
Mahyeldi mengatakan sistem tersebut membantu mempercepat koordinasi antarinstansi sekaligus meminimalisir tumpang tindih data.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
Melalui pendekatan berbasis data tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan secara lebih akurat tingkat kerusakan infrastruktur, kebutuhan rehabilitasi permukiman, pemulihan fasilitas publik, serta pembangunan kembali sektor ekonomi masyarakat.
Kebutuhan Anggaran Rp21,4 Triliun
Berdasarkan hasil perencanaan dalam dokumen R3P, Pemprov Sumbar memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp21,4 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program pemulihan, di antaranya:
- pembangunan kembali infrastruktur jalan dan jembatan,
- rehabilitasi rumah masyarakat terdampak,
- perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
- penguatan sistem mitigasi bencana,
- serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Mahyeldi berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan perkembangan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan fiskal bagi daerah.
Ia menyebut dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pemulihan pascabencana.
DPR Serap Aspirasi Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyampaikan bahwa berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR dalam melihat kondisi di daerah secara langsung.
Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
“Kunjungan kerja ini penting agar kami bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus melihat kondisi nyata di daerah,” ujarnya.
Bencana Alam Jadi Tantangan Nonmiliter
Dalam pertemuan tersebut, Dave juga menyinggung perubahan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pertahanan nasional.
Menurutnya, revisi regulasi tersebut membawa sejumlah konsekuensi strategis, di antaranya:
- penataan organisasi TNI,
- penguatan profesionalisme prajurit,
- peningkatan kemampuan menghadapi ancaman modern.
Namun Dave menekankan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari sektor militer, tetapi juga dari ancaman nonmiliter, termasuk bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Karena itu, ia menilai sistem pertahanan negara juga harus mampu merespons tantangan tersebut melalui koordinasi lintas sektor yang kuat.
Harapan untuk Pemulihan Sumbar
Dave berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, khususnya dalam pembahasan kebijakan dan anggaran di tingkat nasional.
Ia menilai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan memulihkan kehidupan sosial serta ekonomi mereka.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas lembaga yang solid, pemerintah daerah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
(Mond)
#SumateraBarat #PemprovSumbar
