Sinergi Membangun Daerah, Pemkab Dharmasraya dan Kejari Perpanjang Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN
D'On, Dharmasraya - Komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Langkah strategis ini kembali ditegaskan melalui penandatanganan perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Penandatanganan yang sarat akan semangat kolaborasi ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya pada Jumat (30/10/2026). Kerja sama krusial tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M., bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, Indra Gunawan, S.H., M.H., disaksikan oleh jajaran pejabat struktural dari kedua instansi.
Memperkuat Benteng Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan
Perpanjangan kerja sama ini bukanlah sekadar agenda seremonial belaka, melainkan bentuk keberlanjutan sinergi yang telah terjalin erat antara eksekutif daerah dan korps Adhyaksa. Dalam roda pemerintahan modern, kompleksitas persoalan hukum—baik di bidang keperdataan maupun tata usaha negara—kerap kali menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.
Melalui payung hukum ini, Kejari Dharmasraya, khususnya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), memiliki kewenangan untuk mendampingi Pemkab Dharmasraya. Ruang lingkup dukungan tersebut meliputi:
- Bantuan Hukum: Pendampingan dan penyelesaian masalah hukum baik secara litigasi (di dalam pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan).
- Pertimbangan Hukum: Pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) terhadap kebijakan, kontrak, maupun pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
- Tindakan Hukum Lainnya: Penyelamatan dan pemulihan keuangan serta kekayaan negara.
Dihadiri Pimpinan dan Jajaran Lengkap
Momentum penting ini turut dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Tampak hadir Sekretaris Daerah Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., beserta jajaran Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian, hingga para Camat se-Kabupaten Dharmasraya.
Kehadiran para pemangku kepentingan tingkat, terutama para Kepala OPD dan Camat, menjadi indikator penting bahwa pemahaman dan kesadaran hukum harus merata hingga ke tingkat lini pelayanan publik terbawah.
Ruang Koordinasi dan Solusi Permasalahan Daerah
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Henly Yosrika Melda, S.H., menjelaskan bahwa kerja sama ini dirancang sebagai wadah koordinasi yang efektif.
"Kerja sama ini menjadi instrumen penting bagi kedua institusi untuk berkoordinasi secara cepat dan terarah dalam menyikapi berbagai dinamika serta permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara yang muncul selama proses penyelenggaraan pemerintahan daerah," ungkap Henly.
Dengan adanya pendampingan hukum yang ajek dari Kejari Dharmasraya, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih percaya diri dan optimal dalam mengambil kebijakan strategis. Fokus utamanya adalah memastikan setiap program pembangunan dan pelayanan publik tetap berada di jalur yang benar (on the right track) tanpa keluar dari koridor perundang-undangan yang berlaku.
Harapan ke Depan: Pemerintahan yang Akuntabel dan Bersih
Melalui diperbaruinya nota kesepahaman ini, hubungan kelembagaan antara Pemkab Dharmasraya dan Kejari Dharmasraya diyakini akan semakin solid. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko penyimpangan hukum, menyelesaikan sengketa perdata secara efektif, serta mengamankan aset-aset daerah demi kepentingan masyarakat luas di Bumi Ranah Cati Nan Tigo.
(Papa Juan)
#Daerah #KabupatenDharmasraya
