Pemko Padang Siapkan Infrastruktur SMK Negeri 11 di Kuranji, Warga Hibahkan Lahan 1,1 Hektare
D'On, Padang - Rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Padang di kawasan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, mulai dimatangkan. Pemerintah Kota (Pemko) Padang meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tempat berdirinya sekolah tersebut, Kamis (15/10/2026), untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendukung.
Rencana pembangunan sekolah kejuruan ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kuranji. Namun, di balik rencana tersebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama menyangkut akses jalan menuju lokasi dan koordinasi pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Peninjauan di Jalan Pasar Lalang itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria, serta Camat Kuranji, Rozaldi Rosman. Masyarakat Kaum Suku Chaniago turut hadir dalam pembahasan rencana pembangunan tersebut.
Kehadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ini menunjukkan bahwa pembangunan SMK Negeri 11 Padang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan gedung sekolah, tetapi juga membutuhkan kesiapan lahan, aksesibilitas, dan infrastruktur yang memadai agar nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Warga Siapkan Lahan 1,1 Hektare
Salah satu poin penting dalam rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang adalah dukungan masyarakat setempat yang bersedia menghibahkan lahan untuk kepentingan pendidikan.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menjelaskan bahwa masyarakat di kawasan Pasar Lalang menginginkan pembangunan sekolah kejuruan tersebut hadir di wilayah Kuranji. Keinginan itu juga disertai kesediaan masyarakat menyediakan lahan yang cukup luas sebagai lokasi pembangunan.
"Masyarakat mau sekolah ini dibangun di daerah Kuranji, tepatnya di dekat Pasar Lalang. Dari hasil diskusi dengan masyarakat, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektare," ujar Malvi.
Lahan seluas 1,1 hektare atau sekitar 11.000 meter persegi tersebut menjadi modal penting bagi kelanjutan rencana pembangunan sekolah. Ketersediaan lahan yang memadai diharapkan memberikan ruang bagi pembangunan gedung pembelajaran beserta fasilitas pendukung sesuai kebutuhan sekolah kejuruan.
Dukungan masyarakat juga memperlihatkan adanya harapan agar akses pendidikan menengah semakin dekat dan mudah dijangkau oleh generasi muda di Kecamatan Kuranji dan kawasan sekitarnya.
Meski demikian, realisasi hibah lahan tetap perlu ditindaklanjuti melalui proses administrasi dan legalitas pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian status lahan menjadi bagian penting agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan landasan hukum yang jelas.
Akses Jalan Masih Menjadi Kendala
Di tengah dukungan masyarakat dan tersedianya rencana lokasi pembangunan, persoalan akses jalan menuju kawasan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu segera dituntaskan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan bahwa kesiapan akses menuju lokasi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sekolah direalisasikan.
Menurutnya, Pemko Padang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan, termasuk pembagian tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana.
"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait rencana pembangunan tersebut. Jika memang diserahkan, tentu Pemerintah Kota Padang menyiapkan infrastrukturnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan penyediaan tanah nantinya dibantu oleh Dinas Pertanahan," kata Yopi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar setiap kebutuhan pembangunan memiliki kejelasan penanggung jawab.
Gedung sekolah yang representatif tidak akan cukup apabila akses menuju lokasi belum tersedia secara memadai. Jalan menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta distribusi berbagai kebutuhan operasional sekolah.
Karena itu, penyiapan akses jalan perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan gedung nantinya dapat berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain aspek teknis, koordinasi juga diperlukan untuk memastikan tahapan pembangunan, pembiayaan, dan pelaksanaan pekerjaan dapat diselaraskan antara Pemko Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pembagian Tanggung Jawab Pemko dan Pemerintah Provinsi
Dalam rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang, pembagian peran antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi salah satu aspek yang tengah dipersiapkan.
Malvi Hendri menjelaskan, pemerintah provinsi direncanakan menangani pembangunan gedung sekolah, sedangkan Pemko Padang mengambil bagian dalam penyediaan infrastruktur jalan menuju lokasi.
"Provinsi yang membangun sekolahnya, kita yang membangun infrastrukturnya untuk jalan. Jadi, ada pembagian porsi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang," ungkap Malvi.
Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan melalui pembagian tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.
Pemerintah provinsi berperan dalam penyediaan fasilitas utama pendidikan berupa gedung sekolah, sementara pemerintah kota menyiapkan dukungan infrastruktur yang menjadi kebutuhan akses menuju kawasan pembangunan.
Namun, pembagian peran tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaannya berjalan efektif. Kejelasan mengenai status lahan, kebutuhan teknis pembangunan jalan, tahapan pekerjaan, serta kesiapan anggaran menjadi faktor penting yang perlu dipastikan bersama.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan sekolah diharapkan tidak berhenti pada penyediaan gedung, tetapi juga menghasilkan lingkungan pendidikan yang mudah dijangkau dan mendukung kegiatan belajar mengajar.
Mencegah Anak Putus Sekolah Setelah SMP
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, kehadiran SMK Negeri 11 Padang di Kuranji diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah yang lebih luas.
Yopi Krislova menegaskan bahwa pemerintah mendorong agar setiap anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
"Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya," ujar Yopi.
Pernyataan tersebut menempatkan pembangunan sekolah bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi muda.
Bagi lulusan SMP, keberadaan sekolah menengah kejuruan dapat menjadi alternatif untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan keterampilan yang relevan dengan minat dan kebutuhan dunia kerja.
Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kompetensi praktis. Dengan dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai, sekolah kejuruan diharapkan mampu membantu siswa mengembangkan potensi diri sekaligus mempersiapkan masa depan setelah lulus.
Kendati demikian, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan sekolah secara menyeluruh, mulai dari tenaga pendidik, program keahlian yang dibuka, fasilitas praktik, hingga kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.
Karena itu, perencanaan pembangunan SMK Negeri 11 Padang perlu berjalan beriringan dengan persiapan kebutuhan pendidikan agar sekolah nantinya dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Menunggu Tindak Lanjut agar Rencana Tak Berhenti di Atas Kertas
Peninjauan lokasi pada Kamis tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang untuk mematangkan rencana pembangunan SMK Negeri 11 di kawasan Pasar Lalang.
Sejumlah kebutuhan utama telah teridentifikasi, mulai dari rencana penyediaan lahan oleh masyarakat, kebutuhan akses jalan, hingga pembagian tanggung jawab pembangunan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Dukungan masyarakat menjadi modal awal yang penting. Namun, langkah berikutnya membutuhkan tindak lanjut konkret melalui koordinasi antarlembaga, kepastian administrasi pertanahan, perencanaan teknis, serta kesiapan anggaran.
Pemko Padang berharap komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat segera ditindaklanjuti sehingga tahapan pembangunan memiliki arah dan kepastian yang lebih jelas.
Keberhasilan rencana tersebut nantinya tidak hanya diukur dari berdirinya gedung sekolah, tetapi juga dari tersedianya akses yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, serta kemampuan sekolah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
Jika seluruh tahapan dapat dipersiapkan secara matang, pembangunan SMK Negeri 11 Padang di Kuranji berpotensi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemerataan pendidikan menengah di Kota Padang.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan masyarakat dan rencana lintas pemerintahan tersebut berlanjut menjadi pembangunan nyata, sehingga anak-anak di Kuranji memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan mereka.
(Mond)
#Padang #Daerah #Pendidikan
