Optimalkan PAD Lewat Digitalisasi, Pemko Padang Jajaki Kerja Sama Strategis dengan BRI
D'On, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital. Kali ini, Pemko Padang menjajaki kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, terutama pada sektor parkir, persampahan, dan kuliner. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat transparansi tata kelola keuangan serta mendukung terwujudnya Padang sebagai kota sehat dan kota gastronomi dunia.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dengan berbagai layanan transaksi digital yang dimiliki BRI.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Regional Funding & Transaction Banking Head BRI Regional Office Padang, Muhammad Nizar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Atos, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Elvira.
Kerja sama yang dijajaki ini dinilai strategis karena digitalisasi pembayaran dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan daerah.
Digitalisasi Jadi Strategi Mengoptimalkan Pendapatan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada BRI atas kesediaannya menjajaki kolaborasi dengan Pemko Padang, khususnya dalam mendorong optimalisasi PAD melalui sistem transaksi digital yang mudah, praktis, dan transparan.
Menurut Fadly, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah merupakan langkah penting untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah agar lebih tertib dan akuntabel.
Dengan sistem pembayaran yang semakin mudah diakses, masyarakat tidak harus selalu bergantung pada mekanisme pembayaran konvensional. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pengelolaan penerimaan yang lebih terintegrasi sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan. Upaya ini diharapkan turut mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang,” ujar Fadly Amran.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi pengelolaan keuangan daerah.
Optimalisasi PAD menjadi penting karena penerimaan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pengembangan sistem pembayaran digital diharapkan dapat membantu Pemko Padang memperluas akses pembayaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi pendapatan yang selama ini perlu terus dioptimalkan.
BRI Tawarkan QRIS, BRIZZI, dan BRImo
Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, menyatakan kesiapan BRI untuk menjajaki kerja sama dengan Pemko Padang melalui unit yang menangani proyek pemerintahan atau government project.
Menurut Edi, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan PAD. Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi pembayaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan transaksi pemerintah daerah.
BRI, kata dia, siap mendukung upaya tersebut melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembayaran digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lokasi, dan waktu penerapan.
“Daerah saat ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga diperlukan solusi digital yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Melalui berbagai instrumen digital, BRI siap mendukung pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PAD,” ungkap Edi.
Ia menjelaskan, digitalisasi dapat diterapkan pada berbagai jenis penerimaan daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), serta retribusi dengan skema pembayaran harian, bulanan, maupun tahunan.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, BRI menawarkan sejumlah instrumen pembayaran, di antaranya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu uang elektronik BRIZZI, dan aplikasi BRImo.
Ketiga instrumen tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembayaran sesuai karakteristik transaksi di lapangan.
QRIS, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembayaran nontunai melalui pemindaian kode QR. Sementara itu, BRIZZI dapat menjadi alternatif pembayaran elektronik pada layanan yang sesuai, dan BRImo menyediakan akses transaksi perbankan digital melalui perangkat seluler.
Pemilihan instrumen nantinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor, kondisi operasional, serta kesiapan sarana pendukung.
Melalui pendekatan tersebut, Pemko Padang dan BRI berpeluang mengembangkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, sehingga masyarakat memiliki pilihan metode transaksi yang praktis dan pemerintah daerah dapat memperkuat pengelolaan penerimaannya.
Sektor Parkir dan Persampahan Jadi Perhatian
Salah satu fokus penjajakan kerja sama ini adalah digitalisasi pembayaran pada sektor parkir dan persampahan.
Kedua sektor tersebut memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dari pembayaran pajak tahunan, karena berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pelayanan sehari-hari.
Pada sektor parkir, pembayaran digital berpotensi memberikan kemudahan bagi pengguna jasa sekaligus mendukung pencatatan transaksi yang lebih tertib. Penerapannya dapat disesuaikan dengan jenis layanan parkir, lokasi, serta kesiapan petugas dan fasilitas pembayaran.
Sementara itu, pada sektor persampahan, digitalisasi dapat dikembangkan untuk mendukung pembayaran retribusi sesuai skema layanan yang berlaku, baik harian, bulanan, maupun tahunan.
Dengan mekanisme pembayaran yang semakin mudah dan pencatatan transaksi yang lebih sistematis, pemerintah daerah diharapkan memiliki dukungan yang lebih baik dalam memantau penerimaan dari kedua sektor tersebut.
Namun, keberhasilan penerapannya akan sangat bergantung pada kesiapan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, kemudahan penggunaan, serta koordinasi antara perangkat daerah dan pihak perbankan.
Karena itu, pembahasan antara Pemko Padang dan BRI menjadi penting untuk merumuskan bentuk kerja sama yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Digitalisasi juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku transaksi masyarakat secara bertahap, dari pembayaran tunai menuju pembayaran nontunai yang lebih praktis dan terdokumentasi.
Pajak Daerah dan Retribusi Makin Mudah Diakses
Selain sektor parkir dan persampahan, digitalisasi juga berpotensi memperluas akses pembayaran pajak daerah, termasuk PBB dan berbagai jenis retribusi yang dikelola pemerintah kota.
Dalam konteks pelayanan publik, kemudahan akses pembayaran menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
Semakin mudah mekanisme pembayaran, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya melalui kanal yang tersedia tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit.
Bagi pemerintah daerah, sistem pembayaran digital juga dapat mendukung proses pencatatan transaksi dan rekonsiliasi penerimaan, sepanjang terintegrasi dengan mekanisme administrasi dan pengawasan yang memadai.
Meski demikian, penerapan sistem digital perlu dibarengi dengan penguatan pengawasan, kejelasan prosedur, keamanan transaksi, serta penyediaan informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan teknologi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
BRI Siap Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia
Penjajakan kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada optimalisasi PAD, tetapi juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan Kota Padang sebagai kota gastronomi dan kota sehat.
Pada sektor kuliner, penguatan transaksi nontunai dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mendorong modernisasi pelayanan usaha, termasuk mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.
Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga berpotensi mendukung perkembangan ekosistem kuliner yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengunjung.
Bagi kota yang ingin memperkuat daya tarik gastronominya, kemudahan transaksi menjadi salah satu aspek pendukung pelayanan. Pengalaman konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan, tetapi juga oleh kenyamanan dalam mengakses layanan dan melakukan pembayaran.
Selain itu, BRI menyatakan kesiapan untuk mendukung program yang berkaitan dengan sertifikasi halal, kebersihan, serta peningkatan pelayanan masyarakat.
Dukungan tersebut diharapkan dapat diselaraskan dengan program prioritas Pemko Padang, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan tidak hanya menghasilkan inovasi transaksi, tetapi juga memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi lokal.
Penguatan sektor kuliner melalui digitalisasi, misalnya, dapat menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi nontunai di kalangan pelaku usaha. Sementara dukungan terhadap sertifikasi halal dan kebersihan dapat diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan sesuai program yang nantinya disepakati.
Edi Setiawan menegaskan, instrumen pembayaran yang tersedia dapat digunakan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor.
“Pada dasarnya, instrumen pembayaran yang sama dapat digunakan sesuai kebutuhan, lokasi, dan waktu penerapan. Selanjutnya, tim BRI di tingkat regional akan merumuskan solusi konkret sesuai kebutuhan Pemko Padang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi tidak harus menggunakan satu pola yang seragam. Sebaliknya, solusi yang dikembangkan perlu mempertimbangkan karakteristik transaksi, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Tim Teknis Segera Rumuskan Bentuk Kerja Sama
Sebagai tindak lanjut pertemuan, BRI berencana membentuk tim untuk menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dengan layanan dan instrumen digital yang tersedia.
Tim tersebut diharapkan dapat merumuskan bentuk kerja sama yang lebih konkret, mulai dari identifikasi sektor prioritas, pemilihan instrumen pembayaran, hingga penyesuaian sistem dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Langkah ini menjadi tahapan penting agar penjajakan yang telah dilakukan dapat berlanjut menjadi program yang terukur dan dapat diterapkan sesuai kesiapan masing-masing sektor.
“ Kami akan segera membentuk tim untuk menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dengan layanan dan instrumen digital BRI agar kerja sama dapat diwujudkan secara konkret sesuai prioritas pembangunan daerah. Kami berharap dukungan ini turut mendorong Padang menjadi kota gastronomi dunia,” ujar Edi.
Pembentukan tim teknis juga diharapkan membuka ruang koordinasi lebih lanjut antara BRI, Bapenda, BPKAD, serta perangkat daerah terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mendukung ketertiban administrasi, akurasi pencatatan penerimaan, dan efektivitas pengawasan.
Adapun bentuk implementasi, jadwal penerapan, dan sektor yang akan menjadi prioritas masih perlu dirumuskan melalui pembahasan lanjutan.
Optimalisasi PAD untuk Mendukung Pembangunan Kota
Penjajakan kerja sama antara Pemko Padang dan BRI menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi.
Di tengah kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD menjadi salah satu agenda penting bagi pemerintah kota. Karena itu, pengembangan kanal pembayaran digital diharapkan dapat membantu memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan.
Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi atau alat pembayaran. Konsistensi penerapan, kesiapan petugas, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan yang transparan juga menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Jika dirancang dan diterapkan dengan baik, kerja sama ini berpotensi menghadirkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi masyarakat, mendukung pengelolaan penerimaan yang lebih tertib, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Kota Padang.
Pada akhirnya, tujuan utama dari langkah tersebut adalah memastikan bahwa inovasi digital memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.
Melalui sinergi Pemko Padang dan BRI, optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya menjadi upaya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga bagian dari transformasi pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
