KONI Padang Perketat Tata Kelola Dana Hibah APBD 2026, 50 Cabor Dibekali Bimtek Pelaporan
D'On, Padang — Pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap rupiah anggaran pemerintah terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan bagi kepentingan pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet.
Kesadaran itulah yang menjadi perhatian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Penggunaan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar Senin, 7 September 2026.
Bimtek tersebut diikuti sekitar 50 perwakilan cabang olahraga (cabor) yang berada di bawah pembinaan KONI Kota Padang. Puluhan pengurus cabor itu dibekali pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan, administrasi, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterima untuk mendukung program olahraga.
Kegiatan ini menjadi penting karena dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan uang publik. Karena itu, penggunaannya tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus tertib administrasi, transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Mengejar Prestasi
Ketua KONI Kota Padang, Erianto, menegaskan bahwa pembinaan olahraga tidak dapat dipisahkan dari tata kelola anggaran yang baik.
Menurutnya, dukungan pemerintah melalui APBD menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga. Namun, besarnya dukungan anggaran harus berjalan seiring dengan kemampuan pengurus mengelolanya secara profesional.
Artinya, keberhasilan olahraga tidak hanya dilihat dari berapa banyak medali yang mampu diraih atlet di arena pertandingan.
Ada tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan setiap anggaran yang diberikan pemerintah benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya.
Karena itu, pemahaman yang sama antara KONI dan seluruh cabor menjadi sangat diperlukan.
Setiap pengurus cabang olahraga harus memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan dana hibah, bagaimana administrasinya, serta bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu.
KONI Kota Padang membawa semangat “Padang Juara” dengan fondasi yang tidak hanya berupa ambisi meraih prestasi, tetapi juga pembinaan yang terarah, program yang terukur dan tata kelola anggaran yang akuntabel.
Dana Hibah Harus Kembali ke Pembinaan Atlet
Dana hibah APBD 2026 diarahkan untuk menunjang berbagai kebutuhan program pembinaan olahraga.
Salah satu bentuk dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan atlet, termasuk pemberian uang saku atlet sesuai ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Bagi KONI, dukungan terhadap atlet menjadi bagian penting karena atlet merupakan ujung tombak prestasi daerah.
Namun, dukungan tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan. Tidak boleh ada penggunaan anggaran yang keluar dari peruntukan, apalagi sampai menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan.
Karena itu, Bimtek bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara KONI dengan pengurus cabang olahraga agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pelaporan.
Dengan demikian, pengurus cabor diharapkan tidak hanya mampu menjalankan program pembinaan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan penggunaan anggaran secara administratif.
50 Cabor, Satu Standar Pelaporan
Perwakilan KONI Kota Padang, Seprinaldi, menyampaikan bahwa Bimtek merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KONI yang melibatkan puluhan cabang olahraga.
Jumlah peserta yang mencapai sekitar 50 perwakilan cabor membuat koordinasi menjadi faktor yang sangat penting.
Jika masing-masing cabor memiliki pemahaman berbeda terhadap mekanisme administrasi dan pelaporan, potensi terjadinya kesalahan tentu akan semakin besar.
Karena itu, melalui Bimtek tersebut diharapkan seluruh cabor memiliki pemahaman dan standar yang sama.
Mulai dari tahapan administrasi, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib.
Ketepatan waktu juga menjadi perhatian.
Jangan sampai program pembinaan yang sudah dirancang justru terhambat hanya karena persoalan administrasi yang terlambat diselesaikan.
Dispora Ingatkan Jangan Menunda
Perhatian terhadap ketepatan waktu juga disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Padang.
Koordinasi antara pemerintah daerah, KONI dan cabang olahraga dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program yang telah dirancang dapat berjalan sesuai rencana.
Seluruh pihak yang terlibat diminta tidak menunda tahapan yang sudah ditetapkan.
Baik proses administrasi, pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran harus dikerjakan secara disiplin.
Pesan tersebut menjadi penting karena dana hibah pemerintah memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dipenuhi. Ketika satu tahapan terlambat, bukan tidak mungkin tahapan berikutnya ikut terdampak.
Karena itu, pengurus cabor diminta memberikan perhatian penuh terhadap administrasi, bukan hanya fokus pada kegiatan olahraga di lapangan.
Akuntabilitas Menjadi Harga Mati
Pengelolaan dana hibah pemerintah pada akhirnya berbicara tentang kepercayaan publik.
Masyarakat memberikan mandat melalui pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran demi kepentingan pembangunan, termasuk pembangunan olahraga.
Maka ketika dana tersebut disalurkan kepada organisasi olahraga, terdapat tanggung jawab untuk memastikan anggaran tersebut memberikan manfaat nyata.
Dalam konteks olahraga, manfaat itu dapat terlihat dari keberlanjutan pembinaan atlet, terselenggaranya program latihan dan kompetisi, serta meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga daerah.
Namun semua itu harus didukung dengan administrasi yang tertib.
KONI Kota Padang menempatkan prinsip tertib, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program yang dibiayai melalui dana hibah APBD 2026.
Dengan tata kelola yang baik, potensi persoalan administrasi dapat ditekan sejak awal.
Pengurus cabor juga memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan program sehingga energi organisasi dapat lebih banyak diarahkan pada pembinaan atlet dan peningkatan prestasi.
Padang Juara Butuh Fondasi yang Kuat
Target menjadikan Padang sebagai salah satu daerah dengan prestasi olahraga terbaik tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan atlet.
Diperlukan ekosistem olahraga yang kuat, mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, kompetisi yang berkelanjutan, dukungan sarana dan prasarana, hingga tata kelola organisasi dan anggaran.
Dalam konteks itulah Bimtek Pelaporan Penggunaan Dana Hibah APBD 2026 memiliki posisi strategis.
KONI ingin memastikan dukungan pemerintah yang diberikan melalui APBD dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berdampak bagi atlet.
Setiap rupiah yang digunakan harus memiliki manfaat yang jelas.
Setiap program harus memiliki target.
Dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pola tersebut, semangat Padang Juara tidak berhenti sebagai slogan. Ia diharapkan menjadi gerakan bersama yang dibangun melalui prestasi terukur, pembinaan terarah, dukungan pemerintah dan pengelolaan anggaran yang profesional.
Bimtek Pelaporan Penggunaan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian dinyatakan dibuka.
Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya penguatan pemahaman bagi jajaran KONI dan puluhan cabang olahraga di Kota Padang.
Harapannya sederhana namun penting: prestasi boleh dikejar setinggi mungkin, tetapi setiap rupiah uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Sebab, ketika tata kelola semakin kuat, pembinaan semakin terarah, dan anggaran benar-benar sampai kepada kebutuhan olahraga, maka target besar Padang Juara memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh.
(Mond)
#Padang #KONIPadang #Olahraga #DanaHibah
