HMI Bukittinggi Buka Sekolah Politik, Ketua DPRD Sentil Politik Pragmatis: Jangan Jadikan Kekuasaan Sekadar Alat
D'On, BUKITTINGGI — Politik tanpa etika berpotensi melahirkan kekuasaan tanpa arah. Sebaliknya, intelektualitas tanpa keberanian untuk masuk ke ruang publik juga berisiko membuat gagasan berhenti sebatas wacana.
Berangkat dari kegelisahan itulah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi Periode 2025–2026 membuka Sekolah Politik HMI Cabang Bukittinggi 2026.
Kegiatan yang dikemas melalui Opening Ceremony tersebut berlangsung di Hotel Grand Bunda, Kampung Cina, Bukittinggi, Jumat (4/9/2026) malam.
Mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik Kader Yang Intelektual, Beretika, dan Responsif Terhadap Dinamika Demokrasi Kebangsaan”, kegiatan ini menjadi ruang bagi kader HMI untuk membedah politik bukan sekadar dari sisi kekuasaan, tetapi juga dari perspektif konstitusi, demokrasi, kebijakan publik, kepemimpinan, serta kepentingan masyarakat.
Pesannya jelas: kader muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam panggung politik. Mereka harus disiapkan menjadi generasi yang mampu memahami, mengkritisi, sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan bangsa.
Pembukaan Sekolah Politik tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bukittinggi Syukri Naldi, Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., M.A, serta Koordinator Presidium KAHMI Bukittinggi Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H.
Kehadiran unsur pemerintah, legislatif dan alumni HMI memberikan warna tersendiri. Forum kaderisasi mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi ruang internal organisasi, tetapi juga mempertemukan perspektif generasi muda dengan mereka yang saat ini berada di ruang pemerintahan dan legislatif.
Ketua DPRD: Politik Bukan Kendaraan Kepentingan
Sorotan paling kuat datang dari Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., M.A.
Saat membuka Sekolah Politik secara resmi, ia mengingatkan kader HMI agar tidak memandang politik sebatas jalan menuju kekuasaan.
Menurutnya, politik memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan. Karena itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya harus memahami konstitusi, fungsi lembaga negara, proses legislasi, serta memiliki etika.
“Politik adalah panglima dalam pembangunan. DPRD berharap melalui Sekolah Politik ini lahir kader-kader yang memahami konstitusi, mengerti fungsi legislasi, dan memiliki etika dalam berpolitik. Jangan jadikan politik sebagai alat pragmatis, tapi sebagai pengabdian untuk rakyat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan agar generasi muda tidak sekadar melek politik, tetapi juga memiliki kesadaran politik.
Sebab, memahami siapa yang berkuasa hanyalah satu bagian dari politik. Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana kepentingan masyarakat diperjuangkan.
Pemkot: Kader Muda Harus Jadi Jembatan Rakyat dan Pemerintah
Kepala Bagian Kesra Kota Bukittinggi Syukri Naldi memberikan apresiasi terhadap langkah HMI Cabang Bukittinggi menggelar Sekolah Politik.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu mencetak kader muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter dan integritas.
“Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut baik kegiatan ini. Kami berharap Sekolah Politik ini melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Bukittinggi,” ujarnya.
Harapan tersebut sekaligus menempatkan mahasiswa pada posisi strategis dalam kehidupan demokrasi.
Mahasiswa tidak hanya dituntut kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga harus mampu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan menyampaikannya melalui argumentasi yang rasional.
KAHMI: Jangan Hanya Pandai Mengkritik
Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI Bukittinggi Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H menegaskan pentingnya kesinambungan kaderisasi.
Menurutnya, proses pembentukan kader tidak boleh berhenti ketika kegiatan selesai. Justru setelah memperoleh pendidikan politik, kader harus mampu membuktikan kapasitasnya di tengah masyarakat.
“KAHMI sebagai senior HMI berkewajiban mengawal. Sekolah Politik ini adalah ruang untuk mematangkan intelektualitas dan moral politik kader. Ke depan, kami berharap alumni sekolah politik ini bisa masuk ke ranah kebijakan dan menjadi pemimpin yang amanah,” jelasnya.
Artinya, kader HMI diharapkan tidak berhenti pada kemampuan berpidato, berdebat atau mengkritik.
Mereka harus mampu memahami persoalan, mengolah data, membaca kebijakan, menyusun gagasan dan yang paling penting memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab ketika suatu saat berada di ruang pengambilan keputusan.
HMI: Politik Harus Dilawan dengan Gagasan, Bukan Sekadar Sorotan
Ketua Umum HMI Cabang Bukittinggi Ahmad Zaky, S.H menyebut Sekolah Politik sebagai kawah candradimuka bagi kader untuk membentuk kemampuan intelektual sekaligus integritas politik.
Ia menegaskan HMI ingin melahirkan kader yang memahami konstitusi, kebijakan publik dan mampu mengambil peran sebagai agen perubahan.
“HMI melihat pentingnya membangun kader yang paham konstitusi, paham kebijakan publik, dan siap menjadi agen perubahan. Politik harus dijalankan dengan intelektualitas dan etika, bukan pragmatisme,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah yang hendak dibangun HMI Bukittinggi.
Kader tidak cukup hanya berani bersuara. Mereka juga harus berani berpikir.
Kritik tanpa solusi hanya akan menjadi kebisingan. Sebaliknya, gagasan tanpa keberanian untuk memperjuangkannya hanya akan menjadi catatan di atas kertas.
Karena itu, pendidikan politik menjadi penting untuk mempertemukan keduanya.
Sistem Politik hingga Kepemimpinan Jadi Bekal Kader
Ketua Panitia Abdul Kadir Jailani menjelaskan, peserta Sekolah Politik akan mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek politik dan demokrasi.
Materi yang disiapkan mencakup sistem politik, demokrasi, kebijakan publik hingga strategi kepemimpinan.
Bekal tersebut diharapkan mampu memperluas perspektif kader dalam melihat berbagai persoalan kebangsaan.
Terlebih, ruang politik hari ini tidak lagi terbatas pada gedung parlemen, kantor pemerintahan atau arena pemilu. Perdebatan politik juga berlangsung di ruang digital, media sosial dan ruang publik yang semakin terbuka.
Di tengah derasnya arus informasi, kader muda dituntut mampu membedakan fakta dan opini, memahami persoalan secara utuh serta tidak mudah terseret pada polarisasi dan kepentingan sesaat.
Dari Bukittinggi untuk Masa Depan Demokrasi
Pembukaan Sekolah Politik HMI Cabang Bukittinggi 2026 pada akhirnya bukan sekadar agenda organisasi.
Ada misi yang jauh lebih besar: mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi politik dengan kepala dingin, keberanian intelektual dan integritas moral.
Sebab bangsa tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa.
Yang jauh lebih dibutuhkan adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kekuasaan, tahu untuk apa kekuasaan itu digunakan.
HMI Cabang Bukittinggi berharap para peserta Sekolah Politik nantinya mampu menjadi kader yang responsif terhadap dinamika demokrasi kebangsaan, kritis terhadap kebijakan, tetapi tetap santun dalam menyampaikan sikap.
Pada saat yang sama, mereka diharapkan mampu memasuki ruang-ruang strategis baik pemerintahan, legislatif, organisasi masyarakat maupun sektor publik lainnya dengan membawa satu prinsip:
politik bukan sekadar tentang siapa mendapatkan jabatan, tetapi tentang siapa yang bersedia memperjuangkan kepentingan rakyat ketika memiliki kekuasaan.
Dan dari ruang kecil bernama Sekolah Politik inilah, HMI Bukittinggi ingin memulai proses tersebut.
(*)
#HMI #Politik #SumateraBarat
