Fadly Amran Dorong Kelurahan Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi: Jangan Biarkan Warga Mencari-cari Informasi Pemerintah
D'On, Padang - Pemerintah Kota Padang didorong tidak hanya bekerja cepat dalam menjalankan program dan kebijakan, tetapi juga memastikan setiap informasi mengenai pemerintahan dapat diketahui masyarakat secara cepat, terbuka, dan mudah diakses.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah kota. Informasi harus benar-benar sampai ke masyarakat, bahkan hingga tingkat paling dekat dengan warga, yakni kecamatan dan kelurahan.
Penegasan itu disampaikan Fadly saat menghadiri Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III yang digelar Universitas Negeri Padang (UNP) di UNP Hotel & Convention Center, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para camat dan lurah se-Kota Padang. Hadir pula Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Idham Fadhli, Anggota KI Sumbar Riswandi, Senior Eksekutif UNP Ganefri, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP Haris Satria, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati.
Di hadapan para aparatur pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan, Fadly menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan. Masyarakat juga harus mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, manfaat yang diberikan, capaian yang telah dicapai, hingga persoalan yang masih dihadapi.
Menurutnya, kecepatan menyampaikan informasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Ketika pemerintah lambat memberikan penjelasan, ruang tersebut dapat diisi oleh informasi yang belum tentu benar.
“Masyarakat ingin segera mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, sehingga informasi harus disampaikan cepat dan mudah diakses. Melalui Sekolah Keterbukaan Informasi ini, bapak dan ibu lurah diharapkan semakin responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Fadly.
Lurah Diminta Tak Sekadar Jadi Pelaksana Program
Fadly memberikan perhatian khusus terhadap posisi lurah. Menurutnya, lurah merupakan salah satu unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam memastikan komunikasi antara pemerintah dan warga berjalan dua arah.
Bagi Fadly, keterbukaan informasi bukan semata-mata persoalan menyediakan informasi ketika masyarakat bertanya. Pemerintah di tingkat kelurahan harus mampu membangun sistem yang membuat masyarakat mudah mengetahui informasi yang memang menjadi hak mereka.
“Lurah memiliki posisi strategis karena merupakan unsur pemerintah yang paling dekat dengan warga. Karena itu, harus ada strategi keterbukaan informasi di setiap kelurahan,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta setiap kelurahan memiliki strategi keterbukaan informasi yang jelas dan terukur.
Terutama untuk berbagai Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, masyarakat harus mengetahui program tersebut secara utuh, mulai dari tujuan, sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan hingga hasil yang telah dicapai.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Media Sosial Jangan Hanya Jadi Etalase Kegiatan
Fadly juga meminta kanal digital dan media sosial yang dimiliki pemerintah kelurahan dioptimalkan sebagai sarana pelayanan informasi publik.
Menurutnya, media sosial pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai tempat mengunggah foto kegiatan seremonial atau dokumentasi acara. Kanal tersebut harus berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang informatif dan responsif.
Informasi mengenai pelayanan masyarakat, pembangunan, bantuan, program pemerintah, maupun persoalan yang sedang ditangani perlu disampaikan melalui kanal yang mudah dijangkau warga.
Termasuk ketika masyarakat membutuhkan penjelasan atau mengajukan pertanyaan, harus tersedia petugas dan mekanisme yang jelas sehingga tidak membuat warga kebingungan mencari informasi.
Kecepatan respons tersebut, kata Fadly, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sebab, ketika pemerintah hadir memberikan informasi yang jelas dan cepat, masyarakat memiliki rujukan resmi untuk membedakan informasi yang benar dengan kabar yang belum terverifikasi.
Keterbukaan Informasi Jadi Bagian dari Tata Kelola Pemerintahan
Fadly menilai keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan.
Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat mengetahui proses pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan kontrol, kritik, dan masukan.
“Keterbukaan informasi memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kontrol dan masukan publik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Upaya ini sejalan dengan target menjadikan Padang sebagai kota pintar, kota sehat, dan kota internasional,” katanya.
Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak ditempatkan sebagai kewajiban administratif semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan, responsif dan dekat dengan masyarakat.
KI Sumbar: Keterbukaan Informasi Adalah Hak Masyarakat
Sementara itu, Anggota KI Sumbar, Riswandi, mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban bagi setiap badan publik sekaligus hak masyarakat.
Ia menilai aparatur kelurahan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu pintu pertama masyarakat ketika membutuhkan pelayanan maupun informasi pemerintahan.
“Keterbukaan informasi publik adalah hal yang wajib kita lakukan di badan-badan publik. Bapak ibu sebagai pejabat publik di tingkat kelurahan memiliki fungsi dalam pelayanan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi,” ujar Riswandi.
Karena itu, aparatur kelurahan perlu memahami bukan hanya pentingnya keterbukaan informasi, tetapi juga landasan hukum dan tata kelolanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai regulasi keterbukaan informasi publik, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
Pemahaman tersebut menjadi penting agar keterbukaan informasi di tingkat kelurahan tidak dilakukan secara serampangan, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dalam mengelola informasi yang dapat diberikan kepada publik.
Dari Ruang Pelatihan ke Pelayanan Nyata
Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III yang digelar UNP menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik.
Bagi Pemko Padang, tantangan berikutnya bukan sekadar menyelesaikan pelatihan atau memperoleh sertifikat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.
Masyarakat pada akhirnya tidak mengukur keterbukaan pemerintah dari banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan dari seberapa mudah mereka memperoleh informasi ketika membutuhkan.
Di sinilah kelurahan memiliki peran penting.
Ketika informasi pemerintah dapat diperoleh dengan cepat, jelas dan mudah dipahami, maka jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin pendek. Sebaliknya, ketika informasi sulit ditemukan dan pertanyaan warga lambat dijawab, kepercayaan publik berpotensi ikut tergerus.
Karena itu, pesan Fadly kepada para camat dan lurah menjadi jelas: pemerintahan yang terbuka bukan hanya pemerintah yang mau memberikan informasi, tetapi pemerintah yang aktif memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan informasi yang menjadi haknya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemko Padang membangun pemerintahan yang lebih transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan semakin dekat dengan masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
