Akreditasi Mentereng, Realitas Mahasiswa Dipertanyakan: Ada Apa dengan Fasilitas ISI Padang Panjang?
D'On, Padang panjang - Ketika asesor datang, fasilitas dipertanyakan. Ketika mahasiswa kembali belajar, persoalan lama kembali dirasakan. Benarkah mutu ISI Padang Panjang sudah sejalan antara dokumen dan kenyataan?
Akreditasi semestinya menjadi bukti bahwa sebuah perguruan tinggi mampu memberikan layanan pendidikan bermutu.
Namun, bagaimana jika predikat dan standar mutu yang tercantum dalam dokumen akreditasi justru berhadapan dengan keluhan mahasiswa yang setiap hari menggunakan fasilitas kampus?
Pertanyaan inilah yang kini mencuat di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.
Sejumlah mahasiswa mempertanyakan kesesuaian antara gambaran mutu yang muncul dalam proses akreditasi dengan kondisi fasilitas yang mereka gunakan sehari-hari.
Sorotan tidak hanya menyangkut ruang belajar.
Ruang latihan, studio, peralatan praktik, galeri, pembangunan fasilitas, akses ruangan di luar jam kuliah, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan institusi, persoalan honor, hingga perlindungan mahasiswa saat menjalankan kegiatan di luar kampus turut menjadi bahan pertanyaan.
Jika seluruh persoalan itu benar terjadi sebagaimana dikeluhkan mahasiswa, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal kurangnya fasilitas.
Ini menyentuh pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana standar mutu perguruan tinggi benar-benar diterjemahkan menjadi pengalaman pendidikan yang nyata?
“Bagus Saat Asesor Datang, Bagaimana Setelah Mereka Pergi?”
Salah satu keresahan paling tajam muncul dari mahasiswa Seni Musik.
Mereka mempertanyakan kondisi fasilitas yang digunakan dalam proses asesmen akreditasi.
Menurut informasi yang berkembang dalam forum mahasiswa, terdapat penyesuaian penggunaan ruangan ketika proses asesmen berlangsung. Ruangan yang dinilai memiliki fasilitas lebih baik disebut digunakan untuk mendukung proses penilaian.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya.
Apakah ruangan dan fasilitas yang diperlihatkan kepada asesor merupakan fasilitas yang memang dapat digunakan mahasiswa dalam kegiatan akademik sehari-hari?
Ataukah hanya digunakan dalam kondisi tertentu?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena mahasiswa merupakan pihak yang paling sering bersentuhan dengan fasilitas tersebut.
“Kalau saat penilaian akreditasi fasilitasnya berbeda dengan yang kami gunakan sehari-hari, bagaimana kami melihatnya?” ujar seorang mahasiswa dalam forum.
Pernyataan itu bukan sekadar keluhan.
Ia menggambarkan adanya kegelisahan mengenai representasi kondisi riil kampus di hadapan asesor.
Tentu, tudingan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak ISI Padang Panjang.
Kampus perlu menjelaskan apakah fasilitas yang digunakan saat asesmen memang merupakan fasilitas resmi institusi, bagaimana status penggunaannya, serta sejauh mana fasilitas tersebut tersedia bagi mahasiswa setelah proses asesmen berakhir.
Sebab, jangan sampai muncul persepsi bahwa fasilitas terbaik hanya tampak ketika kampus sedang dinilai.
Mahasiswa membutuhkan fasilitas bukan ketika asesor datang, tetapi setiap hari ketika mereka belajar.
Bagi Kampus Seni, Studio dan Alat Praktik Adalah “Ruang Kelas”
Ada satu hal yang membuat persoalan ini menjadi semakin serius.
ISI Padang Panjang merupakan institusi pendidikan seni.
Artinya, proses belajar tidak berhenti di depan papan tulis atau layar presentasi.
Mahasiswa seni membutuhkan ruang untuk berlatih, studio untuk bereksperimen, peralatan untuk memproduksi karya, ruang pertunjukan untuk menguji hasil latihan, serta galeri untuk menampilkan karya.
Bagi mahasiswa seni, fasilitas tersebut bukan kemewahan.
Itulah bagian dari ruang kelas mereka.
Ketika alat praktik terbatas, mahasiswa terdampak.
Ketika studio tidak memadai, proses latihan terganggu.
Ketika ruang pertunjukan terbatas, proses pembelajaran dapat ikut terhambat.
Ketika galeri tidak mampu menampung kebutuhan akademik, kesempatan mahasiswa untuk mempresentasikan karya juga menjadi persoalan.
Karena itu, ukuran mutu perguruan tinggi seni tidak cukup hanya dilihat dari gedung yang berdiri megah atau dokumen yang tersusun rapi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah mahasiswa benar-benar bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk belajar dan berkarya?
Ruang Kampus: Milik Institusi, Tetapi Seberapa Mudah Diakses Mahasiswa?
Persoalan lain yang mencuat adalah penggunaan ruang kampus di luar jam perkuliahan.
Bagi mahasiswa pada umumnya, ruang kelas mungkin cukup digunakan ketika jadwal kuliah berlangsung.
Namun bagi mahasiswa seni, proses kreatif tidak selalu mengenal batas waktu.
Latihan membutuhkan pengulangan.
Produksi karya membutuhkan waktu.
Pementasan membutuhkan persiapan.
Tugas akademik tertentu bahkan dapat menuntut mahasiswa bekerja di luar jadwal perkuliahan.
Karena itu, kebijakan penggunaan ruangan setelah jam kuliah menjadi persoalan yang sangat relevan.
Mahasiswa mempertanyakan bagaimana mekanisme peminjaman ruang, siapa yang memberikan izin, apa batas waktunya, serta apakah seluruh mahasiswa mendapatkan akses yang sama.
Jika ruangan tersedia tetapi mahasiswa kesulitan menggunakannya, maka muncul pertanyaan mengenai efektivitas fasilitas tersebut sebagai sarana pendidikan.
Fasilitas pendidikan bukan hanya soal “ada atau tidak ada”.
Tetapi juga soal:
bisa digunakan atau tidak, mudah diakses atau tidak, dan benar-benar mendukung proses belajar atau tidak.
Mahasiswa Terlibat, Tetapi Bagaimana Nasib Mereka?
Keresahan mahasiswa juga menyentuh keterlibatan mereka dalam kegiatan institusi.
Mahasiswa kerap menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan kampus.
Mereka dapat menjadi pengisi acara, pemain, tim produksi, panitia, tenaga pendukung, maupun bagian dari kegiatan lain yang membawa nama institusi.
Namun kemudian muncul pertanyaan mengenai penghargaan atau honor bagi mahasiswa yang dilibatkan.
Bagaimana mekanismenya?
Apakah ada standar?
Apakah mahasiswa mengetahui sejak awal apakah keterlibatan mereka bersifat sukarela, bagian dari kegiatan akademik, atau mendapatkan kompensasi?
Dan jika memang terdapat honor, bagaimana mekanisme pembayarannya?
Pertanyaan tersebut penting karena keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan institusi tidak boleh dibiarkan berada di wilayah abu-abu.
Lebih jauh lagi, mahasiswa mempertanyakan perlindungan ketika mereka menjalankan kegiatan di luar kampus atas nama institusi.
Siapa yang bertanggung jawab?
Bagaimana aspek keselamatan mahasiswa?
Apakah ada pendamping?
Bagaimana jika terjadi persoalan selama kegiatan?
Mahasiswa bukan sekadar “tenaga tambahan” dalam sebuah kegiatan institusi. Mereka adalah bagian dari sivitas akademika yang harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang jelas.
Jangan Sampai Akreditasi Hanya Menjadi Etalase
Inilah titik paling krusial dari seluruh persoalan.
Akreditasi memang penting.
Tetapi akreditasi tidak boleh berubah menjadi sekadar etalase.
Dokumen boleh lengkap.
Indikator boleh terpenuhi.
Ruang boleh ditata.
Fasilitas boleh diperlihatkan.
Asesor boleh datang dan melakukan penilaian.
Tetapi setelah semuanya selesai, mahasiswa kembali ke ruang yang sama.
Mereka kembali mencari studio.
Kembali menggunakan peralatan.
Kembali berlatih.
Kembali mengerjakan karya.
Kembali menghadapi keterbatasan yang mereka rasakan.
Di situlah mutu sebenarnya diuji.
Bukan ketika asesor berada di kampus.
Melainkan ketika tidak ada lagi asesor yang melihat.
Bukan ketika ruangan sedang ditata untuk penilaian.
Melainkan ketika mahasiswa menggunakannya setiap hari.
Bukan ketika fasilitas terlihat sempurna dalam sebuah laporan.
Melainkan ketika mahasiswa benar-benar membutuhkannya.
Kampus Jangan Diam
Karena itu, ISI Padang Panjang perlu memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan mahasiswa.
Kampus perlu menjelaskan kondisi fasilitas yang digunakan dalam asesmen akreditasi, status ruangan yang dipertanyakan, akses mahasiswa terhadap fasilitas, kebijakan penggunaan ruang di luar jam kuliah, progres pembangunan fasilitas, mekanisme honor mahasiswa, serta sistem perlindungan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus.
Klarifikasi ini penting.
Bukan untuk menyudutkan kampus.
Bukan pula untuk menghakimi pihak tertentu.
Tetapi agar publik tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sisi.
Mahasiswa sudah menyampaikan keresahan. Kini giliran institusi menjawab.
Sebab semakin tinggi standar mutu yang disandang sebuah perguruan tinggi, semakin besar pula tuntutan keterbukaan yang melekat di belakangnya.
Mutu Tidak Boleh Hanya Terlihat di Atas Kertas
Pada akhirnya, seluruh persoalan ini kembali pada satu prinsip sederhana:
Untuk siapa sebenarnya mutu perguruan tinggi itu dibangun?
Jika jawabannya adalah mahasiswa, maka pengalaman mahasiswa seharusnya menjadi salah satu ukuran penting.
Akreditasi bukan tujuan akhir.
Predikat bukan garis finis.
Dokumen bukan representasi tunggal kualitas pendidikan.
Mutu harus hidup dalam ruang kelas.
Harus terasa di studio.
Harus terlihat dari alat praktik.
Harus hadir dalam ruang latihan.
Harus dirasakan ketika mahasiswa mengerjakan karya.
Dan harus tercermin dalam bagaimana institusi memperlakukan mahasiswa yang menjadi bagian dari setiap proses akademiknya.
Sebab pada akhirnya, mahasiswa tidak belajar dari borang akreditasi.
Mereka belajar dari ruang yang tersedia.
Mereka berkarya dengan peralatan yang diberikan.
Mereka berlatih di studio yang dapat mereka akses.
Dan mereka merasakan sendiri apakah kampus benar-benar hadir memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.
Maka pertanyaan mahasiswa ISI Padang Panjang layak dijawab secara terbuka:
Apakah mutu yang dinilai asesor benar-benar sama dengan mutu yang dirasakan mahasiswa?
Sebab akreditasi seharusnya bukan hanya terlihat baik ketika asesor datang.
Mutu yang sesungguhnya justru terlihat setelah asesor pergi.
(Mond/Che)
#Demonstrasi #ISIPadangPanjang
