Masuk Enam Besar Nasional, Dharmasraya Buktikan Pelayanan Perizinan Makin Mudah dan Ramah Investasi
D'On, Dharmasraya – Kabupaten Dharmasraya kembali mencatatkan langkah penting dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan iklim investasi daerah. Daerah yang berada di bagian selatan Sumatera Barat ini berhasil masuk dalam enam nomine terbaik nasional dalam penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha daerah tahun 2026.
Posisi tersebut membawa Dharmasraya pada tahapan penting. Selasa (11/8/2026), tim uji petik penilaian turun langsung ke Kabupaten Dharmasraya untuk melihat dan memastikan secara faktual berbagai inovasi serta kinerja pelayanan perizinan yang sebelumnya telah dipaparkan di tingkat nasional.
Tim penilai terdiri dari Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Eduardo Edwin Ramda dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.
Kedatangan tim tersebut disambut langsung Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama jajaran pemerintah daerah di Auditorium Dharmasraya.
Hadir pula Anggota DPRD Dharmasraya Pasdisata Dt Kabilangan, Kapolres Dharmasraya yang diwakili Kabag Ren Polres Dharmasraya AKP Rajulan Harahap, Dandim 0310/SSD yang diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, Kajari Dharmasraya yang diwakili Kasi Datun Abrinaldy Anwar, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung M Jimmy Kurniawan, Ketua LKAAM Dharmasraya Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Bukan Sekadar Penilaian
Bagi Pemkab Dharmasraya, kedatangan tim uji petik bukan sekadar tahapan administratif untuk menentukan peringkat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana sistem pelayanan perizinan dijalankan di lapangan.
Bupati Annisa Suci Ramadhani menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim penilai sekaligus menyambut baik kesempatan tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan yang semakin sederhana, cepat, transparan dan memberikan kepastian.
“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membangun pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha,” ujar Annisa.
Menurutnya, kualitas pelayanan perizinan memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha terhadap pemerintah. Ketika proses perizinan dapat dilakukan dengan mudah, jelas dan terukur, maka hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dapat ditekan.
Karena itu, Pemkab Dharmasraya berupaya memastikan pelayanan tidak berhenti pada slogan maupun dokumen administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Dari Paparan Nasional ke Pembuktian di Lapangan
Sebelum memasuki tahap uji petik, Pemkab Dharmasraya telah mengikuti pemaparan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 5 Agustus 2026.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dari proses penilaian. Namun, apa yang telah disampaikan melalui pemaparan kemudian harus dibuktikan melalui kondisi dan pelaksanaan pelayanan di daerah.
Karena itu, kehadiran tim uji petik menjadi momentum bagi Dharmasraya untuk memperlihatkan bahwa berbagai program dan inovasi yang disampaikan bukan sekadar konsep di atas kertas.
“Kami siap menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam pemaparan tersebut bukan hanya konsep, bukan hanya dokumen, tetapi merupakan proses yang benar-benar kami jalankan,” tegas Annisa.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan keseriusan Pemkab Dharmasraya dalam mengikuti proses penilaian. Sebab, capaian masuk enam besar nasional tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Digitalisasi hingga Pendampingan Pelaku Usaha
Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya, Naldi, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan bersama perangkat daerah terkait untuk menghadapi uji petik.
Pembenahan dilakukan pada berbagai aspek pelayanan, mulai dari digitalisasi, pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS), pendampingan pelaku usaha, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kompetensi aparatur hingga penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi menghadapi proses yang berbelit-belit ketika membutuhkan layanan perizinan.
Pemkab Dharmasraya juga menghadirkan Duta Perizinan sebagai salah satu upaya memperluas akses informasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Keberadaan Duta Perizinan diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan pemahaman mengenai mekanisme, persyaratan maupun tahapan dalam mengurus perizinan.
Bagi DPMPTSP, uji petik sekaligus menjadi kesempatan untuk mendapatkan evaluasi langsung dari tim penilai. Setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat menjadi bahan untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Investasi Tembus Rp1,368 Triliun
Di balik pembenahan pelayanan perizinan tersebut, terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Bupati Annisa mengungkapkan, realisasi investasi Kabupaten Dharmasraya pada 2025 mencapai sekitar Rp1,368 triliun.
Angka tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dunia usaha terhadap potensi daerah. Investasi tersebut antara lain bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit, serta real estate dan perumahan.
Namun, bagi Pemkab Dharmasraya, besarnya nilai investasi tidak boleh hanya dilihat sebagai pencapaian angka.
Investasi harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Mulai dari membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi, memperbesar pendapatan masyarakat hingga menciptakan ruang yang lebih luas bagi UMKM dan usaha masyarakat untuk berkembang.
“Investasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Annisa.
Mendorong Hilirisasi Sawit
Salah satu agenda strategis yang terus didorong Pemkab Dharmasraya adalah hilirisasi komoditas kelapa sawit.
Selama ini, sektor perkebunan menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah ingin agar potensi tersebut tidak berhenti pada produksi bahan baku.
Melalui penguatan industri pengolahan, komoditas sawit diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
Hilirisasi juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, menciptakan peluang usaha baru, memperluas rantai ekonomi serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pelayanan perizinan menjadi salah satu fondasi penting. Kemudahan berusaha harus berjalan seiring dengan kepastian aturan, transparansi pelayanan dan koordinasi antarlembaga.
Terbuka terhadap Evaluasi
Bupati Annisa menegaskan Pemkab Dharmasraya terbuka terhadap seluruh evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan tim penilai.
Menurutnya, hasil penilaian bukan semata-mata persoalan menang atau kalah dalam kompetisi, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Apalagi, pelayanan perizinan merupakan salah satu pintu utama dalam membangun kepercayaan dunia usaha.
Semakin mudah masyarakat memperoleh pelayanan, semakin jelas kepastian prosesnya, dan semakin transparan mekanismenya, maka semakin besar pula peluang daerah menciptakan iklim usaha yang sehat.
Bagi Dharmasraya, masuk dalam enam nomine terbaik nasional menjadi bukti bahwa pembenahan pelayanan yang dilakukan mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional.
Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah untuk terus menjaga kualitas dan memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan dampak.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya penghargaan atau posisi dalam sebuah penilaian, tetapi seberapa jauh masyarakat dan pelaku usaha merasakan perubahan ketika berhadapan dengan birokrasi.
“Kami ingin membangun Dharmasraya sebagai daerah yang ramah investasi, mudah berusaha, pasti dalam pelayanan, dan kuat dalam kolaborasi,” pungkas Annisa.
Dengan semangat tersebut, uji petik penilaian kinerja PTSP 2026 tidak sekadar menjadi panggung untuk mempertahankan posisi Dharmasraya sebagai salah satu nomine terbaik nasional. Lebih jauh, momentum ini menjadi bagian dari perjalanan daerah untuk membangun birokrasi yang semakin adaptif, pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, serta iklim investasi yang mampu mengubah potensi daerah menjadi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(Papa Juan)
#Daerah #KabupatenDharmasraya
