Demokrat Sumbar Tunggu Putusan Inkrah Kasus BSN, PAW Belum Diputuskan: Partai Pilih Hormati Proses Hukum
D'On, PADANG – Partai Demokrat Sumatera Barat mengambil sikap hati-hati terkait nasib anggota DPRD Sumbar berinisial BSN yang kini tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi kredit perbankan. Meski status tersangka telah disematkan, partai berlambang mercy itu menegaskan belum akan mengambil keputusan terkait pergantian antar waktu (PAW) sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sikap tersebut menjadi penegasan bahwa Partai Demokrat memilih menjunjung asas praduga tak bersalah sekaligus menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berlangsung.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva, mengatakan partainya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurutnya, seluruh proses yang berkaitan dengan BSN saat ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tim kuasa hukum yang mendampingi bersangkutan.
"Kita menghormati segala proses pro justisia yang berjalan. BSN sudah memiliki kuasa hukum sendiri dan kita juga menghormati itu. Kami sudah berkoordinasi dengan DPP terkait proses hukum yang terjadi dan tentu akan melihat perkembangan selanjutnya," ujar Doni.
Ia menegaskan, Demokrat akan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menentukan status kader yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.
"Nanti tentu setelah ada putusan inkrah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diproses lebih lanjut," katanya.
PAW Belum Menjadi Agenda Partai
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kemungkinan pergantian posisi BSN di DPRD Sumbar.
Doni menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan politik yang diambil terkait PAW. Partai memilih menunggu kepastian hukum sebelum melangkah lebih jauh.
Sikap itu, menurutnya, merupakan bentuk kehati-hatian agar keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Untuk PAW nanti kita lihat perkembangan hukumnya. Hak anggota partai sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami menunggu putusan inkrah dari pengadilan," tegasnya.
Demokrat Pastikan Kinerja Fraksi Tetap Berjalan
Di tengah sorotan publik terhadap kasus yang menjerat BSN, Demokrat Sumbar memastikan roda organisasi dan fungsi politik di DPRD Sumbar tetap berjalan normal.
Partai tidak ingin persoalan hukum yang sedang dihadapi salah satu kadernya berdampak pada pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas kelembagaan di parlemen daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Fraksi Demokrat DPRD Sumbar telah melakukan rotasi internal pada alat kelengkapan dewan, khususnya di komisi tempat BSN sebelumnya bertugas.
"Kita memastikan fungsi-fungsi fraksi di komisi berjalan dengan baik. Begitu beliau ditetapkan sebagai tersangka, fraksi melakukan rotasi sehingga di komisi tersebut ada anggota Fraksi Demokrat yang lain. Jadi fungsi fraksi tidak terganggu," jelas Doni.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kerja politik Fraksi Demokrat, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Sekretaris Demokrat Sumbar Juga Pernah Dipanggil Penyidik
Dalam kesempatan itu, Doni mengungkapkan dirinya juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan sebagai bagian dari proses pendalaman perkara.
Keterangan yang diberikan berkaitan dengan kapasitas BSN sebagai anggota Fraksi Demokrat serta sejumlah program aspirasi masyarakat yang pernah diusulkan melalui jalur kedewanan.
"Saya pernah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait BSN sebagai anggota fraksi, termasuk mengenai usulan aspirasi masyarakat. Hal itu sudah saya jelaskan kepada penyidik," ujarnya.
Menunggu Ujian Integritas Partai Politik
Kasus yang menjerat BSN kini menjadi ujian tersendiri bagi Partai Demokrat Sumatera Barat dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas terhadap kader dan komitmen terhadap penegakan hukum.
Di satu sisi, partai dituntut untuk tetap memberikan ruang terhadap hak-hak kader selama belum ada putusan pengadilan yang final. Namun di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar agar partai politik menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Keputusan Demokrat Sumbar yang memilih menunggu putusan inkrah memperlihatkan strategi politik yang cenderung konservatif dan berhati-hati. Meski demikian, perkembangan kasus BSN dipastikan akan terus menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi dinamika politik di DPRD Sumatera Barat ke depan.
Untuk sementara, satu hal yang dipastikan Demokrat Sumbar adalah bahwa pembahasan PAW belum masuk tahap pengambilan keputusan. Seluruh langkah politik akan bergantung pada hasil akhir proses hukum yang tengah berjalan di pengadilan.
(Mond)
#Politik #DPRDSumbar #Hukum #PartaiDemokrat
.jpg)
