Antrean SPBU hingga Modus QR Code Ganda Terbongkar, Pemko Padang Dukung Pengetatan Pengawasan BBM Subsidi
D'On, Padang – Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Barat ternyata semakin beragam dan terorganisir. Mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi berkapasitas besar, pengisian berulang menggunakan banyak QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal. Fakta tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mengevaluasi distribusi BBM bersubsidi yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang.
Dalam pemaparannya, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar mengungkap sejumlah pola penyalahgunaan yang selama ini menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi. Para pelaku diduga memanfaatkan berbagai celah dalam sistem distribusi untuk memperoleh solar subsidi dalam jumlah besar yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Salah satu modus yang terungkap adalah penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda untuk melakukan pengisian berulang di SPBU yang berbeda. Selain itu, ditemukan pula kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM jauh lebih banyak dari kapasitas normal.
Tidak hanya itu, penyalahgunaan teknologi digital juga mulai marak. Sejumlah oknum diduga memanfaatkan beberapa QR Code untuk melakukan pengisian berulang kali dalam sehari. Praktik ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya konsumsi BBM subsidi dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Yang lebih memprihatinkan, sebagian BBM subsidi diduga mengalir ke sektor yang tidak berhak menerima subsidi, termasuk aktivitas pertambangan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Padang dalam mendukung langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan hanya penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menilai antrean panjang kendaraan di SPBU yang sempat terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," tegas Fadly Amran.
Fadly juga mendorong pemerintah pusat bersama instansi terkait untuk terus menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Menurutnya, berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum harus segera ditutup agar distribusi energi bersubsidi benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga bersama. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dan meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," ujar Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta masyarakat.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, hasil pengawasan yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir menunjukkan dampak yang cukup signifikan.
Data yang dipaparkan menunjukkan terjadinya penurunan konsumsi solar subsidi setelah pengawasan diperketat dan berbagai operasi lapangan dilakukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi BBM subsidi kini semakin tepat sasaran dan praktik penyalahgunaan mulai berkurang.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, BPH Migas saat ini tengah mengkaji pengembangan sistem digital yang lebih ketat. Salah satunya adalah penerapan PIN atau One Time Password (OTP) pada sistem QR Code yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi.
"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," kata Chrisnawan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah penggunaan QR Code oleh pihak yang tidak berhak sekaligus meningkatkan akurasi pengawasan distribusi BBM subsidi secara nasional.
Dari sisi operator distribusi, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan kondisi stok BBM di Sumatera Barat saat ini berada dalam keadaan aman.
Ia menjelaskan bahwa setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampaknya, antrean kendaraan yang sebelumnya terjadi di banyak SPBU kini mulai berangsur normal.
"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," ujarnya.
Rakor tersebut akhirnya menghasilkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP di Sumatera Barat. Langkah itu dinilai penting agar subsidi energi yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi daerah, serta mencegah kebocoran anggaran negara akibat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dengan semakin ketatnya pengawasan dan penguatan sistem digital yang tengah disiapkan, pemerintah berharap antrean panjang di SPBU dapat terus berkurang, distribusi BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, dan ruang gerak para pelaku penyalahgunaan subsidi energi semakin sempit.
(Mond)
#Padang #Daerah
