Pemko Padang Matangkan Master Plan Drainase, Siapkan Rp100 Miliar untuk Atasi Banjir di Sejumlah Kawasan Rawan
D'On Padang - Padang terus memperkuat langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir dan genangan air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Pembahasan Master Plan Penanganan Drainase Kota Padang yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (22/5/2026).
Rapat penting tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga camat se-Kota Padang.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun langkah penanganan banjir secara terintegrasi dan berkelanjutan, seiring masih banyaknya kawasan yang mengalami genangan saat intensitas hujan tinggi.
Berdasarkan data Master Plan Drainase 2025 yang dipaparkan dalam rapat tersebut, Kota Padang saat ini memiliki 50 zona drainase yang mencakup 224 saluran drainase. Namun, dari total zona tersebut, sebanyak 39 zona masih menjadi titik rawan genangan air.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan drainase masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari berbagai pihak. Apalagi sejumlah kawasan strategis dan padat penduduk seperti Padang Barat, Padang Utara, Kuranji, Nanggalo, hingga Koto Tangah masih kerap terdampak banjir ketika curah hujan meningkat.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh untuk mengurangi risiko banjir melalui pembangunan infrastruktur drainase yang tepat sasaran.
Menurutnya, anggaran besar yang telah disiapkan pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap titik-titik krusial yang selama ini menjadi langganan banjir.
“Anggaran yang kita siapkan ini harus mampu menjawab berbagai permasalahan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kota Padang. Anggaran yang kita siapkan ini harus menyentuh titik krusial banjir di Kota Padang seperti Jalan Gajah Mada dan Rawang,” tegas Maigus Nasir.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemko Padang mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar yang difokuskan untuk pembangunan drainase serta saluran irigasi di berbagai wilayah prioritas.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemko Padang juga akan memperkuat sistem penanganan banjir melalui optimalisasi sumber daya manusia dan tim lapangan. Sejumlah unsur yang selama ini berada di garda terdepan penanganan bencana dan kebersihan kota akan diperkuat, seperti Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas kebersihan, hingga Lembaga Pengumpul Sampah (LPS).
Langkah ini dinilai penting mengingat persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh kapasitas drainase yang terbatas, tetapi juga sedimentasi saluran, tumpukan sampah, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Maigus Nasir juga meminta seluruh camat untuk aktif membangun komunikasi dengan masyarakat terkait penanganan bencana dan banjir di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pembagian kewenangan penanganan bencana perlu terus disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Kepada Camat, tolong perbanyak komunikasi dengan masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat bahwa kewenangan penanganan bencana di Kota Padang terdiri dari pusat, provinsi dan kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan bahwa keterbatasan pendanaan membuat penanganan drainase belum dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun ini.
Ia menyebutkan, dari total 50 zona drainase yang ada, pada tahun 2026 penanganan baru dapat difokuskan pada tujuh zona drainase prioritas.
“Pada tahun 2026 melalui pendanaan yang tersedia, penanganan baru dapat dilakukan pada 7 zona drainase. Sementara sebanyak 43 zona lagi belum ditangani secara penuh, dan akan kita tangani secara bertahap,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Padang optimistis penanganan secara bertahap tersebut akan mampu mengurangi titik genangan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Melalui penyusunan master plan yang lebih terarah, Pemko Padang berharap pembangunan sistem drainase tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan berbasis kebutuhan wilayah dan tingkat kerawanan banjir.
Rapat ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa penanganan banjir kini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Padang, demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, nyaman, dan tangguh terhadap bencana hidrometeorologi.
(Mond)
#Padang #Daerah
