Padang Jadi Pilot Project Nasional, Pemko Siapkan 1.700 Agen Pendamping untuk Digitalisasi Bansos
D'On, PADANG — Pemerintah Kota Padang resmi memulai langkah besar dalam transformasi pelayanan publik melalui program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Kota Padang bahkan dipercaya menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang ditunjuk sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.
Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat dan lurah se-Kota Padang, hingga ratusan agen pendamping digitalisasi bansos.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi upaya besar untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly Amran.
Perbaiki Persoalan Klasik Penyaluran Bansos
Selama ini, persoalan data penerima bantuan sosial kerap menjadi sorotan. Mulai dari data ganda, penerima yang tidak layak, hingga masyarakat miskin yang justru belum terdata menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah daerah.
Melalui sistem digitalisasi bansos, Pemko Padang ingin membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Validitas data menjadi fokus utama. Pemerintah akan mengintegrasikan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga perubahan status warga secara berkala melalui sistem digital yang terhubung langsung dengan berbagai layanan pemerintah.
Menurut Fadly, sistem digital nantinya memungkinkan pemerintah memantau kondisi masyarakat secara real time sehingga kebijakan bantuan dapat lebih responsif terhadap situasi darurat.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” jelasnya.
Terintegrasi dengan Padang Mobile dan Layanan Digital Pemerintah
Program digitalisasi bansos juga menjadi bagian penting dalam visi besar Pemko Padang mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Nantinya, sistem bansos digital akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik, mulai dari administrasi pemerintahan, pembayaran digital, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Integrasi tersebut diyakini akan memangkas proses birokrasi, meminimalkan potensi penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, sistem digital juga memungkinkan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan dilakukan lebih cepat dan terukur dibanding metode manual yang selama ini digunakan.
Siapkan 1.700 Agen Pendamping Hingga Tingkat RT dan Pengurus Masjid
Untuk memastikan program berjalan maksimal, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Sebanyak 1.700 agen pendamping juga disiapkan untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Fadly Amran meminta seluruh pihak yang terlibat serius mengikuti pelatihan agar mampu menjadi trainer dan penggerak digitalisasi bansos di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Jangan sampai program besar ini hanya bagus di sistem, tetapi tidak maksimal di pelaksanaan. Karena itu seluruh agen pendamping harus memahami pola kerja, pendataan, hingga mekanisme pengawasan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ditargetkan Diluncurkan Oktober 2026
Pemko Padang menargetkan implementasi penuh program digitalisasi bansos mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Sebelum peluncuran resmi, pemerintah akan menuntaskan seluruh tahapan persiapan, mulai dari pelatihan agen pendamping, penguatan infrastruktur digital, integrasi data lintas sektor, hingga simulasi sistem di lapangan.
Penunjukan Kota Padang sebagai pilot project nasional menjadi peluang strategis sekaligus tantangan besar. Jika berhasil, sistem yang diterapkan di Padang berpotensi menjadi model percontohan nasional dalam reformasi tata kelola bantuan sosial berbasis digital.
Langkah ini sekaligus menandai keseriusan Pemko Padang dalam membangun sistem pemerintahan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
