Ilustrasi warga terlihat membeli gas LPG 12 Kg.(gemini ai)
D'On, Jakarta - Kenaikan harga energi kembali dirasakan masyarakat. Tak hanya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, kini giliran LPG nonsubsidi yang mengalami lonjakan signifikan. Melalui kebijakan terbaru, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG 12 kg dari Rp 192 ribu menjadi Rp 228 ribu per tabung.
Kenaikan sebesar Rp 36 ribu atau sekitar 18,75 persen ini mulai berlaku sejak 18 April 2026 di sejumlah wilayah besar, seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, daerah lain menyesuaikan dengan biaya distribusi masing-masing.
Tak hanya LPG 12 kg, tabung ukuran 5,5 kg juga ikut naik dari Rp 90 ribu menjadi Rp 107 ribu per tabung hampir menyentuh kenaikan 19 persen. Ini sekaligus mengakhiri periode harga relatif stabil sejak penyesuaian terakhir pada November 2023.
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini hanya menyasar LPG nonsubsidi. LPG 3 kg atau yang dikenal sebagai “elpiji melon” tetap dijual dengan harga lama untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa subsidi energi akan tetap difokuskan bagi kelompok rentan, sementara masyarakat mampu diharapkan menyesuaikan dengan mekanisme pasar.
Dipicu Gejolak Global
Kenaikan ini tak lepas dari tekanan global, terutama naiknya harga minyak mentah Indonesia (ICP). Ketegangan geopolitik di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut mengguncang stabilitas pasokan energi dunia.
Gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, yang menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak global, memperparah situasi. Serangan terhadap fasilitas energi juga menambah tekanan terhadap pasokan, sehingga berdampak langsung pada harga di dalam negeri.
Efek Domino ke Ekonomi
Dampak kenaikan LPG nonsubsidi diperkirakan meluas. Selain membebani rumah tangga, biaya produksi industri juga ikut terdorong naik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan bahwa selisih harga yang makin lebar antara energi subsidi dan nonsubsidi berpotensi menimbulkan distorsi di lapangan.
Menurutnya, kondisi ini bisa memicu pergeseran konsumsi ke energi bersubsidi, sekaligus membuka celah kebocoran distribusi. Lebih jauh, jika biaya produksi terus meningkat, pelaku usaha berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Bhima pun menyarankan pemerintah segera memberikan insentif bagi industri, khususnya sektor padat karya, seperti keringanan pajak atau subsidi upah agar perusahaan tetap mampu mempertahankan pekerja.
Perubahan Pola Konsumsi Energi
Di sisi lain, kenaikan harga energi nonsubsidi mulai mengubah perilaku konsumen. Sebagian masyarakat mulai melirik kendaraan listrik (EV) sebagai alternatif yang lebih hemat dalam jangka panjang. Namun, adopsinya masih terbatas karena harga kendaraan yang relatif tinggi serta berkurangnya insentif pada 2026.
Pertamina menyebut penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika global dan daya beli masyarakat. Perusahaan juga terus memantau dampaknya terhadap pola konsumsi energi nasional.
Sinyal Perubahan Besar
Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor energi tengah berada di bawah tekanan besar. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang percepatan transisi ke energi alternatif.
Namun, seberapa cepat perubahan itu terjadi masih bergantung pada banyak faktor mulai dari harga, insentif pemerintah, hingga kesiapan infrastruktur di dalam negeri.
(Mond)
#Nasional #GasElpiji #Pertamina
