Mantan Menaker Ida Fauziyah
D'On, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memperluas pengusutan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), menyusul keterangan saksi di persidangan yang menyebut adanya dugaan aliran dana kepada eks Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Dugaan tersebut mencuat dalam sidang perkara pemerasan sertifikasi K3 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Seorang saksi mengungkap bahwa uang hasil pemerasan diduga mengalir hingga ke level pimpinan kementerian.
KPK: Fakta Persidangan Akan Dianalisis dan Diverifikasi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, setiap keterangan yang muncul di persidangan akan menjadi perhatian serius lembaga antirasuah. Menurutnya, jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kesaksian yang disampaikan di bawah sumpah.
“Setiap fakta-fakta yang muncul di persidangan oleh JPU, KPK akan melakukan analisis dan konfirmasi, apakah saksi-saksi itu menyampaikan keterangan yang memang bulat dan saling bersesuaian,” ujar Budi, Sabtu (7/2/2026).
Budi menambahkan, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan konfirmasi ulang dengan memeriksa saksi lain guna menguji kebenaran keterangan yang telah disampaikan di persidangan.
“Semuanya terbuka kemungkinan karena perkaranya masih bergulir. Tidak menutup kemungkinan perkara ini akan terus dikembangkan,” tegasnya.
Saksi Sebut Ada Aliran Rp 50 Juta ke Ida Fauziyah
Nama Ida Fauziyah disebut dalam kesaksian Dayoena Ivon Muriono, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenaker. Ivon mengaku pernah diminta menjadi perantara penyerahan uang dari salah satu terdakwa kasus K3.
Dalam persidangan pada Jumat (6/2/2026), Ivon menyebut uang sebesar Rp 50 juta berasal dari terdakwa Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker periode 2021–Februari 2025.
“Pak Hery meminta saya untuk menyampaikan kepada Bu Dirjen, dan nantinya ditujukan kepada Ibu Menteri. Saat itu Ibu Ida Fauziyah,” kata Ivon di hadapan majelis hakim.
Keterangan tersebut menjadi sorotan karena mengindikasikan dugaan keterlibatan pejabat tertinggi kementerian dalam aliran dana hasil pemerasan sertifikasi K3, meski hingga kini status Ida Fauziyah masih sebatas disebut dalam kesaksian dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Awal Mula Terbongkarnya Kasus Sertifikasi K3
Kasus ini bermula dari laporan sejumlah perusahaan yang mengaku diperas dalam proses pengurusan sertifikasi K3, sebuah dokumen wajib yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan operasional perusahaan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Agustus 2025 malam di Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel.
Pasca-OTT, KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka untuk kepentingan penyidikan.
Aliran Dana Puluhan Miliar dan Peran Pejabat Internal
Hasil penyidikan mengungkap bahwa praktik pemerasan sertifikasi K3 telah berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak di internal Kemenaker. Skema tersebut disebut menghasilkan aliran dana hingga puluhan miliar rupiah, dengan sebagian besar mengalir ke pejabat kementerian.
Salah satu tokoh sentral, Immanuel Ebenezer, didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,3 miliar. Jaksa menyebut total nilai pemerasan yang dilakukan bersama 10 terdakwa lainnya mencapai Rp 6.522.360.000.
Dalam persidangan, Noel tidak membantah dakwaan jaksa. Ia secara terbuka mengakui perbuatannya.
“Ya, menerima Rp 3 miliar,” kata Noel usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Bahkan, Noel menyatakan menerima dan puas dengan dakwaan JPU serta mengakui kesalahannya.
“Saya harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya,” ujarnya.
Daftar 11 Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Berikut daftar terdakwa yang telah disidangkan dalam perkara ini:
- Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 (2022–2025)
- Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 (2022–2025)
- Subhan – Subkoordinator Keselamatan Kerja (2020–2025)
- Anitasari Kusumawati – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–2025)
- Fahrurozi – Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret–Agustus 2025)
- Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)
- Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator Kemenaker
- Supriadi – Koordinator Kemenaker
- Temurila – Pihak PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud – Pihak PT KEM Indonesia
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Tiga Tersangka Baru: Kasus Terus Melebar
Tak berhenti di situ, pada 11 Desember 2025, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru, yakni:
- Sunardi Manampiar Sinaga, mantan Kepala Biro Humas Kemenaker
- Chairul Fadhly Harahap, mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3
- Haiyani Rumondang, mantan Dirjen Binwasnaker dan K3
Penetapan tersangka baru ini mempertegas bahwa perkara pemerasan sertifikasi K3 merupakan kasus besar yang melibatkan banyak lapisan birokrasi.
Babak Baru Penegakan Hukum di Kemenaker
Munculnya nama eks Menaker Ida Fauziyah dalam persidangan menjadi babak baru yang krusial. Publik kini menanti langkah KPK: apakah keterangan saksi akan bermuara pada pemeriksaan lanjutan, atau bahkan penetapan tersangka baru.
Satu hal yang pasti, kasus ini telah membuka tabir gelap praktik pemerasan di sektor keselamatan kerja bidang yang seharusnya menjamin perlindungan tenaga kerja, bukan menjadi ladang korupsi.
(L6)
#Korupsi #KPK
