 |
| Perkuat Pengawasan Internal, Bupati Annisa Tunjuk Jaksa Kejati Pimpin Inspektorat Dharmasraya |
D'On, Dharmasraya – Langkah berani dan tak lazim diambil Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Untuk pertama kalinya di Sumatera Barat, seorang jaksa aktif dari Kejaksaan Tinggi dipercaya memimpin Inspektorat Daerah. Kebijakan ini menegaskan keseriusan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, S.H., L.LM, dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Bertempat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (9/2/2026), Annisa secara resmi melantik Ramadhani, S.H., M.H, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya. Pelantikan ini sekaligus menandai babak baru dalam sistem pengawasan internal pemerintahan daerah.
Kabupaten Dharmasraya tercatat sebagai salah satu daerah pertama di Sumatera Barat yang merekrut jaksa dari Kejaksaan Agung RI untuk menduduki jabatan strategis pengawasan internal.
“Alhamdulillah, hari ini kita mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi memimpin Inspektorat Kabupaten Dharmasraya,” ujar Annisa dalam sambutannya.
Terobosan Pengawasan, Bukan Sekadar Seremoni
Annisa menegaskan, penunjukan jaksa sebagai Inspektur Daerah bukanlah langkah simbolis, melainkan terobosan strategis untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Inspektorat memiliki peran vital sebagai pengawas internal sekaligus alarm pertama ketika terdapat kebijakan atau pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Ini bukan untuk menakuti-nakuti ASN atau OPD. Justru sebaliknya, kehadiran Pak Ramadhani adalah untuk pencegahan. Kita butuh orang yang paham hukum agar kesalahan bisa dicegah sejak awal, bukan diperbaiki setelah terjadi,” tegas Annisa.
Ia menilai, latar belakang hukum serta pengalaman pengawasan yang dimiliki Ramadhani akan memperkuat fungsi Inspektorat sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan sekadar lembaga pemeriksa di akhir kegiatan.
Audit Internal Dipimpin Ahli Hukum
Dengan dipimpinnya Inspektorat oleh seorang jaksa, Annisa optimistis prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan lebih optimal. Audit internal, kata dia, tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen pengendali yang efektif.
“Ketika audit internal dipimpin oleh orang yang memahami hukum secara mendalam, maka perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan akan jauh lebih tertib. Ujungnya satu: anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Annisa juga menegaskan bahwa Dharmasraya memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Namun, kehadiran pejabat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan menghadirkan sudut pandang baru yang lebih tajam dan objektif dalam menilai tata kelola pemerintahan.
Konsultasi Hukum Sejak Tahap Perencanaan
Ke depan, Inspektorat Dharmasraya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai ruang konsultasi hukum bagi seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, setiap program dapat dikaji sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, kita ingin semuanya berjalan sesuai aturan. Dengan sistem ini, audit internal benar-benar hidup dan pemerintahan yang bersih bukan sekadar jargon,” tukas Annisa.
Penunjukan jaksa sebagai Inspektur Daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serius membangun budaya pemerintahan yang taat hukum, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Sebuah langkah berani yang berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat, bahkan nasional.
(Papa Juan)
#Daerah #KabupatenDharmasraya
