Terbongkar! Eks Direktur BUMD PSM Padang Ditahan, Tiga Wahana Wisata Mangkrak Diduga dari Dana Korupsi Rp2,9 Miliar
 |
| Ilustrasi Gedung Kejati Sumbar |
D'On, Padang – Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) akhirnya menahan PI (41), mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM), pada Kamis (22/5/2025). Penahanan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Padang.
Penahanan PI dilakukan tak lama setelah Kejati Sumbar menyita tiga wahana wisata terbengkalai yang berada di kawasan objek wisata Pantai Air Manis, Kota Padang, pada Rabu (14/5/2025). Ketiga aset tersebut meliputi Taman Kelinci, Taman Bermain Anak, dan Dermaga Wisata, yang kini tampak sunyi, rusak, dan tak terurus.
Namun di balik kondisi fisik yang mengenaskan itu, terkuaklah kisah yang jauh lebih gelap: dugaan penggunaan dana subsidi operasional Bus Trans Padang dan anggaran internal Perumda PSM untuk membiayai pembangunan wahana-wahana tersebut.
Pembangunan Aset Mangkrak dari Dana Bus Kota
Menurut keterangan resmi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M Rasyid, pembangunan wahana wisata ini tidak didukung perencanaan yang matang maupun pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional transportasi publik justru dialihkan untuk proyek-proyek yang tak berkelanjutan.
"Total kerugian negara yang kami perkirakan akibat pembangunan tiga wahana ini mencapai sekitar Rp2,9 miliar," ujar Rasyid.
Ia menjelaskan bahwa penyitaan aset tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Padang, dengan nomor perkara 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Pdg, tertanggal 7 Mei 2025. Penyitaan juga mencakup aset kantor Perumda PSM yang terletak tidak jauh dari lokasi wahana, di kawasan Pantai Air Manis.
PI (41) Mantan Direktur PSM Padang Ditahan Kejati Sumbar Atas Dugaan Korupsi Wahana Permainan di Pantai Air Manis
Dugaan Penyelewengan Dana Daerah
Penyidikan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sumbar, Lexy Fatharany Kurniawan, menduga bahwa pembangunan wahana-wahana ini merupakan bagian dari praktik korupsi yang melibatkan pengalihan anggaran secara ilegal dari dua sumber penting: dana subsidi Bus Trans Padang dan dana internal perusahaan.
Yang ironis, dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan warga Kota Padang, terutama dalam hal transportasi umum yang selama ini masih menghadapi tantangan operasional.
“Kita akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. Ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Dugaan kami, ada lebih dari satu aktor di balik penyalahgunaan dana ini,” kata Rasyid tegas.
Simbol Kegagalan Manajemen dan Pengawasan
Taman Kelinci yang dulunya diharapkan menjadi destinasi edukatif untuk keluarga, kini hanya menyisakan pagar berkarat dan kandang-kandang kosong. Taman bermain yang dibangun tak jauh dari sana, bahkan tak pernah sempat dibuka untuk umum. Sementara dermaga yang dibangun dengan ambisi untuk menjadi pintu masuk wisata laut lokal kini ditumbuhi ilalang, seperti menyimpan kesaksian diam atas ambisi yang salah arah.
“Ketiga wahana tersebut telah lama tidak beroperasi dan dalam kondisi terbengkalai. Ini adalah simbol nyata dari kegagalan perencanaan dan pengawasan anggaran publik,” tambah Lexy.
Langkah Hukum dan Potensi Tersangka Lain
Dengan penahanan PI, Kejati Sumbar membuka peluang untuk penetapan tersangka lain. Proses penyidikan masih berlangsung intensif, dan aparat penegak hukum terus mendalami siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan hingga pencairan anggaran yang menyalahi aturan ini.
“Kami meminta masyarakat bersabar dan percaya pada proses hukum yang sedang kami jalankan. Semua pihak yang terbukti terlibat akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Rasyid.
Catatan: Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan keuangan daerah oleh pejabat BUMD. Publik kini menunggu apakah penindakan ini akan menjadi titik balik dalam pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
(SS)
#KejatiSumbar #Padang #Korupsi #PSMPadang
