Mahfud MD Minta Sarjana Hukum Tata Negara Tak Takut Mengkritik Pemerintah

D'On, Jakarta,- Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar sarjana hukum tata negara bertanggungjawab bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri pelantikan Penguruh Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2021-2025, Rabu (3/3).

"Jadilah sarjana HTN yang intelektual, pandai dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan kemajuan negara," kata Mahfud dikutip dalam keterangan pers, Rabu (3/3).

Dia juga menekankan para sarjana tidak takut untuk mengkritik pemerintah. Dia menjelaskan amanat tersebut datang dari proklamator, Bung Hatta.

“Bung Hatta selalu menekankan untuk menjadi intelektual Cendekiawan. Yaitu kaum intelejensia, pandai otaknya, mulia hatinya, sujana hatinya. Dan juga jangan pernah takut untuk mengkritik pemerintah,” kata Mahfud.

Diketahui, APHTN-HAN saat ini beranggotakan ribuan dosen di berbagai kampus di seluruh Indonesia. AP HTN-HAN tahun ini telah menginjak usia ke-41.

Pengurus APHTN-HAN periode 2021-2025 adalah antara lain: Ketua Umum, Prof Guntur Hamzah (Guru Besar Unhas/Sekjen MK) Sekjen, Dr Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Univ Jember).

Acara ini dihadiri oleh antara lain, Prof. Dr. Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM, Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, Ma’ruf Cahyono, Sekjen MPR, dan perwakilan dari Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, Kemenko Polhukam, LPSK, Ombudsman, dan pengurus wilayah, serta jajaran pengurus pusat yang baru dilantik. 

(mdk/ray)


Powered by Blogger.