Usut Dugaan Makar, Syahganda: Penangkapan Jenderal Pembangkang Tegaskan Tak Ada Lagi yang Kebal Hukum
D'On, Jakarta - Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum di lingkungan institusi kepolisian, perkara ini juga berkembang pada penyelidikan dugaan makar yang kini menjadi perhatian publik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa langkah penegakan hukum terhadap sejumlah jenderal yang terseret dalam perkara tersebut menjadi pesan kuat bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun institusi negara.
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai panglima. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap seseorang hanya karena jabatan, kekuasaan, pangkat, maupun kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dugaan Penyadapan Menjadi Pintu Masuk Pengusutan Lebih Luas
Perkara ini bermula dari dugaan aktivitas penyadapan ilegal yang menurut keterangan kepolisian telah berlangsung sejak 2025. Penyidik tidak hanya menelusuri dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Polri telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo, nama Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi turut disebut dalam perkembangan penyidikan.
Namun, penting ditegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah. Seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, membela diri, serta memperoleh proses hukum yang adil.
Di sisi lain, penyidik menyatakan bahwa pengusutan perkara tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Aparat juga sedang mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain, termasuk dugaan makar.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa tim penyidik masih bekerja untuk menelusuri dugaan tersebut.
Pendalaman ini menjadi bagian penting untuk memastikan apakah tindakan yang diselidiki hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi atau memiliki rangkaian perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana berbeda.
Syahganda: Jabatan Bukan Tameng untuk Menghindari Hukum
Syahganda menilai, pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan masyarakat belum sepenuhnya memberikan perlakuan setara.
Ia menyoroti anggapan bahwa hukum sering kali terasa lebih keras terhadap masyarakat kecil, tetapi seolah memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan kelompok yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh.
Dalam pandangannya, pemerintahan Prabowo ingin menunjukkan bahwa fasilitas negara, kewenangan, dan jabatan publik bukanlah hak pribadi yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban.
Seluruh kewenangan pejabat negara pada dasarnya bersumber dari mandat rakyat. Karena itu, setiap tindakan yang diduga menyimpang harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa institusi negara harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan kepentingan kelompok ataupun loyalitas personal.
Kasus Ini Menguji Profesionalisme Institusi Negara
Lebih jauh, perkara dugaan penyadapan tersebut bukan hanya menyangkut individu yang menjadi tersangka. Kasus ini juga menyentuh persoalan mendasar mengenai profesionalisme, integritas, dan mekanisme pengawasan di dalam institusi negara.
Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara independen, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses pengadilan, hal tersebut tentu menjadi persoalan serius yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang tidak terbukti melakukan tindak pidana, hak-haknya juga harus dihormati.
Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat untuk menyelesaikan konflik kepentingan, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan.
Program Kerakyatan Ikut Disorot
Dalam pernyataannya, Syahganda juga mengaitkan komitmen pemerintahan Prabowo dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat keberpihakan kepada masyarakat.
Syahganda juga menyoroti perhatian Presiden terhadap sektor pertanian, khususnya langkah penyederhanaan aturan yang dinilai selama ini menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa petani dan nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara harus memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dasar nasional.
Publik Menunggu Transparansi dan Pengungkapan Motif
Di tengah perkembangan perkara ini, satu pertanyaan besar masih menunggu jawaban: apa sebenarnya motif di balik dugaan penyadapan tersebut?
Pengungkapan siapa yang diduga terlibat saja belum cukup. Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai tujuan, pola, sasaran, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut direncanakan membahas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, termasuk mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah dan motif di balik peristiwa tersebut.
Forum pengawasan parlemen ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terang kepada masyarakat, tanpa mengganggu independensi proses penyidikan.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa perlindungan terhadap privasi dan keamanan komunikasi harus berlaku bagi seluruh warga negara. Penggunaan teknologi penyadapan, apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, dapat mengancam hak masyarakat sekaligus merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
Pada akhirnya, komitmen bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum harus dibuktikan melalui proses yang terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.
Masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga ingin mengetahui fakta sebenarnya di balik perkara yang menyita perhatian nasional ini.
Sebab, keadilan bukan sekadar keberanian menangkap seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Keadilan juga berarti memastikan setiap tuduhan dibuktikan, setiap hak dihormati, dan setiap pelanggaran diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
Kasus ini kini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tidak boleh ada kekebalan karena kekuasaan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman tanpa pembuktian.
(Okz)
#Nasional #Hukum #PenyadapanPresiden
