Wacana Pemakzulan Gibran Memanas, Dasco Sebut Komunikasi Lintas Fraksi Terus Berjalan, DPR Segera Tentukan Arah Sikap
D'On, Jakarta - Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapatkan perhatian serius di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Persoalan yang berawal dari polemik surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan Gibran tersebut kini berkembang menjadi pembicaraan politik lintas fraksi dan memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa perkembangan aspirasi terkait wacana pemakzulan Gibran masih perlu dicermati secara menyeluruh. DPR belum dapat mengambil sikap lebih jauh karena masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) serta baru akan memasuki masa persidangan setelah menyelesaikan agenda reses.
Pernyataan Dasco menjadi perhatian publik karena isu tersebut tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang publik, melainkan mulai memasuki ranah komunikasi politik di parlemen.
Di tengah perkembangan itu, sejumlah fraksi disebut mulai menjalin komunikasi untuk membahas langkah yang dapat ditempuh DPR dalam merespons putusan MA terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Dasco: DPR Perlu Mencermati Persoalan Secara Menyeluruh
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Dasco menjelaskan bahwa DPR masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026.
Kondisi tersebut membuat pembahasan surat-surat yang masuk maupun aspirasi masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal.
Menurut Dasco, selama masa reses anggota DPR memiliki kewajiban menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Karena itu, terdapat keterbatasan dalam menggelar pembahasan kelembagaan, termasuk menyikapi berbagai aspirasi yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Gibran.
Selain persoalan agenda kedewanan, Dasco juga menyoroti belum tersedianya salinan lengkap putusan MA yang menjadi salah satu dasar munculnya polemik tersebut.
DPR, kata dia, perlu terlebih dahulu mempelajari secara utuh pertimbangan hukum majelis hakim sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pimpinan DPR belum ingin mengambil kesimpulan terburu-buru terhadap persoalan yang memiliki konsekuensi hukum dan politik cukup besar.
Dasco pun meminta masyarakat menunggu hingga DPR kembali memasuki masa persidangan berikutnya.
Komunikasi Lintas Fraksi Mulai Menguat
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai persoalan Gibran tidak berhenti pada pernyataan pimpinan DPR.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui anggota DPR Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan sejumlah fraksi di parlemen masih berlangsung.
Komunikasi tersebut dilakukan untuk membicarakan tindak lanjut putusan MA yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Mardani menyampaikan bahwa komunikasi politik lintas fraksi terus dijalankan menjelang DPR memasuki masa sidang pada 10 November 2026.
Meski demikian, PKS belum memastikan apakah komunikasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden.
Artinya, pembicaraan politik memang berkembang, tetapi belum dapat disimpulkan bahwa seluruh fraksi telah sepakat mendorong proses pemakzulan.
Partai Golkar juga menyatakan akan mencermati persoalan tersebut setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Sementara itu, PKB membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan DPR, termasuk hak menyatakan pendapat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa respons politik terhadap polemik Gibran masih berada dalam tahap penjajakan dan konsolidasi antarkekuatan politik.
Gerindra Tunggu Sikap Resmi Fraksi
Di sisi lain, Partai Gerindra juga belum menetapkan sikap resmi mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun langkah politik lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa setiap anggota DPR maupun fraksi memiliki hak untuk mengusulkan penggunaan instrumen konstitusional tersebut.
Namun, Gerindra masih menunggu hasil rapat fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026.
Habiburokhman mengakui bahwa pembicaraan mengenai persoalan tersebut sudah berlangsung cukup intensif di lingkungan parlemen.
Ia menggambarkan bahwa komunikasi antaranggota dan antarfraksi terus berjalan, meskipun partainya belum mengumumkan keputusan resmi.
Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap dinamika politik di DPR. Sebab, sikap Gerindra menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam perkembangan pembahasan tersebut.
Meski demikian, belum adanya keputusan resmi berarti arah dukungan politik terhadap wacana pemakzulan masih terbuka dan belum dapat dipastikan.
Berawal dari Putusan Mahkamah Agung
Polemik ini mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Putusan yang terbit pada 30 Oktober 2026 tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa tidak sah atau batal demi hukum.
Perkara tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai aspek administrasi, prosedur pencalonan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari persoalan tersebut.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menjadi bagian dari rangkaian perkembangan hukum yang disorot publik.
Namun, penting dipahami bahwa putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan tidak serta-merta merupakan putusan yang menyatakan Gibran secara otomatis kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Ruang lingkup putusan pengadilan harus dibaca berdasarkan objek perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusannya secara utuh.
Karena itu, persoalan administrasi pendidikan, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan pemberhentian seorang Wakil Presiden merupakan persoalan hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.
Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat, Apa Perbedaannya?
Dalam perkembangan wacana pemakzulan ini, terdapat dua instrumen DPR yang banyak diperbincangkan, yakni hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Keduanya merupakan bagian dari hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan diperinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan instrumen bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.
Dalam konteks persoalan Gibran, hak menyatakan pendapat menjadi salah satu mekanisme yang dibicarakan karena berkaitan langsung dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Namun, penggunaan hak tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan politik atau tekanan opini publik. Harus ada proses kelembagaan, persyaratan pengajuan, dukungan anggota DPR, serta pembuktian yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemakzulan Tidak Bisa Dilakukan Secara Otomatis
Aspek paling penting dalam perkembangan persoalan ini adalah memahami bahwa pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang ketat.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut melalui proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, sekalipun wacana penggunaan hak menyatakan pendapat mendapatkan dukungan politik di DPR, prosesnya tidak otomatis berakhir pada pemberhentian Gibran.
DPR harus terlebih dahulu menjalankan mekanisme konstitusional. Pendapat DPR kemudian harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai prosedur yang berlaku.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Artinya, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui sebelum pemberhentian seorang Wakil Presiden dapat diputuskan.
Ujian Konsolidasi Politik dan Independensi Parlemen
Selain persoalan hukum, perkembangan wacana pemakzulan Gibran juga menjadi ujian bagi konsolidasi politik di DPR.
Komunikasi lintas fraksi menjadi faktor penting karena keputusan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat membutuhkan dukungan politik dan pemenuhan persyaratan konstitusional.
Di satu sisi, DPR memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik ditangani melalui mekanisme yang benar.
Di sisi lain, parlemen juga harus menjaga agar setiap langkah politik tidak mengabaikan kepastian hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan penghormatan terhadap lembaga peradilan.
Perbedaan pandangan antarfraksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, keputusan yang diambil harus bertumpu pada fakta, dokumen hukum, dan ketentuan konstitusi, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek.
Masa Sidang 10 November Menjadi Momentum Penting
Setelah masa reses berakhir pada 8 November 2026, DPR dijadwalkan kembali memasuki masa persidangan pada 10 November 2026.
Momentum tersebut diperkirakan menjadi titik penting untuk melihat apakah komunikasi lintas fraksi akan berkembang menjadi langkah politik yang lebih konkret.
Sejumlah hal akan menjadi perhatian, mulai dari kelanjutan komunikasi antarfraksi, sikap resmi partai-partai politik, ketersediaan salinan lengkap putusan MA, hingga kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat.
Publik juga akan menunggu bagaimana pimpinan DPR mengelola berbagai aspirasi yang telah disampaikan terkait persoalan tersebut.
Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi, sampai saat ini belum ada keputusan resmi DPR yang menetapkan pemakzulan Gibran. Belum ada pula keputusan konstitusional yang memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan yang terjadi masih berada dalam ranah komunikasi politik, pembahasan awal, dan penjajakan mekanisme kelembagaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut masa depan jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan juga menyangkut bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan konstitusi.
Masyarakat kini menanti apakah dinamika lintas fraksi di Senayan akan berlanjut menjadi proses pengawasan yang konkret atau justru berhenti pada perdebatan politik.
Masa sidang DPR yang segera dimulai akan menjadi salah satu momentum untuk melihat sejauh mana keseriusan parlemen dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
(B1)
#Nasional #PemakzulanGibran
