
Desak Usut Tuntas: Kasus Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang Picu Reaksi Keras DPR
D'On, Jakarta - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede (YL), terus memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu, demi menjamin keadilan bagi korban yang merupakan seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Kronologi Singkat Peristiwa
Berdasarkan laporan resmi yang diterima oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), peristiwa nahas ini bermula pada Rabu, 11 November 2026.
- Modus Penawaran Pekerjaan: Korban bersama sejumlah saksi awalnya mendatangi sebuah lokasi di kompleks rumah dinas yang terletak di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setelah memperoleh informasi terkait tawaran pekerjaan.
- Dugaan Kekerasan Seksual: Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan kekerasan seksual fisik oleh terlapor.
- Upaya Pertolongan: Usai kejadian mengerikan tersebut, korban langsung berupaya menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan dan segera dijemput meninggalkan lokasi kejadian.
Korban kemudian resmi melaporkan insiden ini ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, yang tercatat dalam laporan polisi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Desakan Tegas dari DPR RI
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan telah mengambil langkah cepat dengan langsung berkoordinasi melalui sambungan telepon bersama Kapolda NTT untuk mengawal penanganan perkara ini secara serius.
"Baru saja saya menelepon kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," tegas Habiburokhman.
Ia menekankan bahwa laporan yang dilayangkan oleh korban harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Habiburokhman bahkan meminta agar terlapor segera ditangkap dan ditahan apabila penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup.
- "Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," tambahnya.
Langkah Cepat Kepolisian dan Penegakan Hak Korban
Polda NTT bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan transparansi sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Nova Irone Surentu, memaparkan sejumlah langkah investigasi awal yang telah ditempuh oleh tim penyidik:
- Penerbitan Administrasi Penyelidikan: Memproses laporan secara legal dan formil.
- Visum et Repertum: Berkoordinasi langsung dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.
- Pemeriksaan Saksi: Meminta keterangan awal dari korban serta sejumlah saksi kunci yang mengetahui rangkaian peristiwa tersebut.
- Pendampingan Psikologis: Menyiapkan fasilitas dan rujukan khusus untuk pemulihan mental serta pendampingan psikologis bagi korban.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa seluruh rangkaian penyelidikan saat ini masih didalami secara intensif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya secara terang-benderang.
(B1)
#Hukum #Pemerkosaan