Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Polda NTT Kantongi Bukti Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Penyidik Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

15 November 2026 | November 15, 2026 WIB Last Updated 2026-11-15T15:24:11Z

Polda NTT Kantongi Bukti Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Penyidik Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

D'On, Kupang -  Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, memasuki babak penting. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menegaskan bahwa penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti dan alat bukti untuk mengungkap laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM.


Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pihak yang dilaporkan merupakan seorang kepala daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan Kabupaten Kupang.


Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan, proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan penyidik. Kepolisian memastikan tidak akan memberikan perlakuan berbeda meskipun laporan tersebut menyeret nama seorang pejabat publik.


Menurut Henry, penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT telah melakukan pengumpulan bukti dan alat bukti sebagai bagian dari proses pengungkapan perkara.


Ia meminta masyarakat memberikan dukungan kepada kepolisian agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.


Polda NTT juga menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menangani perkara tersebut. Setiap pihak yang terlibat akan diproses berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama penyelidikan dan penyidikan.


Berawal dari Tawaran Pekerjaan


Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.


Berdasarkan keterangan awal yang diterima penyidik, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.


Korban bersama sejumlah saksi disebut mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan.


Namun, pertemuan yang awalnya berkaitan dengan informasi pekerjaan tersebut kemudian berujung pada dugaan tindak kekerasan seksual yang dilaporkan korban kepada kepolisian.


Dalam laporan yang diterima polisi, korban mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual fisik yang diduga dilakukan oleh pihak terlapor.


Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan. Seorang saksi kemudian datang menjemput korban agar dapat meninggalkan lokasi.


Seluruh rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi bagian dari materi penyelidikan kepolisian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.


Laporan Resmi Masuk ke Polda NTT


Polda NTT menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut pada Kamis, 12 November 2026.


Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.


Setelah menerima laporan, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT langsung melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami keterangan korban dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.


Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban serta sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut.


Selain itu, kepolisian juga mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) sebagai bagian dari upaya memperoleh keterangan medis yang relevan dengan penanganan perkara.


Penyidik turut berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uli Kupang terkait pemeriksaan medis dan hasil visum.


Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti yang nantinya akan dianalisis untuk memperjelas konstruksi peristiwa dan menentukan langkah hukum selanjutnya.


Perlindungan dan Pendampingan Psikologis Korban


Di tengah proses hukum yang berjalan, Polda NTT menyatakan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban menjadi salah satu prioritas.


Penyidik telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.


Pendampingan psikologis dinilai penting agar korban tidak menghadapi tekanan tambahan selama menjalani proses hukum.


Penanganan perkara kekerasan seksual tidak semata-mata berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban terpenuhi dan keselamatan korban tetap terjaga.


Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban yang dapat mengganggu privasi dan kondisi psikologisnya.


Bupati Kupang Hormati Proses Hukum


Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.


Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan meminta masyarakat tetap tenang.


Yosef juga menyampaikan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa sembari menunggu proses hukum berjalan.


Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perkembangan kasus yang kini mendapat perhatian luas masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur.


Meski demikian, proses hukum tetap harus berjalan secara objektif dengan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan membuktikan posisi masing-masing.


Publik Menanti Transparansi Penegakan Hukum


Kasus yang menyeret nama kepala daerah ini memunculkan perhatian serius terhadap komitmen penegakan hukum, terutama dalam penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik.


Pernyataan Polda NTT bahwa penyidik telah mengumpulkan bukti dan alat bukti menjadi perkembangan penting dalam proses pengungkapan perkara.


Namun, keberadaan bukti yang telah dikumpulkan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan pihak terlapor. Kekuatan dan relevansi setiap alat bukti tetap harus diuji melalui tahapan hukum yang berlaku.


Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyelidikan, mengumpulkan alat bukti tambahan, meminta keterangan saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara.


Polda NTT menegaskan bahwa seluruh proses tersebut akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.


Masyarakat kini menantikan bagaimana kepolisian mengungkap kasus tersebut hingga terang benderang.


Yang terpenting, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi, tanpa perlakuan istimewa karena jabatan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap korban.


Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosialnya.


(B1)


#Hukum #Perkosaan 

×
Berita Terbaru Update