 |
| Usut Dugaan Korupsi Dana Bencana Rp148 Miliar di BNPB: KPK Bidik Keterlibatan Oknum TNI Aktif dan Geledah 8 Lokasi |
D'On, Jakarta - Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pilar baru dalam konstruksi perkara bernilai fantastis Rp148 miliar ini, yakni indikasi kuat keterlibatan oknum anggota TNI aktif.
Untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak militer tersebut, lembaga antirasuah bergerak cepat dengan menggandeng Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI secara intensif.
1. Sinergi KPK dan Puspom TNI Usut Oknum Militer
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa skandal pengalokasian dan penggunaan dana darurat bencana ini tidak hanya menyeret pihak sipil maupun pejabat BNPB, tetapi juga mengarah pada oknum prajurit aktif.
"Karena memang secara paralel KPK juga berkoordinasi secara intensif dengan Puspom TNI. Dalam konstruksi perkara ini ada dugaan keterlibatan oknum TNI aktif, sehingga nanti kita bisa bersama-sama dalam proses penyidikan berikutnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
Pihak KPK menyampaikan apresiasi tinggi atas koordinasi dan dukungan penuh yang diberikan oleh pimpinan Puspom TNI sejak tahap awal pengusulan perkara ini. Sinergi ini dinilai penting mengingat penanganan hukum bagi prajurit aktif memerlukan mekanisme koneksitas atau pendampingan khusus dari Polisi Militer.
2. Peluang Pemeriksaan Mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Seiring berkembangnya penyidikan, publik menyoroti potensi diperiksanya mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Peluang pemanggilan purnawirawan/perwira tinggi tersebut kini diserahkan sepenuhnya pada arah pengembangan bukti di lapangan.
KPK menegaskan bahwa pemanggilan para saksi kunci akan disesuaikan dengan kebutuhan tim penyidik.
"Nanti kita lihat ya, perkembangannya seperti apa (terkait pemeriksaan Letjen TNI Suharyanto). Tentu nanti ke depan seperti apa pemanggilan para pihak, ya, itu juga nanti kami akan sampaikan update-nya," terang Budi.
Keterkaitan nama Suharyanto makin disorot lantaran dua dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan tenaga ahlinya, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Diketahui, tersangka Bima Setiawan juga memiliki hubungan kekeluargaan sebagai adik dari Suharyanto.
3. Peta Tersangka: Dari Tenaga Ahli hingga Pejabat Pembuat Komitmen
Sejauh ini, KPK telah mengantongi nama-nama tersangka yang diduga bermain dalam pengelolaan dana darurat kebencanaan tersebut. Selain dua tenaga ahli (Bima Setiawan dan Richard Erlangga), keterlibatan pejabat internal BNPB juga terungkap jelas.
Salah satu figur kunci yang terseret adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. Gabriel bertindak langsung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan dana siap pakai bencana ini.
4. Maraton Penggeledahan di 8 Lokasi: Disita Uang, Perhiasan, hingga 3 Mobil
Sebagai bentuk tindakan agresif mengamankan barang bukti, tim penyidik KPK menggelar operasi penggeledahan maraton selama lima hari berturut-turut, mulai dari Kamis (15/10/2026) hingga Senin (19/10/2026).
Sebanyak 8 lokasi strategis disisir oleh penyidik di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Lokasi-lokasi tersebut mencakup:
- Kantor Pusat BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur (digeledah Kamis, 15/10/2026).
- Sejumlah rumah kediaman pribadi para pihak terkait.
- Kantor dan lokasi operasional swasta/mitra.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan berbagai aset bernilai tinggi dan dokumen krusial:
- Dokumen penting terkait alokasi dana dan transaksi anggaran kebencanaan.
- Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa alat komunikasi dan data komputasi.
- Uang tunai dan perhiasan (dalam proses penghitungan nilai nominal).
- 3 unit mobil mewah yang diduga kuat bersumber dari hasil tindak pidana korupsi.
"Penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta 3 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara. Masih proses hitung, karena ini memang ditemukan dalam serangkaian kegiatan penggeledahan di delapan lokasi, tentu butuh proses," pungkas Budi.
Momen Ujian Bagi Transparansi Dana Bencana
Skandal korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan ini menyedot perhatian publik secara luas. Pasalnya, dana siap pakai sejatinya dialokasikan untuk penanganan darurat serta penanggulangan korban bencana alam di berbagai daerah.
Proses penanganan perkara bersama antara KPK dan Puspom TNI ini kini menjadi ujian penting dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang jabatan sipil maupun militer.
(Mond)
#Korupsi #TNI #Headline #KPK #Nasional
