Pemkab Dharmasraya Dorong Perpustakaan SD Naik Kelas, 56 Kepala Sekolah dan Pengelola Dibekali Strategi Akreditasi
D'On, Dharmasraya - Upaya memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru maupun sarana pembelajaran di ruang kelas. Pemerintah daerah juga mulai memberi perhatian serius terhadap keberadaan perpustakaan sekolah sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem belajar yang berkualitas.
Langkah tersebut diwujudkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan menggelar Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Aula Gedung Perpustakaan Umum Daerah Dharmasraya, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 56 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengelola perpustakaan SD se-Kabupaten Dharmasraya. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan pemahaman sekaligus mendorong sekolah agar tidak lagi menempatkan perpustakaan sebatas ruangan yang dipenuhi koleksi buku, melainkan menjadikannya sebagai pusat sumber belajar yang aktif, terkelola, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik.
Kegiatan dibuka langsung oleh Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Asri, S.Pd., MM.
Dalam arahannya, Asri menegaskan bahwa perpustakaan sekolah mempunyai posisi penting dalam mendukung proses pendidikan. Perpustakaan, kata dia, harus mampu berkembang mengikuti kebutuhan pembelajaran dan perubahan pola belajar peserta didik.
“Perpustakaan sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung proses pendidikan, bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi harus mampu menjadi pusat sumber belajar, pusat informasi, serta ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan literasi bagi peserta didik,” ujar Asri.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan yang dikelola secara baik akan memberikan dampak terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang mendorong peserta didik untuk membaca, mencari informasi, berdiskusi, serta mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri.
Karena itu, pengelolaan perpustakaan sekolah tidak cukup hanya dengan menyediakan buku. Dibutuhkan sistem yang jelas, tenaga pengelola yang memahami tugas dan fungsinya, administrasi yang tertib, sarana yang memadai, koleksi yang sesuai kebutuhan, serta pelayanan yang mampu memberikan pengalaman positif bagi peserta didik.
Akreditasi Bukan Sekadar Mengejar Sertifikat
Salah satu pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya mengubah cara pandang terhadap akreditasi perpustakaan.
Asri menekankan, akreditasi jangan dipahami semata-mata sebagai upaya memperoleh predikat atau sertifikat. Lebih jauh dari itu, akreditasi merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana sebuah perpustakaan telah dikelola sesuai standar sekaligus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh.
Dengan perspektif tersebut, proses menuju akreditasi diharapkan tidak berhenti ketika penilaian selesai. Pembenahan yang dilakukan sekolah justru harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan perpustakaan.
“Akreditasi bukan hanya soal mendapatkan predikat. Yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut mendorong perpustakaan sekolah melakukan pembenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” demikian substansi yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
Pembenahan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, koleksi, pelayanan, tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana, administrasi, hingga tata kelola perpustakaan.
Dengan demikian, sekolah diharapkan tidak melakukan pembenahan secara mendadak hanya ketika akan menghadapi proses akreditasi. Standar pengelolaan perpustakaan justru perlu dibangun sebagai kebiasaan dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.
56 Peserta Dibekali Pemahaman Standar Perpustakaan
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya menghadirkan Budiman Muslim, SE., M.I.Kom., Asesor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sekaligus Pustakawan Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok.
Kehadiran narasumber yang memiliki pengalaman di bidang perpustakaan dan akreditasi tersebut menjadi bagian penting dari kegiatan advokasi. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai konsep akreditasi, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai berbagai hal yang harus dipersiapkan sekolah.
Materi yang diberikan meliputi pemenuhan standar perpustakaan, pengelolaan koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan, hingga kelengkapan administrasi dan bukti dukung yang dibutuhkan dalam proses akreditasi.
Materi tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya, salah satu tantangan perpustakaan sekolah bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga kemampuan pengelola dalam melakukan penataan administrasi, dokumentasi, pengelolaan koleksi, serta memastikan setiap kegiatan perpustakaan memiliki sistem dan bukti pelaksanaan yang jelas.
Melalui sosialisasi tersebut, kepala sekolah dan pengelola perpustakaan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai apa yang harus dibenahi dan bagaimana mempersiapkan perpustakaan secara bertahap.
Tak Sekadar Paparan, Peserta Bisa Konsultasi Langsung
Kegiatan berlangsung secara interaktif. Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan narasumber.
Forum tersebut menjadi ruang bagi kepala sekolah dan pengelola perpustakaan untuk menyampaikan kondisi nyata yang mereka hadapi di sekolah masing-masing, termasuk berbagai persoalan terkait pengelolaan koleksi, pelayanan, sarana dan prasarana, administrasi, hingga kesiapan memenuhi standar akreditasi.
Pola diskusi seperti ini menjadi penting karena kondisi setiap sekolah tidak selalu sama. Ada sekolah yang mungkin telah memiliki koleksi cukup memadai, tetapi masih membutuhkan pembenahan administrasi. Di sisi lain, terdapat sekolah yang perlu memperkuat sarana, sistem pelayanan, maupun kapasitas pengelola perpustakaannya.
Dengan adanya konsultasi langsung, persoalan tersebut dapat dipetakan sekaligus menjadi bahan bagi sekolah untuk menentukan prioritas pembenahan.
Membangun Perpustakaan sebagai Jantung Literasi Sekolah
Bagi dunia pendidikan, keberadaan perpustakaan yang berkualitas memiliki makna lebih luas daripada sekadar memenuhi standar kelembagaan.
Perpustakaan yang hidup dapat menjadi ruang bagi peserta didik untuk memperluas wawasan di luar materi yang diperoleh di kelas. Dari perpustakaan, siswa dapat menemukan berbagai sumber pengetahuan, membangun kebiasaan membaca, mencari referensi, dan mengembangkan rasa ingin tahu.
Karena itu, peningkatan kualitas perpustakaan juga berkaitan erat dengan upaya membangun budaya literasi di sekolah.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berharap kegiatan tersebut mampu mendorong semakin banyak perpustakaan SD di daerah itu untuk mempersiapkan diri mengikuti proses akreditasi.
Lebih jauh, sekolah diharapkan tidak melihat akreditasi sebagai target akhir, tetapi menjadikannya sebagai titik awal untuk membangun sistem pengelolaan perpustakaan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Kepala sekolah juga diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung keberadaan perpustakaan. Sebab, kualitas perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh pengelola, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan koleksi, serta integrasi perpustakaan dengan proses pembelajaran.
Pemkab Siapkan Pendampingan Berkelanjutan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya memastikan upaya meningkatkan mutu perpustakaan sekolah tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Pendampingan dan advokasi akan terus didorong agar sekolah dapat memahami tahapan akreditasi sekaligus mampu melakukan pembenahan sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing.
Komitmen tersebut menjadi penting agar peningkatan kualitas perpustakaan tidak berlangsung sesaat. Sekolah diharapkan mampu membangun sistem yang dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan akreditasi bukan hanya diukur dari berapa banyak perpustakaan sekolah yang memperoleh predikat tertentu. Ukuran yang lebih substansial adalah sejauh mana perpustakaan benar-benar hadir dan dimanfaatkan peserta didik sebagai pusat sumber belajar.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, pemenuhan standar, serta pendampingan yang berkelanjutan, Pemkab Dharmasraya berupaya menempatkan perpustakaan sebagai bagian integral dari pembangunan kualitas pendidikan.
Sebab, perpustakaan sekolah yang dikelola dengan baik bukan sekadar tempat buku disimpan, melainkan ruang tempat pengetahuan tumbuh, rasa ingin tahu berkembang, dan budaya literasi dibangun sejak dini.
(Papa Juan)
#Pendidikan #KabupatenDharmasraya #Daerah
