 |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya |
D'On. Padang - Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menjadi sorotan. Hingga 16 Oktober 2026, realisasi penerimaan kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut masih tertahan di bawah 40 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Padang. Di tengah waktu yang semakin sempit menjelang tutup tahun anggaran, kedua OPD masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan daerah.
Berdasarkan data realisasi, Dishub Kota Padang baru mengantongi PAD sekitar Rp2,04 miliar atau 38,61 persen dari target Rp5,30 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp3,26 miliar yang harus dikejar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Kondisi Dinas PUPR bahkan lebih memprihatinkan. Dari target PAD sebesar Rp11,96 miliar, penerimaan yang berhasil direalisasikan baru sekitar Rp4 miliar atau 33,49 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp7,95 miliar yang belum terealisasi.
Rendahnya capaian tersebut memantik perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya. Ia meminta evaluasi serius terhadap kinerja kedua OPD agar pemerintah tidak sekadar mencatat angka realisasi, tetapi juga mampu mengungkap penyebab rendahnya penerimaan daerah.
Menurut Rachmad, capaian PAD yang masih di bawah 40 persen harus menjadi bahan introspeksi sekaligus dasar untuk mengambil langkah perbaikan. Pemerintah perlu memastikan apakah persoalan tersebut bersumber dari kendala teknis, lemahnya pengelolaan potensi pendapatan, ketidakakuratan pendataan objek retribusi, atau faktor lain yang menghambat penerimaan di lapangan.
“Ini perlu dievaluasi secara serius. Kita harus mengetahui apa persoalan sebenarnya sehingga realisasi PAD masih rendah. Jangan sampai potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru tidak tergarap secara optimal,” tegas Rachmad.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Padang Selatan dan Padang Timur itu menekankan bahwa setiap OPD harus memiliki strategi yang terukur untuk meningkatkan penerimaan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, target PAD bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen anggaran. Target tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dishub dan PUPR diminta tidak hanya mengandalkan pola kerja rutin, tetapi juga melakukan pemetaan ulang terhadap sumber-sumber penerimaan yang masih berpotensi dioptimalkan.
“Harus ada langkah konkret, bukan sekadar menunggu hingga akhir tahun. Potensi pendapatan yang belum tergarap harus diidentifikasi, kendala di lapangan harus diselesaikan, dan capaian penerimaan perlu dipantau secara berkala,” ujarnya.
Rachmad juga mengingatkan agar rendahnya realisasi PAD tidak dibiarkan tanpa penjelasan yang terukur. Setiap OPD perlu menyampaikan perkembangan capaian, hambatan yang dihadapi, serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja penerimaan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya mengejar target PAD tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aturan maupun kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pendapatan harus berjalan sesuai ketentuan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dengan sisa waktu menuju akhir tahun anggaran 2026, evaluasi terhadap kinerja Dishub dan PUPR dinilai mendesak. Pemerintah Kota Padang perlu memastikan bahwa setiap potensi pendapatan dikelola secara maksimal, transparan, dan akuntabel.
Bagi DPRD, persoalannya bukan semata-mata berapa besar PAD yang sudah masuk, melainkan juga seberapa serius pemerintah mengelola potensi pendapatan yang tersedia. Sebab, ketika realisasi masih jauh dari target, publik berhak mendapatkan penjelasan sekaligus melihat langkah nyata untuk memperbaikinya.
(Mond)
#DPRDPadang #Padang #Daerah
