 |
| Mendagri Tito Desak Kementerian dan Lembaga Bergerak Cepat, Pemulihan Pascabencana Sumatera Ditargetkan Tuntas Akhir 2026 |
D'On, Jakarta - Pemerintah pusat mempercepat langkah pemulihan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) harus bergerak lebih cepat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat diselesaikan pada tahun ini rampung sebelum 31 Desember 2026.
Instruksi tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang tidak kalah penting, yakni mengembalikan kehidupan masyarakat, memulihkan infrastruktur yang rusak, memastikan pelayanan publik berjalan normal, serta membangkitkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga terdampak.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito meminta seluruh kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran agar segera merealisasikan program sesuai kewenangan dan target yang telah ditetapkan.
Penegasan itu disampaikan Tito kepada awak media seusai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono dan menjadi forum evaluasi terhadap perkembangan pemulihan di tiga provinsi yang terdampak bencana.
Bagi pemerintah, percepatan ini menjadi krusial karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas. Setiap keterlambatan berpotensi memperpanjang masa pemulihan masyarakat yang rumah, fasilitas pendidikan, akses transportasi, dan sumber penghidupannya terdampak bencana.
Dari Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Menyeluruh
Tito menjelaskan, penanganan bencana di Sumatera telah melewati beberapa tahapan, mulai dari tanggap darurat, transisi darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa tanggap darurat, prioritas pemerintah adalah menyelamatkan jiwa, mengevakuasi masyarakat, menangani korban, serta memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi.
Presiden Prabowo Subianto saat itu mengerahkan berbagai unsur kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Dukungan pemerintah juga diwujudkan melalui anggaran awal untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama penanganan bencana.
“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar,” ujar Tito.
Menurutnya, ketika penanganan memasuki masa transisi darurat, pemerintah membentuk Satgas untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menko PMK bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah, dengan melibatkan para menteri koordinator, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan.
Pembentukan struktur koordinasi tersebut dimaksudkan agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan anggaran, pembangunan infrastruktur, pemulihan pelayanan publik, serta penanganan kebutuhan masyarakat harus terhubung dalam satu arah kebijakan.
Kini, tantangan pemerintah semakin luas. Bukan hanya memastikan masyarakat dapat bertahan dalam situasi darurat, melainkan juga mengembalikan kondisi wilayah terdampak agar aktivitas kehidupan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Layanan Publik Berangsur Pulih, Sejumlah Fasilitas Masih Membutuhkan Penanganan
Tito mengungkapkan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, juga mulai menunjukkan perkembangan pemulihan.
Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi sehingga masyarakat secara bertahap dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan.
Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya tuntas.
Tito menyebutkan, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa normalisasi layanan dasar tidak cukup hanya dengan memulihkan pasokan energi dan komunikasi. Fasilitas fisik yang menjadi tempat masyarakat memperoleh layanan kesehatan juga harus segera diperbaiki atau dibangun kembali.
Keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak sangat penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan rutin setelah bencana. Karena itu, penyelesaian kerusakan infrastruktur kesehatan menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di daerah terdampak tidak terus-menerus menghadapi keterbatasan akses hanya karena fasilitas pelayanan belum sepenuhnya pulih.
Sebanyak 4.922 Satuan Pendidikan Terdampak, 99 Sekolah Masih Belajar di Kelas Darurat
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam agenda percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito menyampaikan, dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses pendidikan secara umum telah kembali berjalan, masih ada sekolah yang belum dapat menyelenggarakan pembelajaran dalam kondisi ruang kelas yang normal.
Bagi para siswa, pemulihan sekolah bukan sekadar persoalan bangunan. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan layak turut menentukan keberlangsungan proses pendidikan, kenyamanan siswa, serta kemampuan guru menjalankan kegiatan pembelajaran secara optimal.
Karena itu, penanganan sekolah terdampak menjadi tanggung jawab yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menjadi pihak yang mendapat perhatian dalam penanganan tersebut, dengan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat.
Sinergi ini diperlukan agar kebutuhan pendidikan dan pekerjaan fisik dapat berjalan beriringan. Sekolah yang membutuhkan perbaikan harus mendapatkan penanganan sesuai kondisi kerusakannya, sementara kegiatan belajar siswa tetap perlu dijaga agar tidak terhenti.
Target pemerintah adalah mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan sehingga siswa dapat kembali belajar di lingkungan sekolah yang layak dan aman.
Ratusan Jembatan Dibangun, Akses Masyarakat Berangsur Terhubung
Selain fasilitas kesehatan dan pendidikan, pemulihan akses transportasi menjadi salah satu pekerjaan besar pascabencana di Sumatera.
Kerusakan jembatan akibat bencana dapat memutus hubungan antarkawasan, menghambat mobilitas penduduk, memperlambat distribusi kebutuhan pokok, serta menyulitkan masyarakat menjangkau pusat pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, Tito mengapresiasi keterlibatan TNI Angkatan Darat dan Polri yang turut membantu pembangunan jembatan di wilayah terdampak.
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120-an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” sambungnya.
Pembangunan jembatan menjadi bagian penting dari pemulihan karena akses yang kembali terbuka akan mendukung berbagai sektor sekaligus.
Jalur transportasi yang berfungsi memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas, membantu distribusi logistik, memperlancar akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta membuka kembali pergerakan ekonomi di kawasan yang sebelumnya terisolasi.
Apresiasi Tito juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi dampak bencana yang kompleks. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi teknis harus saling mendukung agar pekerjaan pemulihan dapat berlangsung lebih efektif.
Banjir dan Longsor Susulan Menambah Tantangan Pemulihan
Di tengah perkembangan yang mulai menunjukkan hasil, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah.
Bencana susulan berpotensi menghambat pekerjaan yang sedang berjalan, merusak akses yang telah dipulihkan, serta menambah kebutuhan penanganan di lapangan.
Situasi ini membuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan hanya dengan berpatokan pada jadwal administratif. Pelaksanaan pekerjaan juga harus mempertimbangkan kondisi lapangan, keselamatan pekerja dan masyarakat, serta potensi gangguan akibat cuaca.
Dalam kondisi seperti itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi semakin penting. Pekerjaan yang berkaitan dengan jalan, jembatan, sekolah, rumah warga, dan fasilitas ekonomi masyarakat harus diselaraskan dengan kebutuhan paling mendesak di setiap wilayah.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kegiatan yang telah berjalan tidak terhambat oleh persoalan koordinasi, sementara kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi harus tetap menjadi perhatian.
Dengan demikian, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pekerjaan harus benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Anggaran Harus Bergerak, Pekerjaan Jangan Menumpuk di Akhir Tahun
Tito menekankan, kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran harus mempercepat pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan selesai pada 2026.
Pekerjaan yang menjadi prioritas meliputi perbaikan sekolah, rumah warga, jalan, jembatan, serta fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut mengandung pesan penting bahwa ketersediaan anggaran harus diikuti pelaksanaan program yang konkret. Anggaran pemulihan baru memberikan manfaat apabila diterjemahkan menjadi pekerjaan yang selesai, infrastruktur yang kembali berfungsi, dan pelayanan yang dapat diakses masyarakat.
Dengan tenggat 31 Desember 2026, setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan kesiapan pelaksanaan, menyelesaikan kendala koordinasi, serta memperkuat pengawasan terhadap perkembangan pekerjaan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran aktif melalui anggaran masing-masing dan dukungan anggaran tambahan yang tersedia.
Menurut Tito, percepatan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memahami kondisi wilayahnya secara langsung sehingga peran mereka diperlukan untuk memastikan program pemulihan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” tandasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan Sumatera membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar pembagian tugas administratif. Setiap instansi harus memastikan program yang menjadi tanggung jawabnya berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil yang dapat dirasakan warga.
Pemulihan Tidak Berhenti pada Infrastruktur
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada dasarnya memiliki tujuan yang lebih luas daripada memperbaiki bangunan yang rusak.
Pemulihan juga berkaitan dengan kembalinya aktivitas ekonomi, tersedianya akses pelayanan dasar, berfungsinya fasilitas umum, serta pulihnya kehidupan sosial masyarakat.
Rumah yang kembali layak huni memberikan kepastian bagi keluarga. Sekolah yang kembali berfungsi memberikan ruang belajar yang memadai bagi siswa. Jembatan dan jalan yang dapat dilalui membantu masyarakat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari. Sementara fasilitas ekonomi yang pulih membuka peluang bagi warga untuk kembali bekerja dan menjalankan usaha.
Karena itu, percepatan program hingga akhir 2026 menjadi pekerjaan penting yang harus diikuti dengan pengawasan terhadap kualitas hasil pembangunan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah juga perlu terus memperhatikan wilayah yang masih menghadapi risiko bencana susulan, agar proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi turut memperkuat ketahanan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menyatukan langkah, mengevaluasi perkembangan, dan mendorong setiap instansi menyelesaikan tanggung jawabnya.
Rapat itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah kini dituntut memastikan bahwa percepatan program tidak berhenti pada instruksi dan rapat koordinasi. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana rumah, sekolah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat benar-benar pulih.
Bagi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana, pemulihan yang cepat dan tepat bukan sekadar target akhir tahun. Hal itu menyangkut kepastian untuk kembali menjalani kehidupan secara normal, memperoleh pelayanan dasar yang layak, dan membangun kembali masa depan setelah bencana.
Tantangan pemerintah hingga akhir 2026 kini jelas: memastikan anggaran terserap melalui pekerjaan yang berkualitas, koordinasi berjalan efektif, dan hasil rehabilitasi serta rekonstruksi benar-benar dirasakan masyarakat.
(Mond)
#Headline #Nasional
