Serapan Agustus Belum Capai Target, Fadly Amran Tegur OPD: Jangan Pasang Target Tinggi Kalau Tak Mampu Dicapai
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang mulai mengencangkan evaluasi terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul realisasi fisik dan keuangan pembangunan hingga Agustus 2026 yang dinilai belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan utama Wali Kota Padang Fadly Amran saat memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Rapat yang diikuti Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, serta seluruh pimpinan OPD itu tidak sekadar menjadi agenda rutin.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap sejauh mana program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar bergerak di lapangan.
Pemaparan awal disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi terkait evaluasi kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut terungkap bahwa realisasi fisik dan keuangan per Agustus belum memenuhi capaian dari target yang sebelumnya ditetapkan.
Kondisi ini menjadi perhatian Fadly. Ia meminta seluruh kepala OPD tidak hanya melihat besaran target di atas kertas, tetapi juga memastikan target tersebut realistis dan dapat dieksekusi sesuai kemampuan perangkat daerah.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan angka realisasi. Setiap OPD harus mampu mengidentifikasi penyebab mengapa target belum tercapai, kemudian segera mengambil langkah korektif agar pelaksanaan program tidak semakin tertinggal menjelang akhir tahun anggaran.
Fadly juga meminta koordinasi antar-OPD diperkuat. Program yang telah masuk dalam perencanaan harus dikawal sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga hambatan dapat diketahui lebih awal.
Smart Surau: Jangan Sekadar Bangun Ruangan
Selain mengevaluasi pembangunan, Monthly Meeting juga membahas sejumlah program strategis Pemko Padang, salah satunya Smart Surau.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program yang di antaranya mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan Wifi Gratis.
Pada tahun 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.
Fadly meminta program tersebut tidak dimaknai sebatas pembangunan fisik. Ia ingin ruang digital yang dibangun benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan fungsional bagi anak-anak.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus menjadi penekanan agar penggunaan anggaran hibah benar-benar sesuai tujuan. Pemko Padang ingin ruang digital tersebut tidak hanya hadir sebagai bangunan baru, tetapi mampu mendukung aktivitas belajar anak-anak sekaligus menjadi bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi di lingkungan masjid.
3.206 UMKM Disiapkan Menerima Bantuan Rp9,6 Miliar
Perhatian juga diarahkan kepada pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM terdampak bencana.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total nilai bantuan Rp9,6 miliar.
Besarnya jumlah penerima membuat persoalan pendataan menjadi sangat penting. Fadly meminta agar proses verifikasi dilakukan secara cermat sehingga bantuan benar-benar diterima pelaku usaha yang terdampak.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” kata Fadly.
Bagi Pemko Padang, bantuan tersebut bukan sekadar bentuk kompensasi pascabencana, tetapi juga bagian dari upaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Karena itu, akurasi data menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak justru terlewat dalam proses penyaluran.
Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos
Agenda berikutnya yang mendapat perhatian adalah transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang dipilih sebagai pilot project digitalisasi bansos.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Namun, Fadly mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh menciptakan kelompok masyarakat baru yang justru tertinggal karena keterbatasan akses teknologi.
Ia meminta pendataan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi.
“Pastikan seluruh warga Kota Padang terdata dengan baik,” menjadi salah satu penekanan Fadly dalam pembahasan program tersebut.
Artinya, transformasi digital pelayanan sosial harus tetap dibarengi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas jangkauan pelayanan, bukan menjadi penghalang bagi warga yang belum terbiasa menggunakan sistem digital.
OPD Diminta Mulai Menatap 2027
Tidak berhenti pada evaluasi program 2026, Fadly juga meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk tahun 2027.
Menurutnya, perencanaan harus dilakukan lebih awal agar program yang disusun benar-benar matang, terukur dan memiliki dampak bagi masyarakat.
Persiapan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat.
Fadly juga mengingatkan kepala OPD agar tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” tegasnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa Pemko Padang ingin perangkat daerah lebih aktif membangun kolaborasi dan mencari peluang pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.
Dari Hildesheim hingga Narkoba Jadi Perhatian
Dalam Monthly Meeting tersebut, sejumlah isu lain juga menjadi perhatian Wali Kota.
Fadly meminta kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim terus dikawal. Di sisi lain, penyaluran bantuan maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diminta benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Bantuan spesifik dari BAZNAS juga menjadi perhatian agar penyalurannya sesuai kebutuhan penerima.
Persoalan keindahan dan estetika kota turut ditekankan. Fadly meminta perangkat daerah menjaga wajah Kota Padang agar tetap tertata dan nyaman.
Selain itu, penerapan KUHP serta penanganan persoalan narkoba juga masuk dalam daftar isu yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Rangkaian pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa Monthly Meeting tidak hanya digunakan untuk mengecek progres pembangunan, tetapi juga menjadi forum konsolidasi untuk memastikan berbagai persoalan perkotaan ditangani secara lintas sektor.
Fadly menegaskan, seluruh OPD harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama terhadap target pembangunan.
Evaluasi, menurutnya, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap persoalan segera diketahui dan diselesaikan.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin berjalan menuju penghujung tahun, Pemko Padang dituntut bergerak lebih cepat. Target yang belum tercapai harus segera dikejar, sementara program yang telah berjalan harus dipastikan memberikan manfaat nyata.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan,” tegas Fadly.
Pesannya jelas: jangan sampai rencana pembangunan hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi tertinggal ketika harus diwujudkan di lapangan.
(Mond)
#Padang #Daerah
