Rp105 Miliar Dipertanyakan, Ruang Kuliah Terbatas: Rektorat ISI Padang Panjang Tunggu Mahasiswa Buka-bukaan
D'On, PADANG PANJANG — Polemik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang belum berakhir. Setelah mahasiswa menggelar aksi pada Kamis, 3 September 2026, sederet pertanyaan tajam kini mengarah kepada pengelolaan kampus: bagaimana anggaran dikelola, mengapa fasilitas masih menjadi persoalan, dan sejauh mana kebijakan kampus menjawab kebutuhan mahasiswa?
Jajaran rektorat menyatakan siap menghadapi pertanyaan tersebut.
Namun hingga Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi belum kembali mendatangi gedung rektorat untuk melanjutkan dialog.
Situasi ini membuat polemik belum menemukan titik temu.
Pihak kampus menyatakan tidak menutup pintu. Rektorat bahkan mengaku telah menyiapkan ruang untuk menerima mahasiswa dan memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan.
Susasrita Loravianti, S.Sn., M.Sn., menyampaikan hal tersebut kepada awak media.
Menurut pihak rektorat, ketika aksi berlangsung pada Kamis, Rektor ISI Padang Panjang sedang menjalankan tugas di luar kampus. Karena itu, kesempatan bertemu langsung dengan mahasiswa baru dapat dilakukan Jumat pagi.
Kini, rektorat menunggu.
Tetapi mahasiswa juga menunggu sesuatu yang tidak kalah penting: jawaban.
Angka Rp105 Miliar Memunculkan Pertanyaan Besar
Salah satu tuntutan paling sensitif yang dibawa mahasiswa menyangkut transparansi pengelolaan keuangan.
Mahasiswa merujuk pada laporan keuangan tahun 2024 dan menyoroti sejumlah sumber pendapatan yang mereka sebut berasal dari alokasi APBN, jasa layanan kepada mahasiswa dan pendapatan BLU lainnya.
Rinciannya, mahasiswa menyebut alokasi APBN sekitar Rp88,53 miliar, pendapatan jasa layanan kepada mahasiswa sekitar Rp15,28 miliar, serta pendapatan BLU lainnya sekitar Rp933 juta.
Jika dijumlahkan, angkanya mencapai sekitar Rp105 miliar.
Di sinilah pertanyaan mahasiswa menjadi tajam.
Dengan nilai pendapatan sebesar itu, bagaimana anggaran tersebut direncanakan? Untuk apa digunakan? Berapa yang telah direalisasikan? Dan fasilitas apa saja yang dihasilkan dari pengelolaan anggaran tersebut?
Pertanyaan tersebut bukan otomatis berarti telah terjadi penyimpangan.
Namun pertanyaan mengenai transparansi tetap layak dijawab secara terbuka.
Terlebih ketika mahasiswa mengaku masih menghadapi persoalan ruang kuliah, fasilitas praktik, pembangunan gedung hingga keterbatasan akses terhadap sarana kampus.
Mahasiswa tidak sekadar meminta angka.
Mereka meminta jejak penggunaan angka tersebut.
Dari mana uang masuk.
Ke mana uang mengalir.
Apa yang dikerjakan.
Apa yang selesai.
Apa yang belum selesai.
Dan apa alasan apabila sebuah program belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Bukan Sekadar Soal Uang, Tetapi Soal Apa yang Dirasakan Mahasiswa
Persoalan anggaran menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan kondisi fasilitas kampus.
Bagi mahasiswa, pertanyaannya sederhana:
Jika anggaran tersedia, mengapa kebutuhan fasilitas masih menjadi persoalan?
Tentu, kondisi tersebut membutuhkan penjelasan dari pihak kampus karena besaran pendapatan tidak serta-merta sama dengan uang yang bebas digunakan untuk pembangunan atau fasilitas mahasiswa.
Namun justru karena itulah mahasiswa meminta penjelasan yang lebih rinci.
Apa pos penggunaannya?
Apa prioritasnya?
Bagaimana mekanisme penganggarannya?
Dan sejauh mana realisasi tersebut telah memenuhi kebutuhan akademik?
Transparansi menjadi kunci.
Sebab tanpa penjelasan berbasis data, angka Rp105 miliar hanya akan menjadi angka besar yang memicu spekulasi.
Sebaliknya, jika kampus membuka data dan menjelaskan konteksnya secara terang, publik dapat melihat persoalan secara lebih objektif.
Gedung Kuliah Bersama Jadi Sorotan
Di tengah perdebatan tersebut, mahasiswa juga menyoroti pembangunan Gedung Kuliah Bersama yang disebut belum terselesaikan.
Persoalan ini bukan perkara kecil bagi mahasiswa.
Gedung yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal berarti kebutuhan ruang harus ditanggung oleh fasilitas yang tersedia saat ini.
Sementara jumlah program studi dan aktivitas akademik terus membutuhkan ruang.
Mahasiswa menyebut sejumlah program studi harus menggunakan ruangan program studi lain secara bergantian.
Akibatnya, ruang kuliah bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan.
Ia berubah menjadi persoalan manajemen jadwal.
Ketika ruang terbatas, jadwal harus diatur semakin ketat.
Dan menurut mahasiswa, dampaknya bahkan terasa hingga kegiatan perkuliahan pada akhir pekan.
Pertanyaannya kemudian:
Sampai kapan persoalan ruang harus diselesaikan dengan memindahkan jadwal, berbagi ruangan dan memperpanjang waktu penggunaan fasilitas?
Kampus Seni Bukan Hanya Tempat Duduk di Ruang Kelas
Ada satu hal yang membuat persoalan ini semakin kompleks.
ISI Padang Panjang merupakan institusi pendidikan seni.
Mahasiswa tidak hanya membutuhkan ruang untuk mengikuti kuliah teori.
Mereka membutuhkan studio.
Mereka membutuhkan ruang latihan.
Mereka membutuhkan tempat produksi.
Mereka membutuhkan fasilitas untuk mengeksplorasi karya.
Dan pada kondisi tertentu, proses tersebut tidak bisa dipaksa berhenti hanya karena jam kuliah telah selesai.
Karena itu, keterbatasan fasilitas dapat berdampak langsung terhadap proses kreatif mahasiswa.
Mahasiswa menyebut renovasi auditorium yang belum selesai turut mempersempit pilihan ruang untuk kegiatan akademik dan produksi seni.
Jika ruang terbatas, sementara fasilitas tertentu belum dapat digunakan secara optimal, potensi benturan penggunaan ruang semakin besar.
Ketika Jam Kampus Berakhir, Tugas Mahasiswa Belum Tentu Selesai
Persoalan kemudian masuk ke isu jam malam.
Mahasiswa mempersoalkan kebijakan yang mengharuskan aktivitas di lingkungan kampus berakhir sekitar pukul 23.00 hingga 00.00 WIB.
Pihak kampus tentu memiliki pertimbangan terkait keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Namun dari sisi mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berhadapan dengan karakter pendidikan seni.
Di sinilah dilema muncul.
Ruang terbatas pada siang hari. Aktivitas kampus dibatasi pada malam hari. Sementara proses latihan dan produksi karya membutuhkan ruang.
Mahasiswa meminta solusi, bukan sekadar kelonggaran.
Mereka mendorong adanya mekanisme penggunaan fasilitas di luar jam reguler yang tetap aman, terkontrol dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar.
Dengan sistem perizinan, pengawasan dan batasan yang jelas, mahasiswa menilai kebutuhan akademik dan aspek keamanan seharusnya dapat dipertemukan.
“Jangan Takut”, Mahasiswa Siapkan Pengawalan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerukan kepada rekan-rekannya agar tetap berkumpul dan mengawal tuntutan yang mereka sampaikan.
“Jangan takut. Kita sama-sama punya hak. Kita sama-sama menuntut hak kepada pimpinan,” demikian seruan yang disampaikan di tengah massa.
Pesan itu memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak ingin aksi berhenti sebagai seremoni.
Mereka menyatakan akan mengawal jawaban dan tindak lanjut dari pihak kampus.
Artinya, sekalipun dialog berlangsung, persoalan belum otomatis selesai.
Jawaban akan menjadi awal dari proses berikutnya.
Jika kampus menjanjikan penyelesaian, mahasiswa tentu dapat meminta target waktunya.
Jika ada pembangunan yang belum selesai, mahasiswa dapat mempertanyakan progresnya.
Jika ada keterbatasan anggaran, mahasiswa dapat meminta penjelasan mengenai prioritas dan alokasinya.
Dan jika ada kebijakan yang tidak dapat diubah, mahasiswa tentu membutuhkan alasan yang jelas.
Rektorat Menunggu, Mahasiswa Mengawal
Kini kedua pihak berada pada posisi yang sama-sama menentukan.
Rektorat menyatakan siap menerima mahasiswa.
Mahasiswa menyatakan tuntutan mereka harus dikawal.
Pertemuan menjadi jalan yang paling rasional untuk menguji seluruh persoalan.
Bukan sekadar forum formalitas.
Bukan sekadar pertemuan untuk meredam demonstrasi.
Tetapi forum yang menghasilkan data, jawaban dan keputusan.
Jika persoalan anggaran dipertanyakan, maka data keuangan harus menjadi bahan pembicaraan.
Jika fasilitas dipersoalkan, maka progres pembangunan dan kebutuhan ruang harus dipetakan.
Jika jam malam diperdebatkan, maka solusi keamanan dan kebutuhan akademik harus dirumuskan.
Dan jika terdapat kesepakatan, harus ada ukuran yang jelas untuk menilai pelaksanaannya.
Publik Menunggu: Rp105 Miliar Itu Berujung ke Mana?
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menarik perhatian mahasiswa.
Pertanyaan yang muncul menyentuh persoalan tata kelola perguruan tinggi secara lebih luas.
Anggaran besar seharusnya melahirkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fasilitas akademik seharusnya menunjang proses belajar.
Kebijakan kampus seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Dan kritik mahasiswa seharusnya dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan.
Karena itu, angka sekitar Rp105 miliar kini menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar.
Bukan untuk menuduh telah terjadi pelanggaran.
Melainkan untuk meminta penjelasan:
Apa yang direncanakan? Apa yang sudah dikerjakan? Apa yang belum selesai? Mengapa belum selesai? Dan kapan akan dituntaskan?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban resmi.
Dan semakin lama tidak dijawab secara terang, semakin besar ruang bagi polemik untuk berkembang.
Bola Panas Ada di Meja Rektorat dan Mahasiswa
Mahasiswa sudah menyampaikan tuntutan.
Rektorat menyatakan siap menjawab.
Kini tinggal satu hal yang ditunggu: pertemuan yang benar-benar menghasilkan kejelasan.
Sebab persoalan kampus tidak akan selesai hanya dengan saling menunggu.
Mahasiswa tidak bisa hanya terus berteriak tanpa mendapatkan jawaban.
R rektorat pun tidak cukup hanya menyatakan siap berdialog tanpa menghadirkan solusi konkret.
Keduanya harus bertemu di tengah.
Mahasiswa membawa tuntutan.
Rektorat membawa data.
Kemudian keduanya menguji persoalan tersebut secara terbuka.
Sebab pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam polemik ini.
Yang paling penting adalah apakah mahasiswa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, apakah pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah kampus mampu memberikan ruang akademik yang sesuai dengan karakter pendidikan seni.
Dan untuk membuktikannya, tidak cukup dengan kata-kata.
Data harus dibuka.
Persoalan harus dijelaskan.
Target harus dibuat.
Dan janji harus dibuktikan.
(Mond/Che)
#ISIPadangPanjang #SumateraBarat
