Pemko Padang Perkuat Literasi Keuangan Syariah ASN, Dorong Kebijakan Berbasis Kesadaran Bukan Sekadar Perintah
D'On, Padang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap ekonomi dan keuangan berbasis syariah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah bagi ASN Kota Padang yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri.
Kegiatan ini tidak sekadar ditempatkan sebagai agenda sosialisasi. Lebih dari itu, Pemko Padang ingin membangun pemahaman yang sama di kalangan aparatur mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi dan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran, yang mendorong agar nilai agama dan budaya tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan dan berbagai kebijakan daerah.
Dimulai Sejak Juli, Kini Diperkuat dengan Literasi
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai digulirkan secara bertahap sejak Juli 2026.
Menurutnya, penerapan tersebut kemudian mendapatkan pengakuan melalui capaian Pemko Padang yang berhasil meraih Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada momentum peringatan 17 Agustus lalu.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” ujar Maigus Nasir.
Capaian tersebut, kata Maigus, menjadi penyemangat bagi Pemko Padang untuk tidak berhenti pada penghargaan. Sebaliknya, capaian itu harus diikuti dengan penguatan pemahaman dan implementasi di lingkungan pemerintahan.
Sebab, penerapan ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup hanya dituangkan dalam kebijakan. Dibutuhkan aparatur yang memahami alasan, tujuan, mekanisme, serta nilai yang terkandung di dalamnya.
Karena itu, kegiatan literasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dipahami secara menyeluruh oleh jajaran Pemko Padang.
Bukan Sekadar Instruksi, tetapi Kesadaran Bersama
Maigus menegaskan, Pemko Padang tidak menginginkan penerapan kebijakan keuangan berbasis syariah hanya berjalan karena adanya instruksi dari pimpinan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan akan jauh lebih kuat apabila seluruh aparatur memahami urgensi dan manfaatnya, kemudian menjalankannya berdasarkan kesadaran bersama.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan literasi tersebut.
Pemko Padang melihat bahwa perubahan pola pengelolaan keuangan tidak hanya membutuhkan regulasi dan instruksi, tetapi juga perubahan cara pandang. Ketika aparatur memahami nilai dan tujuan dari kebijakan tersebut, penerapannya diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja.
Dengan demikian, prinsip syariah tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Literasi Dinilai Menjadi Kunci
Pemko Padang menyadari bahwa belum optimalnya penerapan prinsip syariah, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur, salah satunya dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman dan literasi.
Karena itu, edukasi menjadi fondasi penting.
Melalui pelatihan ini, para peserta diberikan pemahaman agar memiliki persepsi yang lebih seragam mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Harapannya, tidak ada lagi perbedaan pemahaman yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan di tingkat OPD maupun Perumda.
Pendekatan edukasi juga dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan instruksi. Aparatur yang memahami prinsip dan tujuan kebijakan diharapkan mampu menerjemahkannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan cara tersebut, implementasi kebijakan dapat bergerak dari atas ke bawah sekaligus tumbuh dari kesadaran di masing-masing unit kerja.
Peserta Diminta Jadi Penggerak di Instansi Masing-Masing
Kegiatan ini juga tidak berhenti ketika pelatihan selesai.
Perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan amanah untuk meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada jajaran di lingkungan kerja masing-masing.
Artinya, para peserta diharapkan menjadi perpanjangan tangan Pemko Padang dalam memperluas literasi ekonomi dan keuangan syariah.
Sosialisasi secara berkelanjutan diperlukan agar pemahaman yang telah diperoleh tidak berhenti pada individu peserta, tetapi berkembang menjadi pemahaman kolektif di setiap organisasi perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.
Pada tahap berikutnya, implementasi diharapkan semakin konkret dalam berbagai aktivitas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang berlaku.
Menjadikan Nilai Syariah sebagai Bagian dari Tata Kelola
Penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah ini menunjukkan bahwa Pemko Padang ingin membangun kebijakan yang memiliki fondasi nilai sekaligus dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Bagi Pemko Padang, penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Sumatera Barat bukan menjadi titik akhir, melainkan momentum untuk memperkuat langkah yang telah dimulai.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan penghargaan tersebut memiliki dampak nyata terhadap kualitas pemahaman aparatur dan implementasi kebijakan di lapangan.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata penghargaan yang diterima, tetapi sejauh mana nilai yang dibawa oleh kebijakan tersebut benar-benar dipahami, diterapkan dan menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Melalui penguatan literasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, Pemko Padang berharap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin membumi di lingkungan pemerintahan.
Pada akhirnya, arah yang ingin dibangun bukan sekadar kepatuhan karena perintah, tetapi kepatuhan yang lahir dari pemahaman.
Dan dari pemahaman itulah diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga sejalan dengan nilai agama dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah
