Dugaan PETI di Galuguh Kian Disorot, Warga Desak Aparat Turun ke Lapangan: Jangan Tunggu Lingkungan Rusak Parah
D'On, Limapuluh Kota — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih berlangsung di wilayah Galuguh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, mulai menuai sorotan serius dari masyarakat.
Bukan semata karena persoalan aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin, keberadaan kegiatan tersebut juga memunculkan kekhawatiran lebih luas mengenai kelestarian lingkungan, kondisi aliran sungai, stabilitas tanah, hingga keselamatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Informasi mengenai dugaan aktivitas PETI tersebut beredar di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyebut aktivitas penambangan emas diduga telah berlangsung cukup lama dan terdapat di sejumlah titik.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah dan aparat terhadap kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas penambangan.
Warga tidak ingin persoalan tersebut baru mendapat perhatian setelah terjadi kerusakan lingkungan yang lebih sulit dipulihkan.
“Kalau memang ini dibiarkan terus, kami khawatir dampaknya akan semakin besar. Lingkungan bisa rusak, sungai bisa tercemar, dan pada akhirnya masyarakat sekitar juga yang akan merasakan akibatnya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Bukan Sekadar Soal Tambang, Ada Ancaman Lingkungan
Kekhawatiran masyarakat sejatinya tidak berhenti pada persoalan legalitas aktivitas pertambangan.
Penambangan emas, terutama apabila dilakukan secara tidak terkendali dan menggunakan alat berat, berpotensi mengubah bentang alam, mengganggu struktur tanah serta memengaruhi kualitas dan aliran air.
Karena itu, dugaan aktivitas PETI di Galuguh dinilai perlu dilihat sebagai persoalan yang menyentuh kepentingan publik secara lebih luas.
Apabila aktivitas tersebut benar terjadi tanpa izin dan dilakukan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku kegiatan, tetapi juga dapat membebani masyarakat di sekitar lokasi.
Sedimentasi, perubahan aliran air, kerusakan vegetasi, hingga potensi pencemaran merupakan sejumlah risiko yang dikhawatirkan masyarakat.
“Yang kami takutkan adalah dampak jangka panjang. Kalau tanah sudah rusak dan sungai tercemar, tentu tidak mudah mengembalikannya seperti semula. Jangan sampai nanti terjadi bencana baru kemudian semua pihak saling menyalahkan,” ungkap warga lainnya.
Warga: Jangan Hanya Turun Saat Ramai Diberitakan
Masyarakat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak sekadar menunggu laporan atau pemberitaan berkembang.
Mereka mendesak adanya pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.
Jika ditemukan kegiatan yang melanggar ketentuan, warga berharap penanganannya dilakukan secara tegas dan sesuai hukum.
“Kami berharap ada tindakan nyata. Jangan hanya ramai ketika persoalan ini muncul di media. Harus ada pengecekan langsung dan penindakan jika memang ditemukan aktivitas tambang tanpa izin,” kata warga tersebut.
Desakan ini menjadi penting karena penertiban tanpa pengawasan lanjutan dinilai berpotensi tidak menyelesaikan persoalan secara permanen.
Warga tidak menginginkan pola penanganan yang hanya bersifat sesaat aktivitas berhenti ketika aparat datang, kemudian kembali berlangsung setelah situasi dianggap sepi.
“Kalau memang ditertibkan, harus benar-benar ditertibkan. Jangan hari ini berhenti, beberapa hari kemudian beroperasi lagi. Masyarakat ingin persoalan ini ditangani sampai tuntas,” ujar warga lainnya.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Sorotan masyarakat juga mengarah pada aspek pengawasan.
Jika dugaan aktivitas PETI tersebut benar adanya, publik tentu berhak mengetahui bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung, apakah telah pernah dilakukan pengawasan, serta langkah apa yang sudah ditempuh instansi berwenang.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan faktual di lapangan, bukan sekadar berdasarkan informasi dari satu pihak.
Karena itu, masyarakat berharap instansi yang memiliki kewenangan terkait pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dapat duduk bersama dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Harapan kami sederhana, hukum harus berlaku untuk semua. Kalau memang ada kegiatan yang tidak memiliki izin dan merusak lingkungan, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas seorang warga.
Jangan Sampai Negara Kalah oleh Aktivitas Ilegal
PETI bukan persoalan sederhana.
Di sejumlah wilayah, aktivitas pertambangan ilegal kerap bersinggungan dengan persoalan lingkungan, keselamatan kerja, penggunaan kawasan, tata kelola sumber daya alam serta penegakan hukum.
Ketika aktivitas pertambangan dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, kerusakan yang muncul dapat meninggalkan persoalan jauh lebih panjang dibanding keuntungan ekonomi yang dinikmati dalam waktu singkat.
Karena itu, dugaan PETI di Galuguh perlu dijawab secara terbuka melalui fakta lapangan.
Apakah benar terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin? Di titik mana aktivitas tersebut berlangsung? Sejak kapan? Apakah menggunakan alat berat? Bagaimana dampaknya terhadap sungai dan lingkungan sekitar? Dan yang tidak kalah penting, apakah aktivitas tersebut telah pernah diperiksa oleh instansi berwenang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan asumsi.
Diperlukan pemeriksaan langsung, dokumentasi lapangan, verifikasi legalitas serta penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Warga Tak Ingin Menjadi Penonton Kerusakan
Sejumlah warga berharap persoalan ini tidak berhenti sebagai isu yang ramai sesaat.
Mereka meminta pemerintah melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kawasan yang diduga menjadi lokasi PETI.
Bagi masyarakat, persoalan lingkungan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu kali operasi penertiban.
Jika benar ditemukan aktivitas ilegal, maka penanganan harus dilakukan secara konsisten, termasuk memastikan kegiatan tersebut tidak kembali beroperasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton terhadap kerusakan yang terjadi di daerah sendiri. Kami ingin lingkungan tetap terjaga untuk anak cucu kami nanti,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa sumber daya alam bukan hanya milik generasi hari ini.
Apa yang terjadi di kawasan Galuguh hari ini akan menentukan seperti apa kondisi lingkungan yang diwariskan kepada masyarakat beberapa tahun bahkan beberapa generasi mendatang.
Menunggu Langkah Konkret Aparat
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai dugaan aktivitas PETI di wilayah Galuguh.
Tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, kepolisian serta instansi teknis terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai dugaan aktivitas tersebut, termasuk langkah pengawasan maupun penindakan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling lempar kewenangan.
Jika dugaan tersebut tidak benar, pemerintah dan aparat memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Namun apabila ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, masyarakat menunggu ketegasan negara dalam menegakkan aturan sekaligus menyelamatkan lingkungan.
Sebab pada akhirnya, persoalan PETI bukan hanya tentang siapa yang menambang dan siapa yang memperoleh keuntungan.
Lebih jauh dari itu, ada sungai yang harus tetap mengalir, tanah yang harus tetap lestari, lingkungan yang harus tetap hidup, dan masyarakat yang berhak mendapatkan rasa aman di tanahnya sendiri.
(*)
#PETI #TambangIlegal #KabupatenLimapuluhKota
