Dari Banjir hingga Ancaman Tsunami, Fadly Amran Paparkan Pelajaran Kota Padang Hadapi Bencana
D'On, Padang - Bencana tidak pernah datang dengan mengetuk pintu. Ia bisa hadir melalui hujan ekstrem, luapan sungai, longsor, gempa bumi hingga ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan bukan sekadar respons ketika bencana terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I, yang digelar di Santika Hotel, Padang, Rabu (30/9/2026).
Dalam forum yang diikuti delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi itu, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan pengalaman Kota Padang menghadapi berbagai bencana sekaligus langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi, penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Fadly mengatakan, Kota Padang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kondisi geografis dan posisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire membuat kota ini berhadapan dengan berbagai potensi ancaman, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami.
Bagi Padang, pengalaman menghadapi bencana bukan sekadar catatan masa lalu. Setiap kejadian menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana dan memperkuat kemampuan pemerintah maupun masyarakat.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Bencana Menguji Infrastruktur dan Ketahanan Kota
Menurut Fadly, bencana tidak hanya menyisakan persoalan kemanusiaan, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap infrastruktur dan roda perekonomian daerah.
Kerusakan jalan, fasilitas umum, rumah warga, sektor pertanian, perikanan hingga infrastruktur pengendali banjir menjadi pekerjaan besar yang harus ditangani secara terpadu.
Dalam proses pemulihan pascabencana 2025, Pemerintah Kota Padang mendapat dukungan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp4 triliun. Dukungan tersebut diarahkan untuk pemulihan dan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana, termasuk infrastruktur bendungan.
Bagi Fadly, dukungan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah kota. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial serta berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun kembali daerah yang terdampak.
Namun, pemulihan fisik saja tidak cukup.
Kota yang berada di wilayah rawan bencana juga harus memiliki masyarakat yang memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.
Kesiapsiagaan Harus Dimulai dari Masyarakat
Fadly menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika status darurat ditetapkan.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” katanya.
Pesan itu menjadi penting bagi Padang yang memiliki karakter geografis dengan kawasan pesisir, sungai, perbukitan dan permukiman yang tersebar luas.
Sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ketika ancaman bencana muncul.
Tetapi sistem tersebut, kata Fadly, harus diikuti dengan pemahaman masyarakat. Teknologi peringatan dini tidak akan maksimal apabila masyarakat tidak mengetahui arti peringatan, jalur evakuasi maupun tindakan yang harus dilakukan.
Karena itu, edukasi, simulasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi agenda yang dilakukan secara terus-menerus.
533 Huntap untuk Warga Terdampak
Upaya pemulihan juga menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak, yakni tempat tinggal.
Fadly menyampaikan, Pemerintah Kota Padang turut melakukan pembelian tanah untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntap tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara serta sektor swasta, dengan alokasi sebanyak 533 unit Huntap.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat agar korban bencana tidak berlarut-larut berada dalam kondisi hunian sementara dan dapat kembali membangun kehidupan secara lebih layak.
Bagi pemerintah daerah, pemulihan pascabencana pada akhirnya bukan hanya soal memperbaiki bangunan yang rusak. Lebih jauh, pemulihan menyangkut bagaimana masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonominya.
Belajar dari Bencana, Memperkuat Kelembagaan
Fadly menilai pengalaman Kota Padang menghadapi berbagai bencana harus menjadi pembelajaran bersama.
Setiap bencana memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem pemerintahan, infrastruktur, sumber daya manusia dan masyarakat mampu merespons situasi darurat.
Karena itu, penguatan kapasitas BPBD menjadi salah satu aspek yang dinilai penting. Pemerintah daerah perlu memiliki personel, sistem koordinasi dan sarana pendukung yang mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Pada saat yang sama, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana, bukan hanya sebagai penerima bantuan.
Semangat inilah yang kemudian dibawa dalam forum Apeksi Komwil I. Pengalaman masing-masing kota dapat menjadi referensi bagi kota lainnya dalam menghadapi karakter ancaman bencana yang berbeda-beda.
Seminar tersebut juga menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang periode 2004–2014, serta perwakilan BNPB dan BPBD Sumatera Barat sebagai narasumber.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, pimpinan OPD Pemerintah Kota Padang, camat dan lurah se-Kota Padang, serta delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi.
24 Kota Bangun Solidaritas Kebencanaan
Seminar tidak berhenti pada pertukaran pengalaman.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota untuk membantu daerah yang terdampak bencana.
Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi.
Kerja sama tersebut menjadi penegasan bahwa bencana merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solidaritas lintas daerah.
Ketika satu kota menghadapi bencana, daerah lain dapat mengambil peran untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Dari Padang, pesan yang dibawa dalam forum tersebut cukup jelas: membangun ketangguhan menghadapi bencana tidak bisa dilakukan secara sporadis.
Ancaman bencana boleh datang tanpa bisa diprediksi secara pasti, tetapi kesiapan menghadapinya dapat dibangun.
Melalui infrastruktur yang lebih tangguh, sistem peringatan dini, kelembagaan yang kuat, masyarakat yang terlatih serta kerja sama lintas daerah, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan setelahnya.
Bagi Kota Padang, pengalaman menghadapi bencana menjadi pengingat bahwa membangun kota bukan semata-mata tentang pertumbuhan dan pembangunan fisik.
Di daerah yang hidup berdampingan dengan berbagai ancaman alam, membangun kota juga berarti membangun kemampuan untuk bertahan, pulih dan kembali bangkit setiap kali bencana datang.
(Mond)
#Padang #Daerah #Bencana #Tsunami
